90 Tahun Manifesto Komunis

Kamis, 13 November 2014 | Leon Trotsky (30 Oktober 1937) 

 

Sungguh sulit dipercaya kalau 10 tahun lagi Manifesto Partai Komunis akan berumur 100 tahun! Pamflet tersebut, yang menunjukkan kejeniusan yang lebih besar daripada sosok manapun di dunia literatur, bahkan masih mengejutkan kita hari ini dengan kesegarannya. Bagian-bagian terpenting dari pamflet tersebut seakan-akan ditulis kemarin. Jelas sekali, para penulisnya yang muda (Marx berumur 29 tahun, Engels berumur 27 tahun) mampu melihat lebih jauh ke depan dibandingkan siapa pun sebelum mereka, dan mungkin siapa pun setelah mereka.

 Semenjak pendahuluan yang mereka tulis bersama untuk edisi tahun 1872, Marx dan Engels menyatakan bahwa kendati beberapa kalimat sekunder di dalam Manifesto telah menjadi kuno, mereka merasa mereka tidak punya lagi hak untuk mengubah teks ini karena Manifesto Komunis telah menjadi sebuah dokumen bersejarah, selama periode 25 tahun semenjak diterbitkannya. Enam puluh lima tahun telah berlalu sejak itu. Sejumlah kalimat di dalam Manifesto telah surut bahkan lebih jauh lagi ke masa lalu. Kita akan mencoba menjabarkan secara singkat di dalam pendahuluan ini gagasan-gagasan di dalam Manifesto Komunis yang masih memiliki kekuatan penuhnya hari ini dan gagasan-gagasan yang membutuhkan perubahan penting atau penekanan.

1. Konsepsi materialis atas sejarah, yang ditemukan oleh Marx dan digunakan dengan sangat berhasil di dalam Manifesto Komunis, telah sepenuhnya teruji oleh peristiwa-peristiwa dan berhasil menahan pukulan-pukulan kritik yang keras. Hari ini ia adalah salah satu instrumen pemikiran manusia yang paling berharga. Semua interpretasi proses sejarah lain telah kehilangan semua makna ilmiahnya. Kita dapat menyatakan dengan kepastian bahwa di masa sekarang kita tidak akan bisa menjadi seorang militan revolusioner, atau bahkan seorang pengamat politik yang handal, tanpa menyerap interpretasi materialis atas sejarah.

2. Bab pertama dari Manifesto Komunis dibuka dengan kalimat berikut ini: “Sejarah dari semua masyarakat yang ada hingga sekarang ini adalah sejarah perjuangan kelas.” Postulat ini, kesimpulan terpenting yang ditarik dari interpretasi materialis atas sejarah, segera menjadi sebuah isu di dalam perjuangan kelas. Orang-orang munafik yang reaksioner, para doktriner liberal, dan para demokrat idealis segera melemparkan serangan-serangan yang penuh racun ke teori ini, yakni teori yang membantah pemahaman lama yang mengatakan bahwa kekuatan pendorong sejarah adalah perjuangan kepentingan-kepentingan material untuk “kesejahteraan bersama”, “persatuan nasional”,  dan “kebenaran moral yang abadi”. Mereka kemudian diikuti oleh rekrut-rekrut baru dari jajaran gerakan buruh itu sendiri, oleh kaum revisionis, yakni orang-orang yang ingin mengkaji (“mengubah”) Marxisme dalam semangat kolaborasi kelas dan konsiliasi kelas. Akhirnya, di masa kita sendiri, jalan yang sama telah diikuti dalam prakteknyaoleh para epigon terkutuk dari Komunis Internasional[1] (kaum “Stalinis”): kebijakan Front Rakyat atau Front Popular[2] mengalir sepenuhnya dari penyangkalan terhadap hukum-hukum perjuangan kelas. Sementara, epos imperialisme, yang membawa semua kontradiksi-kontradiksi sosial ke tensi tertingginya, justru adalah fakta yang memberikan Manifesto Komunis kejayaan teoritisnya yang tertinggi.

3. Anatomi kapitalisme, sebagai sebuah tahapan tertentu dalam perkembangan ekonomi masyarakat, dijelaskan sepenuhnya oleh Marx dalam Kapital (1867). Tetapi bahkan di dalam Manifesto Komunis garis-garis utama dari analisa Kapital sudah terpatri dengan tegas: pembayaran kemampuan kerja (labourpower) yang sesuai dengan biaya produksinya; apropriasi nilai surplus oleh kaum kapitalis;  kompetisi sebagai hukum dasar relasi-relasi sosial; kehancuran kelas-kelas menengah, yakni kelas borjuis kecil perkotaan dan kaum tani; konsentrasi kekayaan di tangan segelintir pemilik properti yang semakin kecil jumlahnya, di satu kutub, dan pertumbuhan kaum proletariat dalam jumlah, di kutub yang lain; persiapan prakondisi-prakondisi material dan politik untuk rejim sosialis.

4. Proposisi di dalam Manifesto Komunis yang mengatakan bahwa kapitalisme cenderung menurunkan taraf hidup kaum buruh, dan bahkan mengubahnya menjadi fakir miskin, telah diserang habis-habisan. Para pendeta, para profesor, para jurnalis, para teoretikus Sosial Demokratik, dan para pemimpin serikat buruh menentang apa-yang-disebut “teori pemiskinan”. Mereka selalu menemukan tanda-tanda adanya peningkatan kesejahteraan rakyat pekerja, dengan mencampur aduk buruh aristokrat dan proletariat, atau melihat tendensi sementara sebagai sesuatu yang permanen. Sementara, bahkan perkembangan kapitalisme yang paing kuat di dunia, yakni kapitalisme Amerika Serikat, telah mengubah jutaan buruh menjadi fakir miskin yang dihidupi oleh bantuan sosial dari pemerintahan federal dan pemerintahan kota, atau derma pribadi.
 
5. Bertentangan dengan Manifesto Komunis, yang menggambarkan krisis-krisis komersial dan industrial sebagai serangkaian bencana yang semakin hari menjadi semakin ekstensif, kaum revisionis bersumpah bahwa perkembangan trust-trust[3] akan menjamin kontrol terhadap pasar, dan perlahan-lahan akan mengarah pada penghilangan krisis. Akhir abad yang lalu dan awal dari abad sekarang ini pada kenyataannya ditandai oleh sebuah perkembangan kapitalisme yang begitu kuat sehingga membuat krisis-krisis tampak seperti kemacetan “aksidental”. Tetapi epos ini telah berlalu dan tidak akan kembali lagi. Pada analisa terakhir, kebenaran ternyata ada di sisi Marx dalam masalah ini juga.

6. “Badan eksekutif negara modern tidak lain adalah sebuah komite untuk mengelola urusan-urusan bersama seluruh kaum borjuasi.” Formula yang ringkas ini, yang dilihat oleh para pemimpin Sosial Demokrasi sebagai sebuah paradoks jurnalistik, mengandung satu-satunya teori ilmiah mengenai negara. Demokrasi yang dibangun oleh kaum borjuasi bukanlah, seperti pikir Bernstein dan Kautsky, sebuah karung kosong yang bisa diisi dengan konten kelas apa pun. Demokrasi borjuis hanya dapat melayani kelas borjuasi. Sebuah pemerintahan “Front Rakyat”, entah itu dipimpin oleh Blum[4] atau Chautemps[5], Caballero[6] atau Negrin[7], hanyalah “sebuah komite untuk mengelola masalah-masalah bersama seluruh kaum borjuasi.” Bila “komite” ini tidak becus mengelola, kaum borjuasi akan memecatnya.

7. “Setiap perjuangan kelas adalah perjuangan politik.” “Mengorganisasi kaum proletariat sebagai sebuah kelas [adalah] sebagai konsekuensinya mengorganisasinya ke dalam sebuah partai politik.” Aktivis serikat buruh, di satu pihak, dan kaum anarko-sindikalis, di pihak lain, sejak lama telah menjauhi – dan bahkan sekarang mencoba menjauhi – pemahaman akan hukum historis ini. Serikat-buruhisme “murni” sekarang telah menderita sebuah pukulan yang meremukkan di tempat perlindungan utamanya: Amerika Serikat. Anarko-sindikalisme telah menderita kekalahan telak di benteng pertahanan terakhirnya – Spanyol. Di sini juga Manifesto terbukti benar

8.Kaum proletariat tidak dapat merebut kekuasaan di dalam kerangka legalitas yang dibentuk oleh kaum borjuasi. “Kaum Komunis menyatakan secara terbuka bahwa cita-cita mereka hanya bisa dicapai dengan penumbangan paksa terhadap semua kondisi-kondisi sosial yang ada.” Reformisme mencoba menjelaskan postulat dari Manifesto Komunis ini dengan alasan bahwa gerakan pada saat itu belumlah matang, dan demokrasi masih belum berkembang secara memadai.  Nasib Italia, Jerman dan banyak negeri “demokrasi” lainnya membuktikan bahwa “ketidakmatangan” adalah ciri-ciri unik dari gagasan reformis itu sendiri.

9. Untuk membentuk masyarakat sosialis, kelas buruh harus mengonsentrasikan ke dalam tangannya sebuah kekuatan yang demikian besar sehingga mampu meremukkan semua rintangan politik yang menghalangi jalannya ke sistem yang baru itu. “Kelas proletariat yang terorganisir sebagai kelas penguasa” – inilah kediktatoran. Pada saat yang sama ini adalah satu-satunya demokrasi proletarian yang sejati. Cakupan dan kedalaman dari demokrasi proletarian ini bergantung pada kondisi-kondisi historis yang konkret. Semakin banyak negara yang mengambil jalan revolusi sosialis, maka semakin bebas dan semakin fleksibel bentuk yang akan diambil oleh kediktatoran proletariat ini, dan semakin luas dan dalam demokrasi buruh ini.

