Test Footer 2

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Jumat, 14 November 2014

90 Tahun Manifesto Komunis

Rabu, 12 November 2014

Mengungkap Kebenaran Bukan Dendam: Di Sekitar Film SENYAP (The Look of Silence)

Nov 12th, 2014 | Oleh : Qory Delasera, Kontributor Arah Juang, Anggota KPO-PRP


Indonesia Menonton Senyap
SENYAP (The Look of Silence) adalah film dokumenter berlatar belakang pembersihan komunisme pada tahun 1965, yang merupakan film karya Joshua Oppenheimer sebagai lanjutan dari film Jagal (The Act of Killing) pada 2013 lalu. Berdurasi 99 menit, Senyap mendokumentasikan pencarian kebenaran dengan berani atas pembungkaman suara korban 65 dalam sebuah masyarakat yang tercekat oleh intimidasi Orde Baru dimana para korban ‘diteror’ dalam kesenyapan dan para pembunuh diperlakukan sebagai pahlawan.
Keberhasilan ‘Jagal’ menular pada pemutaran perdana film ‘Senyap’ yang dilakukan pada 10 November di Taman Ismail Marzuki. Ribuan orang yang ingin menyaksikan perdana film ini membuat panitia harus menyediakan 2 sesi pemutaran dari siang hingga malam hari. Antusiasme penonton pun begitu tinggi ketika film dimulai maupun ketika berakhir dengan adanya aplaus yang meriah. Hal itu sedikit menunjukkan hausnya masyarakat dari film-film dokumenter yang bertema pengungkapan sejarah seperti ‘Senyap’. Kegembiraan ikut bertambah ketika mendengar film ini akan juga diputar di banyak daerah secara serentak pada peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember mendatang. (silahkan kunjungi: www.filmsenyap.com)
‘Senyap’, seperti juga ‘Jagal’, menampilkan sisi kebanggaan, heroisme dan patriotisme dari para pelaku pembantaian yang selalu menyatakan pembunuhan itu sebagai hal yang wajar sebagai penyelamatan negara dari PKI. Bagaimana para pelaku menuturkan ‘kemenangan berdarah’ tanpa merasa bersalah membunuh puluhan, ratusan bahkah ribuan orang yang mereka ‘identifikasi’ sebagai orang-orang PKI tanpa ada proses pengadilan juga terlihat dalam film ini.
Namun, ‘Senyap’ sedikit lebih berani mengkonfrontasikan pelaku dengan korban. Bagaimana keluarga korban mencari apa sebenarnya yang terjadi pada masa itu, bagaimana Adi berhadapan dengan orang-orang yang membunuh saudaranya, bagaimana reaksi kemarahan, kesedihan dan ketabahan korban ketika mendapat pengakuan dari pelaku ataupun melihat rekaman para pelaku dengan senang hati melakukan penghilangan nyawa dengan cara yang keji persis seperti yang dikatakan Anwar Kongo dalam film Jagal: “Saya menghabisi orang PKI itu dengan gembira”.
Adi Rukun, yang merupakan tokoh utama film ini, adalah adik dari Ramli Rukun yang menjadi korban pembantaian 1965 di Matapao, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Para pelaku tak lain adalah tetangga Adi Rukun, seperti juga yang terjadi di daerah-daerah bekas pembantaian lainnya di Indonesia, dimana keluarga korban hidup berdekatan dengan pelaku. Ramli dipenjara pada tahun 1965 karena diidentifikasi sebagai anggota PKI. Ramli lalu dikeluarkan dari penjara untuk dieksekusi. Setelah dihujani tikaman, Ramli yang ternyata masih hidup melarikan diri pulang ke rumahnya dalam kondisi terluka parah di bagian lengan dan perut. Di pagi buta, rombongan Amir Hasan menjemput Ramli dengan berdalih Ramli akan dibawa ke rumah sakit. Lalu setelah dibawa, Ramli dieksekusi kedua kalinya di sungai Pekong.
Untuk menemukan jawaban dan pengakuan, Adi lalu berupaya mendatangi setiap pembunuh yang masih hidup, yang terlibat dengan pembunuhan saudaranya. Dengan keahlian optiknya, Adi mulai menemui satu persatu pembunuh kakaknya. Tidak ada penyesalan yang dirasakan oleh para pembunuh kakaknya, bahkan dengan bersemangat mereka bercerita proses pembunuhan yang mereka lakukan. Namun, keadaaan menjadi berbalik ketika dengan rendah hati Adi membuka kenyataan bahwa yang mereka bunuh adalah kakaknya. Ekspresi terkejut namun tertahan, marah, hening, tuduhan balik ditujukan kepada Adi.
Periode pembantaian 1965
