Usulan Resolusi Senat Amerika Serikat Mengutuk Pembunuhan Massal 1965-1966 di Indonesia dan Mendesak Pemerintah Amerika Serikat Untuk Membuka Dokumen Rahasia Tentang Peran Amerika Serikat Dalam Pembunuhan Massal 1965-1966.
Pada 10 Desember 2014 dalam Kongres Amerika Serikat Senator Tom Udall mengajukan usulan Resolusi Mengenai Indonesia. Usulan tersebut secara khusus membahas mengenai pembunuhan massal 1965-1966 terhadap orang-orang yang dituduh sebagai komunis atau pendukungnya.
Dalam pertimbangannya resolusi ini menyebutkan pengakuan bahwa pemerintah Amerika Serikat menyediakan bantuan keuangan, militer, dan intelijen kepada Angkatan Darat Indonesia selama masa pembunuhan massal tersebut dan melakukannya dengan kesadaran bahwa pembunuhan tersebut sedang berlangsung dan tercatat dalam dokumen rahasia Departemen Luar Negeri AS.
Pertimbangan dalam resolusi ini juga menyebutkan bahwa bantuan AS kepada pemerintahan Suharto berlangsung selama lebih dari 3 dasawarsa sekalipun kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pemerintahan Soeharto terus berlangsung.
Resolusi Mengenai Indonesia yang diajukan tersebut berisi empat butir yang berinti pada dua hal. Pertama, mendesak pemerintahan baru Indonesia untuk membentuk komisi rekonsiliasi dan kebenaran untuk menangani kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut.
Kedua, resolusi ini menyerukan kepada pemerintah Amerika Serikat sendiri untuk membuka dokumen rahasia yang relevan dengan pembunuhan massal 1965-1966 di Indonesia. Usulan resolusi ini pada butir pertamanya mengutuk pembunuhan massal 1965-1966 di Indonesia.
Senator Tom Udall dalam pidato pengantarnya menyampaikan bahwa resolusi ini bukanlah sebuah penentangan terhadap pemerintahan baru di Indonesia melainkan sebuah kesempatan untuk penegakan keadilan dan rekonsiliasi.
“Sebab-sebab terjadinya pembunuhan massal tersebut memang rumit, namun demikian kerumitan membolehkan kita mengabaikan atau melupakan mereka yang menderita karenanya. Dan kita juga tidak boleh berpura-pura tidak tahu adanya peran pemerintah AS sendiri dalam masa tersebut.”
Gagasan tentang resolusi ini tercetus setelah Senator Tom Udall mengadakan pemutaran dan diskusi film Jagal/The Act of Killing di depan senator dan staf di Washington, DC pada bulan Februari 2014.
Pada kesempatan tersebut sutradara film Jagal—yang juga menyutradarai film Senyap/The Look of Silence—Joshua Oppenheimer menyampaikan, “ “Amerika Serikat dan Indonesia tidak akan memiliki hubungan yang etis selama pemerintah Amerika Serikat belum menjelaskan secara terbuka dan meminta maaf atas partisipasinya dalam pembantaian massal 1965 di Indonesia serta dalam mendukung rezim otoriter yang dibangun sesudahnya.”
Jika film Jagal bercerita tentang pembunuhan massal 1965-1966 di Sumatera Utara dari perspektif korban, film Senyap bertema sama namun cerita berangkat dari perspektif korban. Film Senyap diluncurkan pada 10 November 2014 oleh Komnas HAM RI dan Dewan Kesenian Jakarta. Dalam rangka memperingati hari HAM sedunia, film Senyap diputar luas lewat 450-an pemutaran komunitas di 56 kota di seluruh Indonesia pada 10 Desember 2014, bersamaan dengan diajukannya resolusi ini oleh Senator Tom Udall di Washington, DC, Amerika Serikat.
“Resolusi Senat ini adalah bentuk solidaritas antar manusia terlepas dari masalah ras, etnis, agama, dan kebangsaan. Persoalan yang dihadapi korban-korban pelanggaran HAM di Indonesia, bukan cuma masalah korbannya, bukan cuma masalah Indonesia, tapi masalah semua manusia di dunia” demikian Adi Rukun, tokoh utama dalam film Senyap, menanggapi resolusi ini.