10. Perkembangan internasional dari kapitalisme telah mengkodratkan karakter internasional dari revolusi proletarian. “Aksi yang tersatukan, dari negeri-negeri beradab yang terutama setidaknya, adalah salah satu prakondisi untuk emansipasi kaum proletariat.” Perkembangan kapitalisme selanjutnya telah mengikat erat semua bagian dari planet kita, yang “beradab” dan yang “tidak beradab”, sehingga masalah revolusi sosialis telah sepenuhnya dan secara menentukan mengambil karakter internasional. Birokrasi Soviet mencoba melikuidasi Manifesto Komunis sehubungan dengan masalah fundamental ini.  Degenerasi Bonapartis dari negara Soviet adalah sebuah ilustrasi yang mencolok mata dari kekeliruan teori sosialisme di satu negeri.

11. “Ketika, dalam perjalanan perkembangannya, perbedaan-perbedaan kelas telah menghilang, dan semua produksi telah dipusatkan ke dalam tangan sebuah perserikatan luas dari seluruh bangsa, pemerintahan publik akan kehilangan karakter politiknya.” Dalam kata lain, negara akan melayu. Masyarakat akan tetap ada, tetapi bebas dari belenggu negara. Ini tidak lain adalah sosialisme. Teori yang sebaliknya: menguatnya penindasan negara yang menyeramkan di Uni Soviet adalah bukti yang jelas bahwa masyarakat Uni Soviet sedang bergerak menjauhi sosialisme.

12. “Kaum buruh tidak memiliki tanah air.” Kata-kata dari Manifesto Komunis ini sering kali dianggap oleh kaum filistin hanya sebagai sebuah frase agitasi yang pintar. Pada kenyataannya kata-kata ini menyediakan kepada kaum proletariat satu-satunya panduan untuk menjawab masalah “tanah air” kapitalis. Pelanggaran terhadap panduan ini[8] oleh Internasional Kedua[9] tidak hanya menyebabkan empat tahun kehancuran di Eropa[10], tetapi juga stagnasi kebudayaan dunia. Menimbang peperangan baru yang akan datang[11], yang kedatangannya telah dibuka jalannya oleh pengkhianatan Internasional Ketiga, Manifesto Komunis bahkan sekarang masih merupakan panduan yang paling dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan “tanah air” kapitalis.

Dengan ini, kita melihat bagaimana karya bersama dan singkat dari dua penulis ini [Marx dan Engels] terus menyediakan panduan-panduan penting untuk masalah-masalah perjuangan emansipasi yang paling penting dan paling mendesak. Buku lain mana yang dapat dibandingkan dengan Manifesto Komunis? Tetapi ini tidak berarti bahwa setelah 90 tahun perkembangan kekuatan-kekuatan produksi yang tanpa preseden dan perjuangan-perjuangan sosial yang luas, Manifesto Komunis tidak membutuhkan koreksi atau tambahan. Program dan prognosis diuji dan diperbaiki melalui pengalaman, yang merupakan standar ukuran tertinggi untuk penalaran manusia. Manifesto Komunis, juga, membutuhkan koreksi dan tambahan. Akan tetapi, seperti yang telah dibuktikan oleh pengalaman sejarah, koreksi-koreksi dan tambahan-tambahan ini hanya dapat dibuat secara berhasil dengan menggunakan metode yang menjadi fondasi Manifesto Komunis itu sendiri. Kita akan mencoba menjabarkan ini dalam beberapa contoh yang paling penting.

1. Marx mengajarkan bahwa tidak ada sistem sosial yang akan angkat kaki dari arena sejarah sebelum sistem sosial ini menghabiskan seluruh potensi kreativitasnya. Manifesto Komunis mengkritik kapitalisme karena ia menghambat perkembangan kekuatan-kekuatan produksi. Akan tetapi, selama periode itu, dan juga pada dekade-dekade selanjutnya, penghambatan ini hanya bersifat relatif. Bila saja pada paruh kedua abad ke-19 kita bisa mengorganisasi ekonomi secara sosialis, maka tempo pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih cepat. Tetapi postulat teoritis yang tak terbantahkan ini tidak menihilkan fakta bahwa kekuatan-kekuatan produksi terus berkembang dalam skala dunia, sampai pada perang dunia [Perang Dunia I]. Hanya pada 20 tahun terakhir, kendati pencapaian sains dan teknologi yang paling modern, kita mulai saksikan epos stagnasi dan bahkan kemunduran ekonomi dunia. Umat manusia mulai menghabiskan kapital yang telah diakumulasinya, sementara perang yang akan datang [Perang Dunia II] mengancam menghancurkan fondasi-fondasi peradaban manusia untuk bertahun-tahun ke depan. Pengarang Manifesto Komunis berpikir bahwa kapitalisme akan dirubuhkan jauh sebelum rejim kapitalis yang relatif reaksioner ini berubah menjadi sebuah rejim yang sungguh-sungguh reaksioner. Perubahan ini mengambil bentuk finalnya di depan mata generasi hari ini, dan mengubah epos kita menjadi epos peperangan, revolusi, dan fasisme.

2. Kekeliruan Marx dan Engels dalam penanggalan historis mengalir, di satu pihak, dari menaksir terlalu rendah kemungkinan-kemungkinan laten dalam kapitalisme, dan, di pihak lain, menaksir terlalu tinggi kematangan revolusioner kaum proletariat. Revolusi 1848[12] tidak berubah menjadi sebuah revolusi sosialis seperti yang diperkirakan oleh Manifesto Komunis, tetapi membuka jalan bagi Jerman untuk perkembangan kapitalis yang luas di masa depan. Komune Paris[13] membuktikan bahwa kaum proletariat, tanpa memiliki kepemimpinan dari sebuah partai revolusioner yang tertempa, tidak dapat merebut kekuasaan dari kaum borjuasi. Sementara, periode kemakmuran kapitalis yang berkepanjangan yang menyusul setelah Komune Paris bukannya membawa edukasi bagi kaum pelopor revolusioner, tetapi justru membawa degenerasi borjuis di antara aristokrasi buruh, yang pada gilirannya menjadi hambatan terutama terhadap revolusi proletariat. Para pengarang Manifesto Komunis tidak mungkin bisa memprediksi “dialektika” ini.

3. Bagi Manifesto Komunis, kapitalisme adalah kerajaan kompetisi bebas. Sementara ia berbicara mengenai konsentrasi kapital yang terus menguat, Manifesto Komunis tidak menarik kesimpulan yang diperlukan mengenai monopoli, yang telah menjadi bentuk kapitalisme yang dominan di epos kita hari ini dan prakondisi yang paling penting bagi ekonomi sosialis. Hanya setelah itu, di dalam Kapital, Marx menjabarkan tendensi transformasi persaingan bebas menjadi monopoli. Lenin-lah yang kemudian memberikan karakterisasi ilmiah terhadap kapitalisme monopoli di dalam bukunya Imperialisme [Imperialisme, Tahapan Tertinggi Kapitalisme].

4. Mendasarkan diri mereka dari contoh “Revolusi Industri” di Inggris, para pengarang Manifesto Komunis menggambarkan proses likuidasi kelas-kelas menengah (pengrajin, pedagang kecil, dan kaum tani) dan proletarianisasi penuh kelas-kelas ini dengan terlalu unilateral. Pada kenyataannya, kekuatan-kekuatan dasar kompetisi sangatlah jauh dari menuntaskan kerja yang progresif dan juga barbar ini. Kapitalisme telah menghancurkan kaum borjuis kecil dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada kemampuannya untuk mengubah mereka menjadi kaum proletar. Lebih lanjut lagi, negara borjuis sejak lama telah mengimplementasi secara sadar kebijakan untuk mempertahankan secara artifisial strata borjuis kecil. Di kutub yang berlawanan, pertumbuhan teknologi dan rasionalisasi industri skala besar menciptakan situasi pengangguran kronik dan menghalangi proletarianisasi kaum borjuis kecil. Pada saat yang sama, perkembangan kapitalisme telah mempercepat secara ekstrem pertumbuhan pasukan teknisi, administrator, pekerja komersial, dalam kata lain apa yang disebut “kelas menengah baru”. Sebagai akibatnya, kelas-kelas menengah ini, yang menurut Manifesto Komunis akan melenyap, membentuk sekitar setengah dari populasi bahkan di Jerman yang sangat terindustrialisasi. Akan tetapi, mempertahankan secara artifisial strata borjuis-kecil yang sudah usang ini sama sekali tidak melunakkan kontradiksi-kontradiksi sosial yang ada. Sebaliknya, ini justru menanam kebencian yang besar di antara strata borjuis kecil, dan bersama-sama dengan pasukan pengangguran permanen [lumpenproletar] mereka adalah ekspresi yang paling gelap dari kebusukan kapitalisme.

5. Ditulis dengan memperkirakan tibanya sebuah epos revolusi, Manifesto Komunis mengandung (pada akhir Bab II) 10 tuntutan yang disesuaikan untuk periode transisi langsung dari kapitalisme ke sosialisme. Di pendahuluan mereka untuk edisi 1872, Marx dan Engels menyatakan bahwa sebagian tuntutan ini sudah usang dan hanya memiliki signifikansi yang sekunder. Kaum reformis menggunakan kata-kata Marx dan Engels ini untuk mengartikan bahwa tuntutan transisional revolusioner telah selamanya digantikan oleh “program minimum” Sosial Demokratik, yang seperti kita ketahui dengan baik tidak melampaui batas-batas demokrasi borjuasi. Pada kenyataannya, para pengarang Manifesto Komunis ini mengindikasikan dengan cukup jelas koreksi utama dari program transisional mereka, yakni, “kelas buruh tidak dapat begitu saja mengambil kendali mesin negara yang sudah ada [baca: mesin negara borjuasi – Pent.] dan menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri.” Dalam kata lain, koreksi ini diarahkan untuk melawan fetisisme terhadap demokrasi borjuasi. Marx kemudian mempertentangkan negara kapitalis dengan negara tipe Komune [Paris]. “Tipe” ini kemudian mengambil bentuk soviet[14] yang lebih jelas. Hari ini tidak akan bisa ada sebuah program revolusioner tanpa soviet dan tanpa kontrol buruh. Sepuluh tuntutan Manifesto Komunis, yang tanpanya “usang” di dalam epos aktivitas parlementer yang damai, hari ini telah sepenuhnya memperoleh kembali signifikansi riil mereka. “Program minimum” Sosial Demokratik, di pihak lain, telah menjadi usang dan menyedihkan.