Seperti sudah terungkap dalam sejarah, Peristiwa 30 September 1965 (G30S) merupakan titik awal pemicu pembantaian besar-besaran di Indonesia. Ketika konfilk internal di tubuh militer berujung pada pembunuhan enam Jendral, militer (sayap kanan) menjadikan peristiwa tersebut sebagai jalan untuk tunduk pada imperialis dengan mengalihkan tuduhan pada PKI (yang pada waktu itu merupakan partai komunis terbesar di Asia sekaligus kekuatan anti-imperialis di Indonesia) sebagai dalang peristiwa pembunuhan 6 Jendral tersebut. Soeharto mengambil alih kontrol kepemimpinan Angkatan Darat dengan sokongan Pangkodam Jaya Umar Wirahadikusumah dan Komandan RPKAD Sarwo Edhie Wibowo. Soeharto lalu membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang memegang kendali besar dalam pembantaian missal. Kopkamtib kemudian diperbolehkan merekrut dan melatih kelompok sipil dalam membantu operasi tersebut.
Melalui tangan kelompok-kelompok sipil seperti Pemuda Pancasila dan Banser NU, militer melakukan gerakan pembersihan. Militer mempropagandakan pada rakyat bahwa komunis adalah musuh rakyat yang akan melakukan pemberontakan terhadap negara dan identik dengan atheisme sehingga harus dihancurkan. Bahwa pekerjaan ‘membunuh PKI’ adalah pekerjaan yang mulia dan terhormat, sehingga tokoh masyarakat dan tokoh agama secara tidak langsung ikut merestui pembunuhan. Pembantaian jutaan manusia adalah metode penghabisan PKI ala orde baru yang sering dikatakan “sampai ke akar-akarnya”.
Penumpasan tersebut terjadi di hampir semua daerah di Indonesia, dimana yang terbesar terjadi di Sumatera, Jawa dan Bali. Tak ada data pasti berapa jumlah orang yang tewas dalam pembantaian. Menurut Komnas HAM, diperkirakan sekitar 2,5 juta orang terbunuh dalam peristiwa itu.
Mengungkap Kebenaran Bukan Dendam
Periode panjang Orde Baru dimulai setelah keluarnya Supersemar dan pelarangan PKI di Indonesia yang tertuang dalam TAP MPRS NO: XXV/MPRS/1966. Suharto juga ‘menyapu bersih’ DPR dan MPR dari unsur-unsur PKI walaupun mereka terpilih secara sah dalam pemilu 1955, juga membersihkan simpatisan Sukarno. Orde Baru menjadi semakin kuat dan otoriter dalam menghancurkan demokrasi melalui tangan-tangan militer. Sejak itulah demokrasi menjadi ‘barang mahal’.
Para korban yang selamat beserta keluarganya maupun yang masih dipenjara, mengalami kekerasan fisik dan mental, diskriminasi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Hak-hak sipil mereka dibatasi dan tidak ada pemulihan hukum bagi mereka.
Setelah reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam sebuah pernyataan publiknya di acara ‘Secangkir Kopi Bersama Gus Dur’ yang disiarkan langsung oleh TVRI, Selasa 15 Maret 2000, sempat meminta maaf atas tragedi kemanusiaan 1965 kepada para korban dan juga mengusulkan pencabutan TAP MPRS XXV/1966. Di era Gus Dur jugalah, langkah-langkah pembentukan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dijalankan hingga kemudian dikeluarkan dalam bentuk UU Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi. Namun upaya ini masih ditentang banyak pihak yang tidak demokratis dan tidak gandrung pada kebenaran sejarah, khususnya PPAD (Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat).
Hingga pemerintahan SBY berakhir, langkah mengungkap sejarah tetap menemui jalan buntu. Yang terjadi masih lah tetap: para pelaku berlindung dibalik kekuasaan negara, merasa diri dan dianggap pahlawan, saling lempar tanggung jawab sambil berucap “jika kamu terus membuat masalah dari masa lalu, itu pasti akan terjadi lagi.”
Pengungkapan kebenaran bukan lah dendam. Seperti yang Adi Rukun katakan dalam Senyap: “Kalau saya dendam saya tak akan ke sini”. Baik Adi, maupun seluruh korban 65 tidak ingin menjadikan diri mereka pahlawan, seperti yang para pelaku lakukan. Mereka hanya ingin pengakuan bahwa mereka tidak bersalah dan negara telah bersalah dengan mendalangi pembantaian manusia. Tanpa pengakuan dan pengungkapan atas kebenaran, bukan kah kebenaran akan terus menjadi kabut dan hal serupa dapat terjadi pada siapa saja?
http://www.arahjuang.com/2014/11/12/mengungkap-kebenaran-bukan-dendam-di-sekitar-film-senyap-the-look-of-silence/

