Pengadilan Internasional Peristiwa 1965

Historia – Kam, 18 Des 2014 HISTORIA.CO.ID - Sekelompok aktivis, peneliti dan pegiat HAM berikhtiar menyelenggarakan Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag, Belanda. Dua hakim internasional siap mengadili. BUKTI-bukti kejahatan terhadap kemanusiaan pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 telah banyak terungkap. Komisi Nasional HAM pada 2012 yang lalu juga telah menyerahkan hasil penyelidikan pro justisia pelanggaran...

Read More

Senator AS Berharap Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM 1965

Dec 14, 2014 WASHINGTON DC—Dalam sidang DPR Amerika hari Rabu mengenai kebijakan luar negeri, Senator Partai Demokrat asal dari negara bagian New Mexico mengatakan Indonesia harus mengatasi pelanggaran HAM di masa lalu jika ingin berperan sebagai pemimpin regional dan global. “Indonesia memiliki peran besar untuk bermain sebagai pemimpin regional dan global tetapi dalam peran tersebut harus ada demokrasi inklusif, kunci untuk ini adalah...

Read More

Larangan Pemutaran Film Senyap

KAMIS, 11 DESEMBER 2014 | 23:36 WIB Sikap naif bisa muncul di mana saja, bahkan di kampus seperti Universitas Brawijaya Malang, yang baru-baru ini melarang pemutaran film Senyap-atau The Look of Silence. Hal ini amat disesalkan. Tak selayaknya perguruan tinggi menjadi tertutup terhadap karya sinematografi yang bermutu hanya karena ada yang memprotesnya. Pemimpin Universitas Brawijaya tak mengizinkan pemutaran film Senyap di fakultas ilmu budaya dengan alasan klise: menjaga ketenangan kampus demi kegiatan belajar-mengajar. Tapi kampus ini sebenarnya...

Read More

Transkrip pidato pengantar Senator Tom Udall untuk Usulan Resolusi Mengenai Indonesia

SIARAN PERS: Usulan Resolusi Senat Amerika Serikat Mengutuk Pembunuhan Massal 1965-1966 di Indonesia dan Mendesak Pemerintah Amerika Serikat Untuk Membuka Dokumen Rahasia Tentang Peran Amerika Serikat Dalam Pembunuhan Massal 1965-1966. Pada 10 Desember 2014 dalam Kongres Amerika Serikat Senator Tom Udall mengajukan usulan Resolusi Mengenai Indonesia. Usulan tersebut secara khusus membahas mengenai pembunuhan massal 1965-1966 terhadap...

Read More

Menyuarakan Yang Bisu di Garis Massa [1]

Pada tahun 2010 aku berkesempatan mengikuti salah satu sessi workshop film dokumenter bersama Tomy W Taslim di sebuah rumah belajar tepi jalan Merden Purwanegara. Pada saat itu aku mengajukan pendapat bahwa sebuah film dokumenter sejatinya memiliki tugas kewajiban untuk dapat dan berani membunyikan yang dibungkam dan menyuarakan yang dibisukan... Beberapa tahun kemudian, saat mengetahui kabar kelahiran sebuah film dokumenter karya...

Read More

Joshua Oppenheimer: Selama TAP MPRS Masih Ada, Selama itu Pula Negara Mempertahankan Cerita Resminya Mengenai G30S

November 29, 2014 by Stefanus Hamonangan in Bincang Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam catatan sejarah bangsa ini masih menjadi momok yang menakutkan. Doktrin dan stigma yang disematkan oleh rezim Orde Baru pada partai sempalan dari Sarekat Islam ini sampai sekarang masih mengakar kuat di pikiran masyarakat. Segala macam buku sejarah maupun buku pelajaran masih saja menceritakan kisah-kisah kekejaman partai ini. Ketika...

Read More

26 November 2014; Kau di mana [?]

25 November 2014 pukul 0:14 Sebarkan Seluas-Luasnya---Bertarung di Dunia Maya, Bertarung di Jalanan....SERUAN PUSAT PERLAWANAN RAKYAT INDONESIA (PPRI) Bersatulah Mahasiswa-Buruh-Rakyat Miskin; Batalkan Kenaikan Harga BBM! Tolak Politik Upah Murah! Lawan Represifitas Aparat! Hentikan Liberalisasi Ekonomi! “Mengapa Harus Membatalkan Kenaikan Harga BBM? “ Sebenarnya selama ini tidak pernah ada subsidi terhadap harga BBM, karena harga BBM...

Read More

Celakanya membenarkan cara berfikir ini: Subsidi BBM dialihkan ke Sektor yang lebih Penting dan Produktif!

24 November 2014 pukul 13:23 Subsidi BBM dialihkan ke Sektor yang lebih Penting dan Produktif?  Bukankah itu Statemen yang terang membodohi? Bagaimana Ceritanya BBM dan Energi lainnya tidak Penting? Kenyataannya, perubahan harga atas Energi (Utamanya BBM) dipastikan akan mempengaruhi hampir seluruh aspek dalam penghidupan Rakyat. Setidaknya, Pencabutan subsidi dan Kenaikan harga BBM pasti akan mempengaruhi: Jumlah dan nilai upah Biaya jasa transportasi Biaya Produksi Harga barang dan kebutuhan Pokok Biaya Kesehatan: Terkait dengan kenaikan...

Read More

Bukan Menaikan Harga BBM, Tapi Melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 !

Minggu, 23 November 2014 | 10:04 WIB | Editorial  Tanggal 17 November lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Nilai kenaikannya cukup signifikan: sebesar Rp 2000,- untuk jenis premiun dan solar.   Jokowi menjelaskan, kenaikan harga BBM tidak bisa dihindarkan. Menurutnya, alokasi anggaran APBN untuk subsidi BBM terlalu besar dan cenderung boros. Ia mencatat, dalam lima tahun...

Read More