6. Mendasarkan ekspektasi mereka bahwa “Revolusi borjuis Jerman [pada 1848] ... akan menjadi sebuah pembukaan untuk revolusi proletariat yang akan segera menyusulnya,” Manifesto Komunis berbicara mengenai kondisi-kondisi peradaban Eropa yang jauh lebih maju dibandingkan dengan apa yang ada di Inggris pada abad ke-17 dan di Prancis pada abad ke-18, dan perkembangan kaum proletariat yang jauh lebih besar. Kekeliruan prognosis ini bukan hanya pada penanggalan. Revolusi 1848 mengungkapkan dalam waktu beberapa bulan bahwa justru di bawah kondisi-kondisi yang lebih maju ini semua kelas borjuasi tidak mampu menuntaskan revolusi. Kelas borjuasi besar dan menengah terlalu terikat pada para tuan tanah, dan mereka takut terhadap massa rakyat; kelas borjuis kecil terlalu terpecah-pecah dan kepemimpinannya terlalu tergantung pada borjuasi besar. Seperti yang telah dibuktikan oleh seluruh perkembangan di Eropa dan Asia yang selanjutnya, revolusi borjuis dalam dirinya sendiri sudah tidak bisa lagi dituntaskan. Penghapusan seluruh sampah feodal dari masyarakat hanya mungkin terjadi bila kaum proletariat, yang bebas dari pengaruh partai-partai borjuis, dapat memimpin kaum tani dan membangun kediktatoran revolusioner. Dengan ini maka revolusi borjuis menjadi terjalin dengan tahapan pertama revolusi sosialis, dan selanjutnya menjadi bagian di dalamnya. Revolusi nasional dengan demikian menjadi sebuah mata rantai dari revolusi dunia. Transformasi fondasi ekonomi dan semua relasi-relasi sosial mengambil karakter yang permanen (tak terinterupsi).

Bagi partai-partai revolusioner di negeri-negeri terbelakang di Asia, Amerika Latin, dan Afrika, sebuah pemahaman yang jelas mengenai hubungan organik antara revolusi demokratik dan kediktatoran proletariat – dan oleh karenanya, revolusi sosialis internasional – adalah masalah hidup-mati.

7. Manifesto Komunis menjelaskan bagaimana kapitalisme menarik negeri-negeri terbelakang dan barbar ke dalam pusarannya. Akan tetapi Manifesto Komunis tidak berbicara mengenai perjuangan kemerdekaan negeri-negeri kolonial dan semi-kolonial. Sejauh Marx dan Engels mempertimbangkan revolusi sosial “di negeri-negeri beradab yang utama setidaknya” sebagai sesuatu yang akan terjadi dalam waktu beberapa tahun ke depan, masalah kolonial akan terpecahkan secara otomatis bagi mereka, bukan sebagai konsekuensi dari gerakan kemerdekaan dari bangsa-bangsa yang terjajah ini tetapi sebagai konsekuensi dari kemenangan kelas proletariat di pusat-pusat kapitalisme. Masalah strategi revolusioner di negeri-negeri kolonial dan semi-kolonial oleh karenanya tidak disentuh sama sekali oleh Manifesto Komunis. Namun masalah ini menuntut solusi tersendiri. Contohnya, cukup jelas bahwa “tanah air nasional” telah menjadi hambatan sejarah yang paling beracun di negeri-negeri kapitalis maju, akan tetapi masalah “tanah air nasional” masih merupakan sebuah faktor yang secara relatif progresif di negeri-negeri terbelakang yang terdorong untuk berjuang demi kemerdekaan mereka.

“Kaum Komunis dimana pun mendukung setiap gerakan revolusioner yang melawan tatanan sosial dan politik yang ada,” tulis Manifesto Komunis. Gerakan ras-ras berwarna dalam melawan penindas imperialis mereka adalah salah satu gerakan yang paling penting dan kuat dalam melawan tatanan yang ada dan oleh karenanya menuntut dukungan yang penuh, tanpa kondisi, dan tak terbatas dari kaum proletariat kulit putih.  Lenin adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengembangkan strategi revolusioner bagi bangsa-bangsa atau nasionalitas-nasionalitas tertindas.

8. Bagian yang paling tua dan usang dari Manifesto Komunis – bukan dalam hal metode tetapi dalam hal materi – adalah kritiknya terhadap literatur-literatur “sosialis” pada paruh pertama abad ke-19 (Bab III) dan definisi posisi kaum Komunis dalam hubungannya dengan berbagai partai-partai oposisi (Bab IV). Gerakan-gerakan dan partai-partai yang dijabarkan di Manifesto Komunis sudah tersapu habis oleh revolusi 1848 atau kontra-revolusi yang menyusulnya, sehingga kita hanya dapat mencari nama mereka sekarang di kamus sejarah. Akan tetapi, di dalam bagian ini, Manifesto Komunis mungkin lebih dekat dengan kita sekarang dibandingkan pada generasi sebelumnya. Selama epos memekarnya Internasional Kedua, ketika Marxisme tampaknya mendominasi, gagasan-gagasan sosialisme pra-Marxis dapat dianggap telah terkubur dalam-dalam di masa lalu. Sekarang ini telah berubah. Bangkrutnya Sosial Demokrasi dan Komunis Internasional di setiap langkah telah menyebabkan kemunduran ideologi yang mengerikan. Pikiran yang uzur tampaknya telah menjadi kekanak-kanakan. Guna mencari formula yang dapat menjawab semua pertanyaan, para nabi dari epos kemunduran ini menemukan kembali doktrin-doktrin yang telah lama dikubur oleh sosialisme ilmiah.

Mengenai masalah partai-partai oposisi, dalam ranah inilah dekade-dekade yang sudah lewat ini telah memperkenalkan perubahan-perubahan yang paling dalam. Partai-partai yang lama bukan hanya telah disingkirkan oleh partai-partai yang baru, tetapi karakter partai-partai ini dan relasi di antara mereka juga telah berubah secara radikal di bawah kondisi-kondisi epos imperialisme. Manifesto Komunis oleh karenanya harus disuplemen dengan dokumen-dokumen terpenting dari empat kongres pertama Komunis Internasional, karya-karya utama Bolshevisme, dan keputusan-keputusan dari konferensi-konferensi Internasional Keempat[15].

Kita telah mengatakan di atas bahwa menurut Marx tidak ada tatanan sosial yang akan meninggalkan arena sejarah sebelum menghabiskan potensi-potensi yang laten di dalamnya. Akan tetapi, bahkan sebuah tatanan sosial yang usang tidak akan meninggalkan panggung sejarah tanpa perlawanan. Perubahan rejim sosial mensyaratkan bentuk perjuangan kelas yang paling keras, yakni revolusi. Bila kaum proletariat, untuk satu alasan atau lainnya, terbukti tidak mampu menumbangkan tatanan borjuasi yang sudah uzur ini dengan sebuah pukulan yang tegas, maka kapital finans dalam usahanya untuk mempertahankan kekuasaannya yang tidak stabil akan menggunakan kaum borjuis kecil yang sudah hancur dan terdemoralisasi olehnya dan mengubahnya menjadi pasukan fasis. Degenerasi borjuis dari Sosial Demokrasi dan degenerasi fasis dari kaum borjuis kecil adalah dua hal yang saling terkait sebagai sebab dan akibat.

Di periode sekarang ini, Internasional Ketiga menipu dan meremukkan semangat rakyat pekerja di semua negeri, dan ia melakukan kerja ini dengan jauh lebih ceroboh dibandingkan dengan Internasional Kedua. Dengan membantai kaum pelopor proletariat Spanyol, para agen-agen bayaran Moskow tidak hanya membuka jalan bagi fasisme tetapi mereka juga membantu kerja kaum fasis. Krisis revolusi internasional yang berkepanjangan, yang semakin berubah menjadi krisis peradaban manusia, pada akhirnya dapat direduksi ke krisis kepemimpinan revolusioner.

Sebagai pewaris tradisi yang maha besar, dimana Manifesto Komunis adalah mata rantai terpenting dari tradisi ini, Internasional Keempat sedang mendidik kader-kader baru untuk menghadapi tugas-tugas lama. Teori adalah realitas yang digeneralisasi. Di dalam sebuah sikap yang jujur terhadap teori revolusioner terekspresikan sebuah keinginan yang penuh semangat untuk membangun kembali realitas sosial. Di bagian selatan Benua Hitam [Afrika], para kamerad kita adalah yang pertama menerjemahkan Manifesto Komunis ke dalam bahasa Afrikaan, dan ini adalah ilustrasi yang jelas bahwa pemikiran Marxis terus menyala hari ini hanya di bawah panji Internasional Keempat.  Masa depan adalah miliknya. Ketika ulang tahun ke-100 Manifesto Komunis dirayakan, Internasional Keempat akan sudah menjadi kekuatan revolusioner yang menentukan di planet ini.[16]***

Ditulis: 30 Oktober, 1937

Pertama kali Diterbitkan: Dalam bahasa Afrikaan di Afrika Selatan untuk edisi pertama Manifesto Komunis dalam bahasa tersebut. Dalam bahasa Inggris di The New International [New York], Vol.IV No.2, Februari 1938, hal.53-55, 63.
Diterjemahkan oleh: Ted Sprague (8 November 2014). Sumber “NinetyYears of theCommunist Manifesto” dari Trotsky Internet Archive.