Rabu, 01 Oktober 2014

Salim Said: PKI Tidak Lakukan Pemberontakan 30 September

Penulis: Reporter Satuharapan | 22:56 WIB | Rabu, 01 Oktober 2014

Bondan Kanumoyoso (kiri) staf pengajar Departemen Sejarah FIB UI dan Salim Said (kanan) penulis buku Dari Gestapu ke Reformasi menjelaskan peristiwa Gerakan 30 September, di Ruang Sinema, Perpustakaan UI, Depok Rabu (1/10). (Foto: Ardy Pradana Putra)
 
DEPOK, SATUHARAPAN.COM - “PKI secara lembaga tidak melakukan pemberontakan pada 30 September 1965,” kata Salim Said, jurnalis senior dan penulis buku Dari Gestapu ke Reformasi dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Perpustakaan UI dan Penerbit Mizan di Ruang Sinema, Gedung Perpustakaan Pusat UI, Depok Rabu (1/10) sore.

Diskusi dimoderatori oleh Bondan Kanumoyoso, staf pengajar Departemen Sejarah FIB UI.

“Gerakan 30 September merupakan ambisi pribadi DN Adit (Ketua Umum PKI), banyak anggota PKI yang tidak tahu rencana Gerakan 30 September, Aidit melakukan Gerakan 30 September tanpa sepengetahuan Komite Pusat dan Politbiro PKI,” kata Said.

Menurut Said, penyebutan G 30 S/PKI dan kampanye bahaya laten komunis berlebihan.

Said menjelaskan pembunuhan tujuh jenderal merupakan kecelakaan dan salah koordinasi. Seharusnya tujuh jenderal itu diculik dan diserahkan kepada pimpinan Angkatan Darat (AD), mirip Peristiwa Rengasdengklok. Penculikan itu disebabkan oleh konflik internal AD dan Soekarno yang mencurigai Yani dan kelompoknya berkhianat kepada negara, tapi pasukan penculik yang dipimpin oleh Sjam, anak buah Aidit, membunuh ketujuh jenderal itu.

“Saya sudah membaca dokumen percakapan rahasia Aidit dan Mao Zedong (Pemimpin Tiongkok) di Tiongkok perihal gerakan 30 September,” kata Said.
Ketika ditanya kemungkinan konspirasi CIA dalam peristiwa Gerakan 30 September. Said mengatakan sampai saat ini belum ada bukti yang menunjukan CIA terlibat Gerakan 30 September.

“Memang ada bantuan dana yang besar dari CIA kepada militer AD, namun itu sesudah terjadi peristiwa gestapu, sampai saat ini belum ada bukti CIA terlibat,” ujar Said.

Ia menambahkan menurut hasil otopsi, ketujuh jenderal itu tidak meninggal akibat disiksa seperti yang digambarkan di film Pengkhianatan G 30 S/PKI. Isu penyiksaan digunakan untuk kampanye antikomunis yang dilakukan oleh militer, karena pada saat itu komunisme merupakan ancaman besar.

