Tahun-tahun panjang tanpa Demokrasi di bawah Orde Baru telah kita lalui bersama. Hidup pada zaman tanpa kebebasan politik, berkeyakinan, berpendapat, beragama, berkreasi dan menyatakan perbedaan bukan lah hidup yang manusiawi. Barisan panjang korban tahanan politik, kriminalisasi, hingga persekusi akibat kediktaktoran Orde Baru, akan selalu kami ingat, tidak akan kami lupakan, karena kenyataan tersebut telah menghancurkan aspek kemanusiaan kita yang paling penting sebagai manusia dan bangsa yang (seharusnya) beradab.
Kami sadar, upaya untuk membalikkan keadaan kembali seperti zaman Orde Baru, baik oleh kekuatan sisa-sisa lama maupun penguasa baru diperlihatkan dengan cara mengkriminalisasi, mengintimidasi hingga mempersekusi suara-suara yang kritis. Karena itu, kami harus mempertahankan hasil perjuangan penuh darah, air mata, dan keringat para pejuang demokrasi dan reformasi tersebut. Kami tak ingin lagi hidup dalam masa Tanpa Demokrasi.
Kami tak mau rakyat menjadi korban dari kepentingan penguasa, korporasi, tentara/polisi yang menghambat kebebasan politik dalam memperjuangkan kesejahteraan, baik melalui pembubaran aksi langsung (demonstrasi) dan kampanye secara sewenang-wenang dan brutal, pengadilan sesat maupun intimidasi serta persekusi.
Dengan demikian, kami, Rakyat Indonesia yang berjuang untuk Demokrasi, menyatakan:
1. Lawan Kriminalisasi dan segala macam regulasi serta produk hukum yang berpotensi secara langsung dan tidak langsung mengkriminalkan rakyat;
2. Bebaskan seluruh korban Kriminalisasi dan tahanan politik;
3. Cabut segala macam produk hukum yang menghambat dan mengancam kebebasan politik, berpendapat, berkeyakinan, beragama, serta kesempatan pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi Rakyat;
4. Penegakan hukum yang berkeadilan, bukan tumpul ke atas namun tajam ke bawah.
Karena, tanpa demokrasi, kami tidak bisa berharap, kami bisa berjuang bagi kebahagian rakyat sebagai manusia modern yang beradab, berbudaya, dan sejahtera. Hidup Rakyat!
_____
KONFERENSI RAKYAT LAWAN KRIMINALISASI DAN REBUT DEMOKRASI
Kriminalisasi sebagaimana kita pahami
adalah penegakan hukum yang dilakukan bukan untuk tujuan penegakan hukum
itu sendiri. Penggunaan kewenangan-kewenangan penegakan hukum yang
seolah-olah bertujuan untuk menegakan hukum namun sebenarnya tidak. Ada
motif lain dibaliknya, atau ada udang di balik batu, yang semata-mata
hanyalah untuk merugikan tersangka atau orang yang dikehendaki untuk
menjadi tersangka. Sedemikian terasanya itikad buruk tersebut sehingga
penegakan hukum tersebut bukannya mendapatkan dukungan dari masyarakat,
namun justru kecaman dan perlawanan. Motif “Kriminalisasi” pada dasarnya
adalah untuk merugikan korban secara tidak sah atau tidak patut. Motif
ini bisa beragam, mulai dari sekedar merusak reputasi korban,
menghalang-halangi korban melakukan aktivitasnya, teror kepada pihak
lain, kepentingan politik, hingga motif ekonomi.
Pihak yang memiliki
motif utama tersebut tidaklah harus aparat penegak hukum, namun bisa
saja pihak tersebut adalah pihak lain, seperti pelapor atau orang lain
yang menyuruh pihak penegak hukum.
Berbagai kriminalisasi terjadi
menimpa masyarakat dimana pelakunya beraneka ragam, institusi
kepolisian, Kementerian, Pengusaha, tokoh masyarakat, institusi agama,
lembaga politik dan sebagainya.
Korban kriminalisasi dan payung hukum
yang digunakan juga beragam. Namun, grafik kriminalisasi ini meningkat,
dan menjadi pola yang digunakan guna membungkam kebebasan berpendapat,
ekspresi, kebebasan beragama-berkeyakinan, dan perjuangan untuk
pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial.
Sebagai contoh, kriminalisasi terhadap masyarakat adat dalam sengketa tanah adat dengan perusahaan tambang terjadi di Sinjai, Sulawesi Selatan terhadap Pak Bachtiar bin Sabang. Bachtiar Sabang di pidanakan dengan menggunakan pasal 78 UU Hutan dan kemudian UU Pencegahan dan Pemberantasan Hutan.
Sastrawan Saut Situmorang yang menginisiasi Aliansi Anti Pembodohan guna mengkritik dan melawan penerbitan 33 penyair dimana Denny JA termasuk di dalammnya, di kriminalisasikan karena komentar facebooknya oleh Fatin Hamami. Saut Situmorang dikriminalisasi dengan menggunakan pasal pencemaran nama baik UU ITE.