---

[1] Komunis Internasional (1919-1943), disebut juga Internasional Ketiga. Setelah kemenangan Revolusi Rusia pada tahun 1917 dan sementara republik Soviet masih berjuang dalam Perang Sipil, Bolshevik menyerukan kepada kaum revolusioner sedunia untuk datang ke Moskow dan membentuk sebuah organisasi internasional baru dari kaum komunis yang revolusioner. Tujuan dari Komunis Internasional adalah menyebarkan revolusi sosialis ke seluruh dunia. Setelah Uni Soviet sendiri mulai mengalami degenerasi, yakni setelah kematian Lenin dan pengasingan Trotsky, Komunis Internasional mulai mengalami degenerasi. Komunis Internasional akhirnya dibubarkan oleh Stalin pada tahun 1943 untuk berkompromi dengan kekuatan Sekutu.

[2]Front Rakyat atau Front Popular adalah taktik yang diusung oleh kaum Stalinis di sejumlah negeri (Spanyol terutama, juga di Indonesia dimana PKI menyerukan dukungan terhadap kaum borjuasi nasionalis “progresif” di bawah Soekarno, lalu juga selama periode fasisme), dimana kelas buruh didorong untuk melakukan aliansi kelas dengan kelas borjuasi “progresif” dengan alasan bahwa tahapan revolusi saat ini adalah revolusi borjuis, atau demi menghadang fasisme. Kebijakan Front Popular ini secara praktek berarti mengebiri kemandirian kelas proletariat dan menjadi penghambat kemenangan revolusi sosialis.

[3]Trust adalah sebuah perusahaan monopoli besar yang menguasai berbagai cabang industri dari hulu hingga hilir.

[4]Leon Blum (1872-1950) adalah seorang politisi Prancis dari Partai Sosialis. Pada saat kenaikan Hitler dan Nazi Jerman, dia membentuk Front Popular dengan partai-partai kiri dan sentris lainnya pada bulan Mei 1936. Buruh Prancis menyambut kemenangan Front Popular dengan pemogokan dan pendudukan pabrik-pabrik mereka karena mereka melihat bahwa revolusi sudah mulai bergulir, tetapi Leon Blum menyuruh para buruh untuk kembali bekerja karena ia tidak percaya bahwa buruh bisa menang; dan akhirnya gerakan buruh Prancis dipatahkan oleh para pemimpin reformis.

[5]Camille Chautemps (1885-1963) adalah politisi dari partai Radikal (sebuah partai borjuis liberal) di Prancis. Dia menjabat sebagai Perdana Menteri Prancis pada 1930, 1933-34, dan 1937-38. Pada 1937 dia menggantikan Leon Blum sebagai kepala pemerintahan Front Popular.

[6]Francisco Largo Caballero (1869-1946) adalah seorang politisi dan aktivis serikat buruh dari Spanyol. Dia memimpin Partai Buruh Sosialis Spanyol (PSOE) dan Serikat Buruh Umum (UGT). Pada 1936-37 dia menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Spanyol Kedua (Pemerintahan Front Popular) selama Perang Sipil Spanyol.

[7]Juan Negrin (1892-1965) adalah pemimpin Partai Buruh Sosial Spanyol (PSOE). Dia menggantikan Caballero sebagai Perdana Menteri Republik Spanyol Kedua pada 1937-39, sebelum pemerintahannya ditumbangkan oleh Franco dan kaum fasis.

[8]Pada 1914, para pemimpin Sosial Demokrasi dari Internasional Kedua menyatakan dukungan mereka terhadap Perang Dunia Pertama dengan dalih bahwa tugas kaum buruh adalah membela tanah air mereka.

[9]Internasional Kedua dibentuk pada 1881 oleh partai-partai buruh massa Eropa. Organisasi internasional ini mendasarkan dirinya pada gagasan Marxisme. Akan tetapi dalam perjalanannya, banyak para pemimpin Internasional Kedua mulai mengadopsi gagasan reformisme. Pada 1914, mayoritas seksi Internasionale Kedua mendukung Perang Dunia Pertama, dan ini menandai kehancuran organisasi tersebut.

[10]Akibat keputusan dari para pemimpin Sosial Demokrasi dari Internasional kedua untuk mendukung tiap-tiap negeri kapitalis mereka sendiri, meledaklah Perang Dunia Pertama dari 1914-1918.

[11]Prognosis Leon Trotsky terbukti benar. Dua tahun setelah ditulisnya artikel ini, Perang Dunia Kedua meledak pada tahun 1939.

[12]Revolusi 1848 adalah serangkaian gejolak politik yang berlangsung di Eropa Barat pada 1848. Ia adalah periode gelombang revolusioner yang paling luas di dalam sejarah Eropa, tetapi dalam waktu satu tahun revolusi ini dipatahkan dan kekuatan reaksioner merebut kendali. Revolusi ini menyentuh terutama Prancis, Jerman, Belanda, Polandia, Italia, dan Kerajaan Austria. Marx dan Engels menulis banyak mengenai Revolusi 1848 ini, seperti dalam karya-karya utama ini: “Revolusi dan Kontra-revolusi di Jerman” dan “Brumaire XVIII Louis Bonaparte”.

[13]Komune Paris adalah revolusi pekerja pertama yang berhasil merebut kekuasaan walaupun hanya untuk sementara. Komune Paris berdiri dari 28 Maret hingga 28 Mei 1871. Setelah kekalahan Prancis dalam perang Franco-Prusia, Pemerintahan Pertahanan Nasional mengakhiri perang melawan Jerman dengan syarat-syarat yang kejam, salah satunya pendudukan Paris yang secara heroik telah bertahan selama enam bulan melawan pengepungan oleh tentara Jerman.  Rakyat pekerja Paris sangat marah terhadap pendudukan ini dan menolak untuk bekerja sama dengan tentara Jerman. Pada tanggal 18 Maret, pemerintahan Prancis yang baru, dipimpin oleh Thiers, setelah mendapatkan izin dari Jerman, mengirim tentara ke Paris untuk merebut persenjataan di dalam kota, serta untuk memastikan agar rakyat pekerja Paris tidak dipersenjatai dan melawan Jerman. Rakyat pekerja Paris melawan. Akibatnya Pemerintahan “Pertahanan Nasional” Prancis menyatakan perang terhadap kota Paris. Pada tanggal 26 Maret 1871, dewan kota atau Komune Paris dibentuk yang terdiri dari para pekerja dan prajurit yang terpilih. Kurang dari tiga bulan setelah anggota-anggota Komune Paris dipilih, kota Paris diserang dengan kekuatan penuh oleh tentara pemerintah Perancis. Tiga puluh ribu pekerja tanpa senjata dibantai, ribuan orang ditembaki dijalan-jalan kota Paris. Ribuan lainnya ditangkap dan 7.000 pekerja diasingkan dari Prancis selamanya.

[14]Soviet berarti “dewan” dalam bahasa Rusia. Dewan ini terbentuk pada masa revolusi sebagai organ perlawanan dan kekuasaan kaum buruh, tani, dan tentara. Soviet adalah organ demokrasi paling luas dari rakyat tertindas, dengan demokrasi langsung yang partisipatoris. Terbentuk pertama kalinya pada Revolusi 1905, soviet lalu muncul kembali pada Revolusi Februari 1917, dan akhirnya di bawah kepemimpinan Bolshevik berhasil merebut kekuasaan pada Revolusi Oktober.

[15]Internasional Keempat adalah organisasi komunis internasional yang diluncurkan oleh Trotsky setelah kebangkrutan dan degenerasi total dari Komunis Internasional (Internasional Ketiga), terutama ketika Komintern tidak bisa menghadang kemenangan fasisme di Jerman dan tidak bisa belajar dari kekeliruan besar mereka ini. Pada 1933 Trotsky menyerukan perlunya membentuk sebuah Internasional yang baru, dan baru pada 1938 Internasional Keempat resmi dideklarasi. Akan tetapi setelah kematian Trotsky pada 1940, para pemimpin penerus Internasional Keempat ternyata tidak mampu membangun organisasi ini pasca Perang Dunia II. Mereka berayun-ayun dari oportunisme ke ultra-kiri-isme, terus mencari jalan pintas dan dengan demikian menghancurkan Internasional Keempat. Internasional Keempat mengalami perpecahan demi perpecahan dan akhirnya bisa dikatakan hari ini ia sudah bukan lagi Internasional Keempatnya Trotsky.

[16]Kematian Leon Trotsky pada 1940 merupakan pukulan telak bagi Internasional Keempat. Tanpa kepemimpinan politiknya, organisasi Internasional Keempat yang masih muda ini tidak mampu menahan badai yang menerpanya. Kader-kader muda Internasional Keempat tidak sempat dididik dengan baik oleh Trotsky karena pembunuhan terhadapnya oleh agen Stalinis. Oleh karenanya, para pemimpin penerus Trotsky tidak mampu memberikan arahan yang dibutuhkan oleh Internasional Keempat setelah berakhirnya Perang Dunia II. Situasi-situasi baru pasca Perang Dunia II menyebabkan kebingungan yang besar di dalam gerakan revolusioner, terutama dengan menguatnya Stalinisme dan reformisme. Akhirnya Internasional Keempat secara organisasional ambruk pada 1950an, dengan berbagai krisis internal dan perpecahan. Hari ini secara organisasi Internasional Keempatnya Leon Trotsky sudah tidak ada lagi, walaupun ada beberapa organisasi yang mengklaim sebagai Internasional Keempat. [Penerjemah]

http://militanindonesia.org/teori-4/lainlain/8515-90-tahun-manifesto-komunis.html

Read More

Mengungkap Kebenaran Bukan Dendam: Di Sekitar Film SENYAP (The Look of Silence)

Nov 12th, 2014 | Oleh : Qory Delasera, Kontributor Arah Juang, Anggota KPO-PRP

Indonesia Menonton Senyap

SENYAP (The Look of Silence) adalah film dokumenter berlatar belakang pembersihan komunisme pada tahun 1965, yang merupakan film karya Joshua Oppenheimer sebagai lanjutan dari film Jagal (The Act of Killing) pada 2013 lalu. Berdurasi 99 menit, Senyap mendokumentasikan pencarian kebenaran dengan berani atas pembungkaman suara korban 65 dalam sebuah masyarakat yang tercekat oleh intimidasi Orde Baru dimana para korban ‘diteror’ dalam kesenyapan dan para pembunuh diperlakukan sebagai pahlawan.