Selain menceritakan kesaksian seputar Gerakan 30 September, Said juga menjelaskan intrik politik menjelang jatuhnya rezim orde baru (orba). “Saya tahu persis konflik antara LB Moerdani (Panglima ABRI saat itu) dan Soeharto,” kata Said.  ia menambahkan “Jika tidak terjadi reformasi, maka yang menggantikan Soeharto adalah anaknya, Tutut, saya mengikuti dinamika politik di MPR”.

Sekilas Salim Said

Salim Said mengawali kariernya sejak kuliah, ia menjadi jurnalis dan menjadi aktivis KAHMI pada 1960-an. Alumnus Fakultas Psikologi UI itu juga aktif di dunia teater dan perfilman di Indonesia. Said meraih gelar Doktor dari Ohio University pada tahun 1985 dan sempat menjadi redaktur majalah Pelopor Baru dan Angkatan Bersenjata. Selain berkarier di bidang jurnalistik dan dunia seni, ia pernah menjabat duta besar RI untuk Republik Ceko.

Kesaksian Said mengalami pergolakan politik 1965 dan reformasi dijelaskan dalam buku Dari Gestapu ke Reformasi.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja

http://www.satuharapan.com/read-detail/read/salim-said-pki-tidak-lakukan-pemberontakan-30-september

Minggu, 14 September 2014

Senyap yang Gaduh



September 12, 2014 | http://linimasa.com/2014/09/12/senyap-yang-gaduh-a-homage-for-joshua-oppenheimer/
 
Malam itu di Toronto. Ruangan terisi penuh. Film sudah diputar separuh jalan. Ada mereka yang berdecak geram kemudian mengumpat, ada pula mereka yang menyembunyikan wajah di balik jari-jari karena ngeri, juga mereka yang diam-diam mengusap airmata. Lelaki itu duduk di baris paling tengah, menyaksikan dengan saksama adegan demi adegan yang ditayangkan. Ia menyilangkan kedua lengannya. Badannya sedikit maju, hampir menyentuh barisan kursi di hadapan. Sesekali ia terlihat menutup mata agak lama dan menarik napas panjang. Terdengar berat.

Namanya Adi. Adi Rukun, katanya. Empat puluh enam umurnya. Sudah lebih dari delapan kali ia menyaksikan film ini, tapi setiap kali rasanya selalu sama. Selalu ada luapan emosi yang sulit terbendung. Bagaimana tidak, ialah sang tokoh utama. Film ini berporos padanya, pada keluarganya, juga pada jutaan orang lain yang kehilangan anggota keluarga karena pembantaian 1965.

Di saat-saat awal proses shooting film Jagal (The Act of Killing), Joshua Oppenheimer tahu kalau dia akan membuat satu film lain yang tak kalah penting. Dan, di tahun 2012, setelah Jagal selesai disunting namun belum dirilis, mulailah Senyap (The Look of Silence) difilmkan. Keputusan ini diambil Joshua karena ia merasa keselamatannya di Indonesia tidak lagi terjamin setelah rilisnya Jagal.

Senyap (The Look of Silence)

Senyap membawa kita kembali ke tahun 1965 di Pelintahan, Sumatera Utara. Mengisahkan tentang nasib nahas Ramli. Ketua Buruh Tani Indonesia (BTI), yang tewas dibantai oleh Komando Aksi. Berbeda dengan pembantaian-pembantaian lain di era itu, cerita getir tentang Ramli, yang kala itu berusia 23 tahun, memiliki saksi-saksi dan bukti. Ada saksi yang melihat bagaimana sadisnya ia disiksa, ada pelaku yang sukarela membukukan bagaimana ia membunuh Ramli dan orang-orang lain di desa itu.

Sepeninggalnya, keluarga Ramli dipaksa hidup di bawah ketakutan dan trauma. Mereka harus terus menanggung cap buruk sebagai ‘keluarga PKI’. Bahkan anak perempuannya dijadikan bahan olok-olok di sekolah, yang ironisnya, oleh guru-gurunya sendiri. Sementara itu para pelaku bebas berkeliaran dan justru dielu-elukan sebagai pahlawan. Pelaku-pelaku ini dengan begitu bangga menceritakan dengan detil bagaimana sadisnya mereka membunuh Ramli.