Teks lengkap Usulan Resolusi Mengenai Indonesia:
http://www.scribd.com/…/Sense-of-the-Senate-Resolution-Rega…
Video Pidato Pengantar Senator Tom Udall untuk Usulan Resolusi Mengenai Indonesia
https://www.youtube.com/watch?v=fpUOvJKSzR0
___
Transkrip pidato pengantar Senator Tom Udall untuk Usulan Resolusi Mengenai Indonesia
Indonesia Floor Statement
Senator Tom Udall
December 10, 2014
Madame President, our nation and Indonesia enjoy a strong relationship, reflected in the U.S.-Indonesia Comprehensive Partnership of 2010. This partnership is robust and growing. It serves both our countries, for bilateral, regional and global cooperation. The election of President Widodo in July is a step forward, part of a great democratic transition over the past two decades in Indonesia. We are working together—for economic growth, for the environment, and for our security.
This is progress, and to be encouraged. Indonesia has a major role to play, as a regional and global leader. But, in that role, it must be an inclusive democracy. Key to this is to address past human rights abuses, specifically the mass murders committed in 1965 to 1966.
Next year is the 50th anniversary of these killings. I rise today—International Human Rights Day—to introduce a resolution concerning these events, which Indonesia’s own Human Rights Commission has labeled a crime against humanity. But, let me be clear. This is not a censure of the people of Indonesia or Indonesia’s new government. It is an opportunity for justice and for reconciliation. The events took place decades ago. The reasons behind them are complex. But, that cannot justify ignoring the past or forgetting those who suffered under it. Nor can we ignore our own government’s role during that time.
My resolution proposes two things. First, I urge Indonesia’s new government to create a truth and reconciliation commission to address these crimes. Second, I urge our own government to establish an interagency working group and to release relevant classified documents. We should make clear what was known to us, and we should make this information available.
It is a painful history to recall. On October 1, 1965, six Indonesian Army generals were killed. According to scholars, these generals were killed by military personnel. But their deaths were blamed on Indonesia’s Communist Party, which was used to justify mass murders.
The next few months were horrific for the Indonesian people. The C.I.A. has called it one of the worst periods of mass murders in the twentieth century. Hundreds of thousands were killed. Many others were imprisoned, tortured, raped, starved, and disappeared across the country. These individuals were targeted for their alleged association with Communism, but they came from all walks of life, including women’s groups, teachers, intellectuals, and others. Most were unarmed, and none had due process of law.
The U.S. provided financial and military assistance during this time and later, according to documents released by the State Department, and General Suharto consolidated his power, ruling from 1967 until 1998.
Some may ask. Why is this resolution needed? Why now? Here’s why. The survivors, and descendants of victims, continue to be marginalized. Many of the killers continue to live with impunity. Very few Americans are aware of these historical events, or our own government’s actions during this time. These events demand our attention and resolution, as we work together to build a strong Asia Pacific region.
I am proud to serve on the Senate Foreign Relations Committee. An important goal is the development of peaceful, stable democracies—democracies that provide security and hope to their own people, and economic opportunity with businesses in my state and across the U.S.
Indonesia is the world’s third largest democracy. Its population is diverse. It has the largest Muslim majority population in the world. It has faced many challenges, and continues to move forward.
A strong U.S.-Indonesia relationship benefits both our countries. I offer this resolution in support of that relationship, and Indonesia’s continued progress as a growing democracy and a vital U.S. ally.
Berita mengenai pemutaran film Jagal/The Act of Killing untuk Senator Amerika Serikat pada bulan Februari 2014:
http://www.usnews.com/…/between-indonesia-and-the-oscars-th…
Keterangan mengenai film Senyap dapat dibaca pada www.filmsenyap.com
https://www.facebook.com/filmjagal/posts/616246641831831#
0 komentar:
Posting Komentar