Keberhasilan ‘Jagal’ menular pada pemutaran perdana film ‘Senyap’ yang dilakukan pada 10 November di Taman Ismail Marzuki. Ribuan orang yang ingin menyaksikan perdana film ini membuat panitia harus menyediakan 2 sesi pemutaran dari siang hingga malam hari. Antusiasme penonton pun begitu tinggi ketika film dimulai maupun ketika berakhir dengan adanya aplaus yang meriah. Hal itu sedikit menunjukkan hausnya masyarakat dari film-film dokumenter yang bertema pengungkapan sejarah seperti ‘Senyap’. Kegembiraan ikut bertambah ketika mendengar film ini akan juga diputar di banyak daerah secara serentak pada peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember mendatang. (silahkan kunjungi: www.filmsenyap.com)

‘Senyap’, seperti juga ‘Jagal’, menampilkan sisi kebanggaan, heroisme dan patriotisme dari para pelaku pembantaian yang selalu menyatakan pembunuhan itu sebagai hal yang wajar sebagai penyelamatan negara dari PKI. Bagaimana para pelaku menuturkan ‘kemenangan berdarah’ tanpa merasa bersalah membunuh puluhan, ratusan bahkah ribuan orang yang mereka ‘identifikasi’ sebagai orang-orang PKI tanpa ada proses pengadilan juga terlihat dalam film ini.

Namun, ‘Senyap’ sedikit lebih berani mengkonfrontasikan pelaku dengan korban. Bagaimana keluarga korban mencari apa sebenarnya yang terjadi pada masa itu, bagaimana Adi berhadapan dengan orang-orang yang membunuh saudaranya, bagaimana reaksi kemarahan, kesedihan dan ketabahan korban ketika mendapat pengakuan dari pelaku ataupun melihat rekaman para pelaku dengan senang hati melakukan penghilangan nyawa dengan cara yang keji persis seperti yang dikatakan Anwar Kongo dalam film Jagal: “Saya menghabisi orang PKI itu dengan gembira”.

Adi Rukun, yang merupakan tokoh utama film ini, adalah adik dari Ramli Rukun yang menjadi korban pembantaian 1965 di Matapao, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Para pelaku tak lain adalah tetangga Adi Rukun, seperti juga yang terjadi di daerah-daerah bekas pembantaian lainnya di Indonesia, dimana keluarga korban hidup berdekatan dengan pelaku. Ramli dipenjara pada tahun 1965 karena diidentifikasi sebagai anggota PKI. Ramli lalu dikeluarkan dari penjara untuk dieksekusi. Setelah dihujani tikaman, Ramli yang ternyata masih hidup melarikan diri pulang ke rumahnya dalam kondisi terluka parah di bagian lengan dan perut. Di pagi buta, rombongan Amir Hasan menjemput Ramli dengan berdalih Ramli akan dibawa ke rumah sakit. Lalu setelah dibawa, Ramli dieksekusi kedua kalinya di sungai Pekong.

Untuk menemukan jawaban dan pengakuan, Adi lalu berupaya mendatangi setiap pembunuh yang masih hidup, yang terlibat dengan pembunuhan saudaranya. Dengan keahlian optiknya, Adi mulai menemui satu persatu pembunuh kakaknya. Tidak ada penyesalan yang dirasakan oleh para pembunuh kakaknya, bahkan dengan bersemangat mereka bercerita proses pembunuhan yang mereka lakukan. Namun, keadaaan menjadi berbalik ketika dengan rendah hati Adi membuka kenyataan bahwa yang mereka bunuh adalah kakaknya. Ekspresi terkejut namun tertahan, marah, hening, tuduhan balik ditujukan kepada Adi.

Periode pembantaian 1965

Seperti sudah terungkap dalam sejarah, Peristiwa 30 September 1965 (G30S) merupakan titik awal pemicu pembantaian besar-besaran di Indonesia. Ketika konfilk internal di tubuh militer berujung pada pembunuhan enam Jendral, militer (sayap kanan) menjadikan peristiwa tersebut sebagai jalan untuk tunduk pada imperialis dengan mengalihkan tuduhan pada PKI (yang pada waktu itu merupakan partai komunis terbesar di Asia sekaligus kekuatan anti-imperialis di Indonesia) sebagai dalang peristiwa pembunuhan 6 Jendral tersebut. Soeharto mengambil alih kontrol kepemimpinan Angkatan Darat dengan sokongan Pangkodam Jaya Umar Wirahadikusumah dan Komandan RPKAD Sarwo Edhie Wibowo. Soeharto lalu membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang memegang kendali besar dalam pembantaian missal. Kopkamtib kemudian diperbolehkan merekrut dan melatih kelompok sipil dalam membantu operasi tersebut.

Melalui tangan kelompok-kelompok sipil seperti Pemuda Pancasila dan Banser NU, militer melakukan gerakan pembersihan. Militer mempropagandakan pada rakyat bahwa komunis adalah musuh rakyat yang akan melakukan pemberontakan terhadap negara dan identik dengan atheisme sehingga harus dihancurkan. Bahwa pekerjaan ‘membunuh PKI’ adalah pekerjaan yang mulia dan terhormat, sehingga tokoh masyarakat dan tokoh agama secara tidak langsung ikut merestui pembunuhan. Pembantaian jutaan manusia adalah metode penghabisan PKI ala orde baru yang sering dikatakan “sampai ke akar-akarnya”.

Penumpasan tersebut terjadi di hampir semua daerah di Indonesia, dimana yang terbesar terjadi di Sumatera, Jawa dan Bali. Tak ada data pasti berapa jumlah orang yang tewas dalam pembantaian. Menurut Komnas HAM, diperkirakan sekitar 2,5 juta orang terbunuh dalam peristiwa itu.

Mengungkap Kebenaran Bukan Dendam

Periode panjang Orde Baru dimulai setelah keluarnya Supersemar dan pelarangan PKI di Indonesia yang tertuang dalam TAP MPRS NO: XXV/MPRS/1966. Suharto juga ‘menyapu bersih’ DPR dan MPR dari unsur-unsur PKI walaupun mereka terpilih secara sah dalam pemilu 1955, juga membersihkan simpatisan Sukarno. Orde Baru menjadi semakin kuat dan otoriter dalam menghancurkan demokrasi melalui tangan-tangan militer. Sejak itulah demokrasi menjadi ‘barang mahal’.

Para korban yang selamat beserta keluarganya maupun yang masih dipenjara, mengalami kekerasan fisik dan mental, diskriminasi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Hak-hak sipil mereka dibatasi dan tidak ada pemulihan hukum bagi mereka.

Setelah reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam sebuah pernyataan publiknya di acara ‘Secangkir Kopi Bersama Gus Dur’ yang disiarkan langsung oleh TVRI, Selasa 15 Maret 2000, sempat meminta maaf atas tragedi kemanusiaan 1965 kepada para korban dan juga mengusulkan pencabutan TAP MPRS XXV/1966. Di era Gus Dur jugalah, langkah-langkah pembentukan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dijalankan hingga kemudian dikeluarkan dalam bentuk UU Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi. Namun upaya ini masih ditentang banyak pihak yang tidak demokratis dan tidak gandrung pada kebenaran sejarah, khususnya PPAD (Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat).

Hingga pemerintahan SBY berakhir, langkah mengungkap sejarah tetap menemui jalan buntu. Yang terjadi masih lah tetap: para pelaku berlindung dibalik kekuasaan negara, merasa diri dan dianggap pahlawan, saling lempar tanggung jawab sambil berucap “jika kamu terus membuat masalah dari masa lalu, itu pasti akan terjadi lagi.”

Pengungkapan kebenaran bukan lah dendam. Seperti yang Adi Rukun katakan dalam Senyap: “Kalau saya dendam saya tak akan ke sini”. Baik Adi, maupun seluruh korban 65 tidak ingin menjadikan diri mereka pahlawan, seperti yang para pelaku lakukan. Mereka hanya ingin pengakuan bahwa mereka tidak bersalah dan negara telah bersalah dengan mendalangi pembantaian manusia. Tanpa pengakuan dan pengungkapan atas kebenaran, bukan kah kebenaran akan terus menjadi kabut dan hal serupa dapat terjadi pada siapa saja?

http://www.arahjuang.com/2014/11/12/mengungkap-kebenaran-bukan-dendam-di-sekitar-film-senyap-the-look-of-silence/

Read More

Salim Said: PKI Tidak Lakukan Pemberontakan 30 September

Penulis: Reporter Satuharapan | 22:56 WIB | Rabu, 01 Oktober 2014

Bondan Kanumoyoso (kiri) staf pengajar Departemen Sejarah FIB UI dan Salim Said (kanan) penulis buku Dari Gestapu ke Reformasi menjelaskan peristiwa Gerakan 30 September, di Ruang Sinema, Perpustakaan UI, Depok Rabu (1/10). (Foto: Ardy Pradana Putra)

 

DEPOK, SATUHARAPAN.COM - “PKI secara lembaga tidak melakukan pemberontakan pada 30 September 1965,” kata Salim Said, jurnalis senior dan penulis buku Dari Gestapu ke Reformasi dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Perpustakaan UI dan Penerbit Mizan di Ruang Sinema, Gedung Perpustakaan Pusat UI, Depok Rabu (1/10) sore.

Diskusi dimoderatori oleh Bondan Kanumoyoso, staf pengajar Departemen Sejarah FIB UI.

“Gerakan 30 September merupakan ambisi pribadi DN Adit (Ketua Umum PKI), banyak anggota PKI yang tidak tahu rencana Gerakan 30 September, Aidit melakukan Gerakan 30 September tanpa sepengetahuan Komite Pusat dan Politbiro PKI,” kata Said.

Menurut Said, penyebutan G 30 S/PKI dan kampanye bahaya laten komunis berlebihan.