Adi adalah sang adik. Lahir tiga tahun setelah meninggalnya Ramli. Menurut Rohani, ibunya, Adi jawaban Tuhan atas doa-doanya yang meminta mendiang Ramli bisa kembali. Ada keingin tahuan untuk mencari sumber rasa takut. Juga ada keberanian yang begitu besar di dalam diri Adi untuk membantu keluarganya pulih dari trauma. Meretas senyap. Maka dimulailah perjalanan Adi, yang memiliki usaha optik keliling, mewawancarai mereka yang terlibat dalam pembantaian Ramli.

Ada metafora yang begitu cantik di sini. Pekerjaan Adi sebagai optician dan pelaku yang ingin dibuatkan kacamata. Seolah menunjukkan bagaimana rasanya melihat kehidupan dari sisi korban dan mencari jawaban langsung dari mata sang pembunuh. Senyap tak ubahnya sebuah sajak, begitu getir tapi juga mengalir dengan indah. Berbeda dengan Jagal, yang ketika selesai ditonton membuat marah dan geram, Senyap dengan ending yang sengaja dibiarkan terbuka justru mengajak kita untuk merenung. Tentang merelakan, tentang memaafkan, tentang melawan rasa takut.

Senyap juga mengajak kita melihat bagaimana sedihnya mereka yang kehilangan. Ibu Rohani yang menyumpahi anak-cucu para pelaku, agar mereka hidup menderita, menyadarkan kita kalau beliau juga manusia. Beliau hanya seorang ibu yang terus berduka karena sang anak dibantai dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Mengharapkan agar keluarga korban bisa memaafkan pelaku lalu mereka hidup berdampingan rasanya hanya ada di cerita dongeng. Dan sejujurnya, suatu hal yang sangat egois. Semena-mena.

Film telah usai dan lampu pun pelan-pelan dinyalakan. Satu-persatu penonton berdiri sambil menyeka air di sudut mata mereka. Riuh tepuk tangan mengiringi Adi yang berjalan ke atas panggung. Tiga kali standing ovation diberikan penonton sebagai penghormatan untuk Adi dan Joshua. Saya pun bisa merasakan ikatan emosional yang begitu kuat ketika Joshua mendekap erat Adi. Mata mereka berembun. Bagaimana tidak, selama proses pembuatan film ini, Adi selalu dilibatkan. Dan baginya juga keluarga, kedatangan Joshua bagai hujan panjang yang menghapus kemarau, orang yang telah lama ditunggu-tunggu. Membantu menyuarakan isi hati mereka ketika mereka sama sekali tidak bisa bersuara dihimpit rasa takut.

Mereka yang menonton Senyap malam itu mengantri untuk bisa menyalami Adi. Menyampaikan satu-dua kata bagaimana beraninya ia, juga turut mendoakan keselamatan keluarganya. Adi haru. Ia merasa keluarganya begitu dihargai sebagai manusia, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ironis memang, di Indonesia sendiri rasanya masih banyak yang tidak peduli akan nasib para korban pembantaian ini. Seolah semua sepakat bilang “Masa lalu, ya, masalah lo!” PKI masih jadi topik yang enggan untuk dibicarakan. Bahkan, kita masih terus saja memusingkan apakah Jagal dan Senyap ini “Film Indonesia” atau “Film tentang Indonesia”. Sepertinya kebutaan dan kebodohan massal yang sukarela.

Saya harus mengutip William Faulkner, “The past is never dead, it’s not even past.” Kenyataan bahwa Adi dan keluarganya harus pindah ribuan kilometer, bahwa seluruh kru Indonesia yang terlibat proses produksi harus berlindung di balik anonimitas, bahwa Joshua merasa ia tidak lagi aman kalau kembali ke Indonesia, merupakan bukti kalau pembantaian 1965 belumlah bisa dibilang “masa lalu”. Kita masih di masa lalu. Mereka yang tersakiti harus bungkam karena tak bisa bersuara. Dan mereka yang bisa bersuara lebih memilih untuk jadi bisu. Maka senyaplah semua.

 Mas Adi, Josh, Signe.