23 buruh, 2 pengacara LBH Jakarta, dan 1 Mahasiswa dikriminalisasi paska pembubaran aksi buruh di depan Istana pada 30 Oktober 2015 saat menyuarakan penolakan terhadap Peratuan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan. Meski ke 27 orang tersebut disiksa saat penangkapan, tapi pihak kepolisian tetap mengkriminalisasi mereka dengan menggunakan Kepolisian menerapkan pasal karet melawan penguasa yang tertera pada Pasal 216 juncto Pasal 218 KUHP.
Lagi soal buruh, Saiful Anam dan Eko, di laporkan ke polisi oleh Direktur perusahaan tempat mereka bekerja, PT. Nambu Bekasi, setelah membuat status facebook yang mengungkapkan praktek buruh kontrak yang terjadi di perusahaan tersebut. Sebelum pemolisian tersebut, Serikat Bumi Manusia yang merupakan serikat dimana Saiful dan Eko menjadi pengurusnya memang tengah mengadvokasi diskriminasi terhadap buruh kontrak.
Lain halnya petani di Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Para petani yang tergabung dalam Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) ini di kriminalisasi karena melaporkan ancaman, intimidasi dan represifitas yang dilakukan oleh TNI AL dan Preman PT. Wongsorejo yang menuduh para petani tersebut merusak Gardu yang baru saja dibangun. Meski mendapatkan represifitas, polisi sebaliknya, mengkriminalisasi mereka dengan mengunakan pasal 170 ayat (1) KUHP dimana dinyatakan bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap orang/pekerja PT. Wongsorejo.
Di Ternate, Adlun fiqri, di kriminalisasi dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan tuduhan mencemarkan nama baik salah satu oknum Polantas dan Institusi kepolisian. Hal tersebut terjadi setelah Adlun yang ditilang oleh Polantas dari Polres Ternate. Ketika Adlun menanyakan pelanggarannya ke salah satu oknum Polantas, yang bersangkutan menjawab, berdasarkan UU (tidak dijelaskan UU Nomor berapa) denda yang harus dibayar sebesar Rp 250.000.
Beberapa pengendara motor yang ditilang juga diminta untuk membayar pelanggaran yang dilakukan mereka. Oknum Polantas tersebut mengatakan jika mereka (pengendara) mengikuti sidang maka mereka harus bayar sebesar Rp 1.000.000, sementara kalau bayar disini (di tempat tilang) jumlahnya hanya Rp 150.000. Praktek yang ganjil yang melanggar UU Lalulintas tersebut kemudian direkam oleh Adlun dalam bentuk video lalu disebarluaskan ke YouTube dan Facebook.
Pelaku kriminalisasi yang baru-baru ini hangat terjadi adalah Menteri Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi. Menteri Yuddy melaporkan seorang Guru Honorer, Mashudi, 38 tahun, asal Brebes, Jawa Tengah. Mashudi yang mengirimkan sms kritik dan protes karena status guru honorer yang tak kunjung diangkat menjadi guru tetap. Mashudi dianggap memberikan ancaman kepada Yuddy Chrisnandi. Ia dijerat Pasal 29 dan atau Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 335 dan atau Pasal 336 dan atau Pasal 310/311 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun.
Seorang penterjemah di Medan, Sumatera Utara, di laporkan ke Polresta Medan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia setelah ia menterjemahkan Kitab agama Hindu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Penterjemah ini dikenakan pasal 156a KUHP tentang penodaan agama. Beruntung hakim Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa terdakwa tidak melanggar pasal 156a KUHP karena hanya menjalankan profesinya sebagai penerjemah.
Namun lain halnya dengan ustad Tajul Muluk, pemimpin komunitas syiah Sampang, Madura. Tajul Muluk dikenai pasal 156a KUHP. Ia dianggap membuat aliran tersendiri, aliran Tajul Muluk, sesuatu yang dipaksakan, meskipun telah dibantah bahwa tidak ada ustad Tajul muluk adalah bagian dari Syiah.
Berbagai kriminalisai ini terjadi berulang kali dan diadopsi oleh berbagai pihak guna meredam protes, menjatuhkan lawan, menghambat ruang demokrasi karena masih adanya berbagai macam regulasi yang memberikan ruang bagi kriminalisasi.
Oleh karena itu perjuangan melawan kriminalisasi adalah bagian dari upaya merebut kembali ruang demokrasi yang di renggut penguasa secara kesewenang-wenangan.
Adapun pelaksaan agenda tersebut pada :
Hari/Tanggal : Sabtu 9 April 2016
Waktu : Pukul 13.00 – 19.00 Wib
Tempat : LBH Jakarta
Demikian undangan Konferensi Gerakan Rakyat Lawan Kriminalisasi rebut Demokrasi ini kami buat atas kehadiran dan partisipasinya kami ucapkan terimaksih.
Panitia Penyelengara
Mujiyo
Koordinator
0 komentar:
Posting Komentar