Said menjelaskan pembunuhan tujuh jenderal merupakan kecelakaan dan salah koordinasi. Seharusnya tujuh jenderal itu diculik dan diserahkan kepada pimpinan Angkatan Darat (AD), mirip Peristiwa Rengasdengklok. Penculikan itu disebabkan oleh konflik internal AD dan Soekarno yang mencurigai Yani dan kelompoknya berkhianat kepada negara, tapi pasukan penculik yang dipimpin oleh Sjam, anak buah Aidit, membunuh ketujuh jenderal itu.

“Saya sudah membaca dokumen percakapan rahasia Aidit dan Mao Zedong (Pemimpin Tiongkok) di Tiongkok perihal gerakan 30 September,” kata Said.
Ketika ditanya kemungkinan konspirasi CIA dalam peristiwa Gerakan 30 September. Said mengatakan sampai saat ini belum ada bukti yang menunjukan CIA terlibat Gerakan 30 September.

“Memang ada bantuan dana yang besar dari CIA kepada militer AD, namun itu sesudah terjadi peristiwa gestapu, sampai saat ini belum ada bukti CIA terlibat,” ujar Said.

Ia menambahkan menurut hasil otopsi, ketujuh jenderal itu tidak meninggal akibat disiksa seperti yang digambarkan di film Pengkhianatan G 30 S/PKI. Isu penyiksaan digunakan untuk kampanye antikomunis yang dilakukan oleh militer, karena pada saat itu komunisme merupakan ancaman besar.

Selain menceritakan kesaksian seputar Gerakan 30 September, Said juga menjelaskan intrik politik menjelang jatuhnya rezim orde baru (orba). “Saya tahu persis konflik antara LB Moerdani (Panglima ABRI saat itu) dan Soeharto,” kata Said.  ia menambahkan “Jika tidak terjadi reformasi, maka yang menggantikan Soeharto adalah anaknya, Tutut, saya mengikuti dinamika politik di MPR”.

Sekilas Salim Said

Salim Said mengawali kariernya sejak kuliah, ia menjadi jurnalis dan menjadi aktivis KAHMI pada 1960-an. Alumnus Fakultas Psikologi UI itu juga aktif di dunia teater dan perfilman di Indonesia. Said meraih gelar Doktor dari Ohio University pada tahun 1985 dan sempat menjadi redaktur majalah Pelopor Baru dan Angkatan Bersenjata. Selain berkarier di bidang jurnalistik dan dunia seni, ia pernah menjabat duta besar RI untuk Republik Ceko.

Kesaksian Said mengalami pergolakan politik 1965 dan reformasi dijelaskan dalam buku Dari Gestapu ke Reformasi.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja

http://www.satuharapan.com/read-detail/read/salim-said-pki-tidak-lakukan-pemberontakan-30-september

Read More

Senyap yang Gaduh

September 12, 2014 | http://linimasa.com/2014/09/12/senyap-yang-gaduh-a-homage-for-joshua-oppenheimer/

 

Malam itu di Toronto. Ruangan terisi penuh. Film sudah diputar separuh jalan. Ada mereka yang berdecak geram kemudian mengumpat, ada pula mereka yang menyembunyikan wajah di balik jari-jari karena ngeri, juga mereka yang diam-diam mengusap airmata. Lelaki itu duduk di baris paling tengah, menyaksikan dengan saksama adegan demi adegan yang ditayangkan. Ia menyilangkan kedua lengannya. Badannya sedikit maju, hampir menyentuh barisan kursi di hadapan. Sesekali ia terlihat menutup mata agak lama dan menarik napas panjang. Terdengar berat.

Namanya Adi. Adi Rukun, katanya. Empat puluh enam umurnya. Sudah lebih dari delapan kali ia menyaksikan film ini, tapi setiap kali rasanya selalu sama. Selalu ada luapan emosi yang sulit terbendung. Bagaimana tidak, ialah sang tokoh utama. Film ini berporos padanya, pada keluarganya, juga pada jutaan orang lain yang kehilangan anggota keluarga karena pembantaian 1965.

Di saat-saat awal proses shooting film Jagal (The Act of Killing), Joshua Oppenheimer tahu kalau dia akan membuat satu film lain yang tak kalah penting. Dan, di tahun 2012, setelah Jagal selesai disunting namun belum dirilis, mulailah Senyap (The Look of Silence) difilmkan. Keputusan ini diambil Joshua karena ia merasa keselamatannya di Indonesia tidak lagi terjamin setelah rilisnya Jagal.

Senyap (The Look of Silence)

Senyap membawa kita kembali ke tahun 1965 di Pelintahan, Sumatera Utara. Mengisahkan tentang nasib nahas Ramli. Ketua Buruh Tani Indonesia (BTI), yang tewas dibantai oleh Komando Aksi. Berbeda dengan pembantaian-pembantaian lain di era itu, cerita getir tentang Ramli, yang kala itu berusia 23 tahun, memiliki saksi-saksi dan bukti. Ada saksi yang melihat bagaimana sadisnya ia disiksa, ada pelaku yang sukarela membukukan bagaimana ia membunuh Ramli dan orang-orang lain di desa itu.

Sepeninggalnya, keluarga Ramli dipaksa hidup di bawah ketakutan dan trauma. Mereka harus terus menanggung cap buruk sebagai ‘keluarga PKI’. Bahkan anak perempuannya dijadikan bahan olok-olok di sekolah, yang ironisnya, oleh guru-gurunya sendiri. Sementara itu para pelaku bebas berkeliaran dan justru dielu-elukan sebagai pahlawan. Pelaku-pelaku ini dengan begitu bangga menceritakan dengan detil bagaimana sadisnya mereka membunuh Ramli.

Adi adalah sang adik. Lahir tiga tahun setelah meninggalnya Ramli. Menurut Rohani, ibunya, Adi jawaban Tuhan atas doa-doanya yang meminta mendiang Ramli bisa kembali. Ada keingin tahuan untuk mencari sumber rasa takut. Juga ada keberanian yang begitu besar di dalam diri Adi untuk membantu keluarganya pulih dari trauma. Meretas senyap. Maka dimulailah perjalanan Adi, yang memiliki usaha optik keliling, mewawancarai mereka yang terlibat dalam pembantaian Ramli.

Ada metafora yang begitu cantik di sini. Pekerjaan Adi sebagai optician dan pelaku yang ingin dibuatkan kacamata. Seolah menunjukkan bagaimana rasanya melihat kehidupan dari sisi korban dan mencari jawaban langsung dari mata sang pembunuh. Senyap tak ubahnya sebuah sajak, begitu getir tapi juga mengalir dengan indah. Berbeda dengan Jagal, yang ketika selesai ditonton membuat marah dan geram, Senyap dengan ending yang sengaja dibiarkan terbuka justru mengajak kita untuk merenung. Tentang merelakan, tentang memaafkan, tentang melawan rasa takut.

Senyap juga mengajak kita melihat bagaimana sedihnya mereka yang kehilangan. Ibu Rohani yang menyumpahi anak-cucu para pelaku, agar mereka hidup menderita, menyadarkan kita kalau beliau juga manusia. Beliau hanya seorang ibu yang terus berduka karena sang anak dibantai dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Mengharapkan agar keluarga korban bisa memaafkan pelaku lalu mereka hidup berdampingan rasanya hanya ada di cerita dongeng. Dan sejujurnya, suatu hal yang sangat egois. Semena-mena.

Film telah usai dan lampu pun pelan-pelan dinyalakan. Satu-persatu penonton berdiri sambil menyeka air di sudut mata mereka. Riuh tepuk tangan mengiringi Adi yang berjalan ke atas panggung. Tiga kali standing ovation diberikan penonton sebagai penghormatan untuk Adi dan Joshua. Saya pun bisa merasakan ikatan emosional yang begitu kuat ketika Joshua mendekap erat Adi. Mata mereka berembun. Bagaimana tidak, selama proses pembuatan film ini, Adi selalu dilibatkan. Dan baginya juga keluarga, kedatangan Joshua bagai hujan panjang yang menghapus kemarau, orang yang telah lama ditunggu-tunggu. Membantu menyuarakan isi hati mereka ketika mereka sama sekali tidak bisa bersuara dihimpit rasa takut.

Mereka yang menonton Senyap malam itu mengantri untuk bisa menyalami Adi. Menyampaikan satu-dua kata bagaimana beraninya ia, juga turut mendoakan keselamatan keluarganya. Adi haru. Ia merasa keluarganya begitu dihargai sebagai manusia, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ironis memang, di Indonesia sendiri rasanya masih banyak yang tidak peduli akan nasib para korban pembantaian ini. Seolah semua sepakat bilang “Masa lalu, ya, masalah lo!” PKI masih jadi topik yang enggan untuk dibicarakan. Bahkan, kita masih terus saja memusingkan apakah Jagal dan Senyap ini “Film Indonesia” atau “Film tentang Indonesia”. Sepertinya kebutaan dan kebodohan massal yang sukarela.

Saya harus mengutip William Faulkner, “The past is never dead, it’s not even past.” Kenyataan bahwa Adi dan keluarganya harus pindah ribuan kilometer, bahwa seluruh kru Indonesia yang terlibat proses produksi harus berlindung di balik anonimitas, bahwa Joshua merasa ia tidak lagi aman kalau kembali ke Indonesia, merupakan bukti kalau pembantaian 1965 belumlah bisa dibilang “masa lalu”. Kita masih di masa lalu. Mereka yang tersakiti harus bungkam karena tak bisa bersuara. Dan mereka yang bisa bersuara lebih memilih untuk jadi bisu. Maka senyaplah semua.

 Mas Adi, Josh, Signe.

Saya, Mas Adi, dan Josh.

:: A Homage for Joshua Oppenheimer ::

Ditulis untuk Josh, Signe, Anonymous, & Mas Adi. Terima kasih. Terima kasih. Segala doa-doa baik untuk kalian. Parting is such a sweet sorrow, kata Shakespeare. Semoga nanti saya punya kesempatan untuk bertemu dengan kalian lagi.

Love, F.