Saya, Mas Adi, dan Josh.
:: A Homage for Joshua Oppenheimer ::
Ditulis untuk Josh, Signe, Anonymous, & Mas Adi. Terima kasih. Terima kasih. Segala doa-doa baik untuk kalian. Parting is such a sweet sorrow, kata Shakespeare. Semoga nanti saya punya kesempatan untuk bertemu dengan kalian lagi.
Love, F.

Jumat, 05 September 2014

Pesan Munir di Proposal Disertasi Sebelum Tewas Dibunuh

Jumat, 05/09/2014 17:00 WIB


KBR, Jakarta – Direktur Eksekutif The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) Poengky Indarti masih ingat betul pemintaan bantuan dari mendiang Munir Said Thalib saat ingin berangkat sekolah ke Belanda 2004 lalu. Munir minta bantuan untuk menterjemahkan disertasinya ke dalam bahasa Inggris.
Disertasi itu disiapkan Munir untuk mengambil S2 bidang Hukum Humaniter di Universitas Utrecht. Disertasinya itu berjudul ‘Pelanggaran HAM Sebagai Pilihan Politik Rezim Militer dan Tantangan Perubahan Politik Serta Implikasinya’.

“Cak Munir itu kan bahasa Inggrisnya kurang bagus. Jadi saat mau berangkat itu dia sempat bilang ingin mengirimkan teks disertasinya tiap minggu ke saya. Nanti saya terjemahkan ke bahasa Inggris,” kenang Poengky akhir Agustus lalu.

Namun permintaan Munir itu urung dilakukan Poengky. Munir tewas terbunuh 7 September 2004. Aktivis HAM itu tewas diracun saat terbang ke Belanda menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 974 tujuan Amsterdam.

Sebagai aktivis HAM yang mendirikan LSM HAM KontraS, Munir begitu konsen untuk mengambil permasalahan HAM dan orang hilang dalam disertasinya. Dia begitu bersemangat, cerita Poengky. Bahkan Munir sampai belajar bahasa Inggris sebelum berangkat ke Belanda.

Febuari 2004, Munir sudah mulai membuat proposal disertasinya untuk diajukan sebagai beasiswa di Belanda. Proposal itu juga diterjemahkan oleh Poengky, begitu juga balasan-balasan email dari Denhaag.

Berikut penggalan latar belakang disertasi yang ditulis Munir sendiri: PELANGARAN HAM SEBAGAI  PILIHAN POLITIK REZIM MILITER DAN TANTANGAN PERUBAHAN POLITIK SERTA IMPLIKASINYA

(STUDI ATAS PRAKTEK PENGHILANGAN ORANG DAN PERAN POLITIK MILITER DI INDONESIA)

Latar belakang
Kasus penghilangan orang adalah bagian dari  realitas politik  Indonesia. Pertarungan antar berbagai  kekuatan politik dan methode kerja negara banyak  memunculkan peristiwa  penghilangan orang. Aktor utama yg muncul dipermukaan  adalah Militer.

Peran militer yang menonjol dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya penghilangan orang, tidak dapat dipisahkan dengan bagaimana militer mengambil peran politik sejak tahun 50 an. Pertaruangan politik tahun 50 an, dimana militer secara terbuka berupaya memperoleh peran politik menjadi pembukan awal praktik penghilangan orang. Hal itu berlanjut ketika peran militer semakin menguat untuk menumbangkan kekuasaan  Soekarno yang dianggap cenderung pro Komunis. Dibawah bayang-bayang perang dingin, tahun 1965 sampai 1969 penghilangan orang menjadi parktik utama rezim militer Soeharto. Banyak spekulasi tentang angka korban penghilang orang pada masa itu mencapai jutaan Orang.

Praktek itu berlanjut ketika rezim Soeharto mengkonsolidasi sistem politik melalui upaya membentuk negara korporasi. Penyatuan partai-partai politik, pembentukan wadah tunggal serikat Buruh, organisasi masa dst, dengan terbuka juga dilakukan dengan praktik penghilangan orang. Pada awal tahun 1980 an secara terbuka militer menggelar operasi pembunuhan misterius, yang sebenarnya adalah tindakan penghilangan orang dan eksekusi cepat (summary killings) terhadap para pelaku kriminal. Pada masa yang sama Soeharto dengan didukung penuh militer juga mengumumkan akan menculik (menghilangkan) politisi yang menolak pemberlakukan azas tunggal Pancasila. Praktek itu berlanjut sampai jatuhnya rezim Soeharto pada mei 1998.

Jatuhnya rezim Soeharto, dan muncul agenda demokratisasi memang melahirkan koreksi atas praktek pelanggaran HAM. Hal ini juga berhubungan dengan agenda  menarik mundur militer dari peran politiknya. Akan tetapi realitas politik menunjukkan hal yang berbeda.  Proses transisi politik itu tidak segera diikuti kemampuan kalangan politik sipil merubah sistem poltik dan cara kerja kekuasaan. Penghilangan orang sebagai model tindakan represi ternyata tetaplah berlangsung, meskipun tidak dinyatakan terbuka sebagaimana masa sebelumnya.

Transisi politik merupakan harapan utama untuk merubah keadaan, mulai menarik militer dari kancah politik, perubahan hukum yang menghapus impunity, pertanggungjawaban kejahatan masa lalu, tuntutan mengungkap kebenaran sejarah dst.  Akan tetapi realitas politik memberikan gambaran yang berbeda. Bagaimana aktor-aktor politik mempersepsikan kebutuhan politik kekinian dan permasalahan masa lalu sebagai suatu yang musti koreksi atau justru semata media pertarungan politik baru?.

Kenyataan koreksi atas berbagai kejahatan masa lalu, serta pentingnya menarik militer dari kancah politik juga berbahadapan dengan persepsi baru tentang kebutuhan-kebutuhan nasional lainnya, seperti konsolidasi demokrasi, stabilitas politik dan keamanan, integrasi bangsa dst.  Hal ini juga diwarnai dominasi pandangan militer dalam kehidupan politik dimasa transisi yang demikian kuat. Konsep keamanan, kebangsaan, penegakan hukum jelas masih tergantung pada persepsepsi masa lalu yang didominasi kalangan militer. Sementara para pelaku politik baru relatif gagal mengembangkan konsepsi baru, yang dapat menuntut perubahan.
 
Banyak tawaran model yang kemudian ditawarkan mulai dari model pembentukan Komisi Kebenaran dan rekonsilisasi, sampai pada pembentukan peradilan untuk mengungkap kejahatan masa lalu. Atau justru sebaliknya, menawarkan impunitas permanen kepada para pelaku kejahatan sebagai kompromi politik seperti yang terjadi di beberapa negara Amerika Latin.  Kesemua model ini diyakini bukanlah suatu yang bekerja secara normatif, tetapi suatu pertarungan politik yang amat beresiko bagai para aktor demoktrasi di banyak negara. Sehingga penting untuk dilihat hubungan antara model penyelesaian yang ditawarkan dengan watak dan kekuatan-kekuatan politik yang bertarung.  


Berbagai permasalahan yang perlu diungkap adalah :
a. bagaimana praktek politik militer menginteprestasi kebutuhan dan peran mereka, melalui tindakan politik, doktrin, persepsi diri, serta penyusunan kerja organisasi?

b. Mengapa penghilangan orang merupakan pilihan tindakan yang penting?


c. Bagaimana methode kerja praktek penghilangan orang itu berlangsung?. Termasuk bagaimana methode penyiksaan yang dilakukan?, bagaimana komunikasi publik yg untuk menjelaskan praktek penghilangan orang yang dilakukan?.

d.  Bagaimana tantangan upaya penghapusan praktek penghilangan orang dan impunitas yang dinikmati militer di Indonesia? Dalam hal ini juga menyelidikan mengapa  upaya perlindungan HAM cenderung gagal di negara-negara pasca rezim militer.


Methode penelitian:

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan methode kualitatif.

Penelitian akan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, penelusuran dokumen-dokumen politik dan pelanggaran HAM, serta wawancara dengan para aktor yang berada dalam tiap-tiap peristiwa. 

Studi kepustakaan juga akan dilakukan suatu upaya komparasi dengan latar belakang dan  kasus penghilangan orang di negara-negara yang memiliki problem yang sama, seperti Chilie, Argentina, Brazil, Philipina.

Munir
Denhaag  11 February 2004
 
http://m.kbr.id/09-2014/pesan_munir_di_proposal_disertasi_sebelum_tewas_terbunuh/29167.html