Read More

Pesan Munir di Proposal Disertasi Sebelum Tewas Dibunuh

Jumat, 05/09/2014 17:00 WIB

KBR, Jakarta – Direktur Eksekutif The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) Poengky Indarti masih ingat betul pemintaan bantuan dari mendiang Munir Said Thalib saat ingin berangkat sekolah ke Belanda 2004 lalu. Munir minta bantuan untuk menterjemahkan disertasinya ke dalam bahasa Inggris.
Disertasi itu disiapkan Munir untuk mengambil S2 bidang Hukum Humaniter di Universitas Utrecht. Disertasinya itu berjudul ‘Pelanggaran HAM Sebagai Pilihan Politik Rezim Militer dan Tantangan Perubahan Politik Serta Implikasinya’.
“Cak Munir itu kan bahasa Inggrisnya kurang bagus. Jadi saat mau berangkat itu dia sempat bilang ingin mengirimkan teks disertasinya tiap minggu ke saya. Nanti saya terjemahkan ke bahasa Inggris,” kenang Poengky akhir Agustus lalu.
Namun permintaan Munir itu urung dilakukan Poengky. Munir tewas terbunuh 7 September 2004. Aktivis HAM itu tewas diracun saat terbang ke Belanda menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 974 tujuan Amsterdam.
Sebagai aktivis HAM yang mendirikan LSM HAM KontraS, Munir begitu konsen untuk mengambil permasalahan HAM dan orang hilang dalam disertasinya. Dia begitu bersemangat, cerita Poengky. Bahkan Munir sampai belajar bahasa Inggris sebelum berangkat ke Belanda.
Febuari 2004, Munir sudah mulai membuat proposal disertasinya untuk diajukan sebagai beasiswa di Belanda. Proposal itu juga diterjemahkan oleh Poengky, begitu juga balasan-balasan email dari Denhaag.
Berikut penggalan latar belakang disertasi yang ditulis Munir sendiri: PELANGARAN HAM SEBAGAI  PILIHAN POLITIK REZIM MILITER DAN TANTANGAN PERUBAHAN POLITIK SERTA IMPLIKASINYA

(STUDI ATAS PRAKTEK PENGHILANGAN ORANG DAN PERAN POLITIK MILITER DI INDONESIA)
Latar belakang
Kasus penghilangan orang adalah bagian dari  realitas politik  Indonesia. Pertarungan antar berbagai  kekuatan politik dan methode kerja negara banyak  memunculkan peristiwa  penghilangan orang. Aktor utama yg muncul dipermukaan  adalah Militer.
Peran militer yang menonjol dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya penghilangan orang, tidak dapat dipisahkan dengan bagaimana militer mengambil peran politik sejak tahun 50 an. Pertaruangan politik tahun 50 an, dimana militer secara terbuka berupaya memperoleh peran politik menjadi pembukan awal praktik penghilangan orang. Hal itu berlanjut ketika peran militer semakin menguat untuk menumbangkan kekuasaan  Soekarno yang dianggap cenderung pro Komunis. Dibawah bayang-bayang perang dingin, tahun 1965 sampai 1969 penghilangan orang menjadi parktik utama rezim militer Soeharto. Banyak spekulasi tentang angka korban penghilang orang pada masa itu mencapai jutaan Orang.
Praktek itu berlanjut ketika rezim Soeharto mengkonsolidasi sistem politik melalui upaya membentuk negara korporasi. Penyatuan partai-partai politik, pembentukan wadah tunggal serikat Buruh, organisasi masa dst, dengan terbuka juga dilakukan dengan praktik penghilangan orang. Pada awal tahun 1980 an secara terbuka militer menggelar operasi pembunuhan misterius, yang sebenarnya adalah tindakan penghilangan orang dan eksekusi cepat (summary killings) terhadap para pelaku kriminal. Pada masa yang sama Soeharto dengan didukung penuh militer juga mengumumkan akan menculik (menghilangkan) politisi yang menolak pemberlakukan azas tunggal Pancasila. Praktek itu berlanjut sampai jatuhnya rezim Soeharto pada mei 1998.
Jatuhnya rezim Soeharto, dan muncul agenda demokratisasi memang melahirkan koreksi atas praktek pelanggaran HAM. Hal ini juga berhubungan dengan agenda  menarik mundur militer dari peran politiknya. Akan tetapi realitas politik menunjukkan hal yang berbeda.  Proses transisi politik itu tidak segera diikuti kemampuan kalangan politik sipil merubah sistem poltik dan cara kerja kekuasaan. Penghilangan orang sebagai model tindakan represi ternyata tetaplah berlangsung, meskipun tidak dinyatakan terbuka sebagaimana masa sebelumnya.
Transisi politik merupakan harapan utama untuk merubah keadaan, mulai menarik militer dari kancah politik, perubahan hukum yang menghapus impunity, pertanggungjawaban kejahatan masa lalu, tuntutan mengungkap kebenaran sejarah dst.  Akan tetapi realitas politik memberikan gambaran yang berbeda. Bagaimana aktor-aktor politik mempersepsikan kebutuhan politik kekinian dan permasalahan masa lalu sebagai suatu yang musti koreksi atau justru semata media pertarungan politik baru?.
Kenyataan koreksi atas berbagai kejahatan masa lalu, serta pentingnya menarik militer dari kancah politik juga berbahadapan dengan persepsi baru tentang kebutuhan-kebutuhan nasional lainnya, seperti konsolidasi demokrasi, stabilitas politik dan keamanan, integrasi bangsa dst.  Hal ini juga diwarnai dominasi pandangan militer dalam kehidupan politik dimasa transisi yang demikian kuat. Konsep keamanan, kebangsaan, penegakan hukum jelas masih tergantung pada persepsepsi masa lalu yang didominasi kalangan militer. Sementara para pelaku politik baru relatif gagal mengembangkan konsepsi baru, yang dapat menuntut perubahan.
 
Banyak tawaran model yang kemudian ditawarkan mulai dari model pembentukan Komisi Kebenaran dan rekonsilisasi, sampai pada pembentukan peradilan untuk mengungkap kejahatan masa lalu. Atau justru sebaliknya, menawarkan impunitas permanen kepada para pelaku kejahatan sebagai kompromi politik seperti yang terjadi di beberapa negara Amerika Latin.  Kesemua model ini diyakini bukanlah suatu yang bekerja secara normatif, tetapi suatu pertarungan politik yang amat beresiko bagai para aktor demoktrasi di banyak negara. Sehingga penting untuk dilihat hubungan antara model penyelesaian yang ditawarkan dengan watak dan kekuatan-kekuatan politik yang bertarung.  

Berbagai permasalahan yang perlu diungkap adalah :
a. bagaimana praktek politik militer menginteprestasi kebutuhan dan peran mereka, melalui tindakan politik, doktrin, persepsi diri, serta penyusunan kerja organisasi?
b. Mengapa penghilangan orang merupakan pilihan tindakan yang penting?

c. Bagaimana methode kerja praktek penghilangan orang itu berlangsung?. Termasuk bagaimana methode penyiksaan yang dilakukan?, bagaimana komunikasi publik yg untuk menjelaskan praktek penghilangan orang yang dilakukan?.

d.  Bagaimana tantangan upaya penghapusan praktek penghilangan orang dan impunitas yang dinikmati militer di Indonesia? Dalam hal ini juga menyelidikan mengapa  upaya perlindungan HAM cenderung gagal di negara-negara pasca rezim militer.


Methode penelitian:

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan methode kualitatif.

Penelitian akan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, penelusuran dokumen-dokumen politik dan pelanggaran HAM, serta wawancara dengan para aktor yang berada dalam tiap-tiap peristiwa. 

Studi kepustakaan juga akan dilakukan suatu upaya komparasi dengan latar belakang dan  kasus penghilangan orang di negara-negara yang memiliki problem yang sama, seperti Chilie, Argentina, Brazil, Philipina.

Munir
Denhaag  11 February 2004 
http://m.kbr.id/09-2014/pesan_munir_di_proposal_disertasi_sebelum_tewas_terbunuh/29167.html

Read More

Indonesia Mengeksploitasi Alam Hingga Bangsanya Bagian I

Aug 23rd, 2014 | Oleh : Sarah Agustio, Kontributor Arah Juang dan Anggota KPO-PRP Samarinda.

Siapa tak kenal Indonesia, gugusan kepulauan yang kaya akan sumber bahan mentah untuk kepentingan merkantilisme awal, terutama penyedia rempah-rempah, Energi dan tenaga manusia untuk kemajuan Kapitalisme di Eropa yang sedang tumbuh. Barisan kepulauan yang kemudian menjadi daerah Koloni rebutan mulai dari Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang, pulau-pulau mulai dari Sabang hingga Merauke dengan luas kurang lebih 1.910.931,32 Km2. Sebagai sebuah negara bangsa yang lebih dari 350 tahun menjadi Koloni dan basis gerakan Komunis terbesar ke tiga setelah Uni Soviet dan China di tahun 1950an.

Marx menjelaskan bahwa “awal penaklukan dan penjarahan Hindia Timur. Menandai fajar indah dari era produksi kapitalis. Aktivitas ini adalah momentum utama dari akumulasi primitif”. Pemberontakan Belanda menandai kebangkitan historis kaum borjuasi dan kolonialisasi Hindia Timur oleh VOC, basis dari akumulasi kapital primitif ini lahir dari apa yang kita sebut sebagai masyarakat borjuis pertama. Pada abad ke-17 Belanda adalah negara paling maju di Eropa. Marx menulis di Kapital : “Belanda, yang pertama kali mengembangkan sistem kolonial, pada tahun 1748 telah berdiri di puncak keagungan komersialnya. Total kapital dari Republik [Belanda] barangkali lebih besar daripada total keseluruhan kapital di benua Eropa”.

VOC memasuki periode kemunduran pada tahun 1692 dan akhirnya dibubarkan pada tahun 1798. Republik Belanda menanggung utang VOC sebesar 134 juta guilders, dengan syarat bahwa VOC harus menyerahkan semua asetnya di Hindia. Dengan ini, Republik Belanda memperoleh sebuah koloni di Asia pada tahun 1798. Kemunduran VOC adalah manifestasi dari kemunduran Republik Belanda pada abad ke-18. Ini seperti yang ditulis oleh Marx : “Sejarah kemunduran Belanda sebagai negara komersial yang berkuasa adalah sejarah ketaklukan kapital perdagangan terhadap kapital industri”.

Negara Koloni (Indonesia) yang akhirnya berhasil memerdekakan diri pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai konsekuensi atas kontradiksi yang terjadi akibat meletusnya perang dunia II sebagai perangnya negara Imperialis, dimana Jepang yang berhasil menguasai Indonesia atas Belanda di paksa menyerah kalah, atas Kemenangan Imperialisme Barat. Revolusi borjuis demokratik yang berhasil menyatukan Hindia Belanda yang menjadi koloni Belanda dan di pimpin oleh pimpinan Nasionalis Borjuis, Soekarno. Kegagalan revolusi proletariat tahun 1945 akibat gagalnya kudeta Partai Komunis Indonesia di tahun 1928 yang menyebabkan PKI (Partai Komunis Indonesia) berhasil di tumpas pemerintah Belanda dan di paksa bergerak di bawah tanah.

Upaya pembangunan kembali partai yang hampir hancur di mulai oleh Musso beserta beberapa pimpinan PKI  yang masih muda seperti D.N Aidit, Alimin dkk, dan merubah garis partai dari partai kader menjadi partai Massa, dan turut serta dalam jalur parlementer. Ketika PKI ikut serta dalam pemilihan umum di tahun 1955 yang di ikuti oleh 29 partai dan memperebutkann 257 kursi di Dewan Perwakilan rakyat, PKI mampu tampil di urutan ke 4 dengan perolehan suara 6.179.914/16.39 % dan menduduki 39 kursi di dewan. Dengan keanggotaan lebih dari 3 juta anggota, di akhir tahun 50-an.

Hal inilah yang menjadikan PKI sebagai partai Komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Cina. Kekuatan rakyat ini juga ditopang oleh arus Nasionalis Progresif di bawah pimpinan Soekarno. Bahkan kedekatan antara PKI dan unsur Nasionalis ini kemudian dianggap mengganggu kepentingan militer reaksioner Indonesia yang lahir atas fusi unsur tentara borjuis didikan Belanda KNIL, PETA (Pembela tanah air) yang di didik fasis oleh Jepang dan Laskar rakyat dan unsur-unsur feodal yang banyak menghimpun dirinya dalam partai islam.

Kedua unsur inilah yang kemudian hari dipakai oleh kepentingan Imperialisme untuk menggulingkan Soekarno dan PKI di persitiwa 1965 yang menyebabkan 3 juta anggota dan simpatisan PKI di bantai oleh tentara dan milisi kontra PKI. Peristiwa yang di kenal dengan nama G30S. Jendral Sarwo Edhi Wibowo, Komandan RPAKD (Resimen Para Komando Angkatan darat/Cikal bakal satuan elit Kopassus TNI) yang juga mertua dari Presiden Indonesia sekarang Susilo Bambang Yudhoyono tahun ini di tetapkan menjadi pahlawan nasional.

Orde baru = Kemenangan Imperialisme Amerika Serikat dan sekutunya

Setelah berhasil menyingkirkan pengahalang untuk masuknya modal asing, indonesia mengangkat Jendral Soeharto sebagai presiden, dan mengadopsi model pembangunan ekonomi kapitalis. Model yang memperbolehkan Investasi Asing masuk sebesar-besarnya di indonesia.

Beberapa ekonom dan profesor di kirim untuk belajar di Universitas California dan Berkley, beberapa diantaranya seperti Prof.Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, Soebroto, Moh. Sadli, J.B.Soemarlin, Adrianus Mooy dan masih banyak lagi. Dan yang sekarang dominan di Mafia Berkeley adalah Sri Mulyani, Moh. Ikhsan, Chatib Basri, dan beberapa tokoh lainnya, yang banyak diantara mereka mendapatkan posisi penting dalam pengambilan keputusan moneter di Indonesia demi memuluskan jalannya Roda Kapitalisme.

Setelah dirasa cukup membagun pondasi untuk penerapan model produksi kapitalisme, di buatlah paket undang-undang no. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing, yang mampu memberikan keleluasaan bagi para pemodal asing untuk berinvestasi di indonesia hingga 100 tahun lamanya. Perusahaan asing pertama yang berinvestasi di indonesia adalah PT. Freeport McMorran Inc, perusahaan tambang emas America terbesar di dunia, yang mengeruk kekayaan emas di tanah Papua. Dari eksplorasinya saja sekitar 7,3 ton tembaga dan 724,7 ton emas telah mereka keruk. Hingga tahun 2011, lubang yang di hasilkan oleh PT. Freeport McMorran telah mencapai diameter 2,4 km pada daerah seluas 449 ha, dengan kedalaman 800 m. Diperkirakan ada 18 juta ton cadangan temabaga, dan 1,430 juta ton cadangan emas yang tersisa hingga penutupan tambang pada tahun 2014.

Pada tahun 1993, badan perlindungan Amerika serikat (United State Enviromental Protection Energy) mengumumkan bahwa PT. Freeport McMorran adalah pencemar tanah, air dan udara terbesar di amerika utara dari segi jumlah maupun tingkat peracunnya. Pada tahun 1987, PT, Freeport telah membuang 12 juta ton gipsum berkadar radio aktif di sungai missisipi, dan hal serupa yang terjadi di america utara terjadi pula di tanah papua. Pemiskinan di sekitar pertambangan PT. Freeport terjadi secara merata, mulai dari manusia, flora dan fauna hingga lingkungan hidup yang semakin terpuruk.
Tanah adat di tujuh suku papua, diantaranya suku Amungme dan Nduka diramapas pada awal masuknya PT. Freepot dan dihancurkan saat oprasi tambang berlangsung. Akibatnya sungai ditimbun tailing, diperkirakan 110 km2 wilayah estuari tercemar, sedangkan 20-40 km bentang sungai Ajkwa beracun dan 133 km2 lahan subur terkubur.

Pemerintahan Soeharto juga banyak menerbitkan izin pengelolaan hutan untuk keperluan industri, hal ini banyak di alami di daerah Kalimanatan dan sumatra, ada beberapa mekanisme ijin pemanfaatan hutan yang di legalkan oleh pemerintahan Soeharto, diantaranya Izin Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK), pemanfaatan Hutan Tanaman Industri, dan lainnya. Dari izin-izin tersebutlah kekayaan hutan hujan tropis di Indonesia mulai dimanfaatkan secara besar-besaran, untuk memenuhi kebutuhan eksport luar negeri.

Dengan semangat orde baru di bawah Soeharto, yakni Pertumbuhan, Stabilitas dan kesetaraan, Soeharto benar-benar mengawal pertumbuhan dan Stabilitas dengan berbagai cara, diantaranya dengan memaksimalkan pertumbuhan di bawah Kapitalisme yang berorientasi pada modal asing dan sebagian memusatkan kapital dalam negeri ke jaringan keluarga dan kroninya serta menjaga stabilitas dengan melakukan penyensoran ketat aktivitas politik yang anti rezim dan pemberlakuan dwi fungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), yang di satu sisi bisa terlibat dalam aktifitas politik dan keamanan.

Dalam logika kapitalisme makna kesetaraan memang sangat sulit di fahami, dan memang harus diakui semenjak orde baru berkuasa hingga sekarang hanya Soeharto yang benar-benar faham arah Kapitalisme di indonesia, salah satu contohnya ialah dengan program Repelita (Rencana Pembangunan Lima tahun), Hal ini menimbulkan eksploitasi besar besaran terhadap alam dan klas pekerja di indonesia

Semenjak tahun 1987 sekitar 80% tujuan ekspor komoditas energi ialah Jepang dan Amerika Serikat. Periode dari tahun 1971 sampai 1987 sering disebut sebagai periode minyak dan gas.

Total jumlah ekspor ke Jepang adalah sebesar 40 hingga 50 persen. Level ekspor ke AS menyusul Jepang, dengan total gabungan ekspor ke Jepang dan AS sebesar 60% hingga 70% dari tahun 1971 sampai 1987. Konsentrasi ekspor ke AS dan Jepang ini bermula pada akhir tahun 1960an, yang bersamaan dengan penghancuran rejim Soekarno dan kekuatan PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1965-1966. Ini sejalan dengan kebijakan Marshall Plan AS untuk menempatkan Indonesia di dalam lingkup ekonomi Jepang.
Pada awal masa krisis 1997, terjadi lonjakan kapital swasta yang sangat besar dari US$ 314 juta di tahun 1989 hingga US$ 11.5 Miliar pada tahun 1997. Kapital swasta yang besar ini kebanyakan adalah kapital jangka pendek yang di investasikan ke sektor real estate, dan menyebabkan gelembung krisis finansial. Ketika Asia di landa krisis di akhir tahun 1997. Sebagai akibatnya, hutang pubik meningkat dari nol sebelum krisis menjadi US$ 72 Miliar. Ini merupakan jumlah sangat besar yang harus di tanggung rakyat pekerja di indonesia.

Setelah 32 tahun berkuasa Soeharto tumbang dan periode reformasi dimulai. Dan Indonesia makin terjerumus ke dalam jurang Neoliberalisme. Pergantian Pasca Soeharto, yakni Habibie, Gus Dur, Megawati hingga Susilo Bambang Yudhoyono tidak mampu menjawab tantangan pemenuhan kemakmuran rakyat. Karena kesemuanya tetap taat pada keputusan WTO, IMF dan World Bank, melalui paket Liberalisasi besar-besaran di hampir semua sektor Vital dan program SAP (Structural Adjusmen Programe), serta Pinjaman hutang luar negeri yang hingga akhir Agustus 2013 jumlahnya meningkat menjadi Rp 2.273.76 Triliun. Tak heran jika pendapatan masyarakat di bawah US$ 20 mencapai 190 juta orang di Indonesia (Bersambung…….)

Sumber: http://www.arahjuang.com/2014/08/23/indonesia-mengeksploitasi-alam-hingga-bangsanya-bagian-i/

Read More