Tragedi 1965 dalam film dan kampanye HAM

Liston P Siregar | Wartawan BBC Indonesia | 9 Juli 2013

Pemeran utama The Act of Killing adalah para pelaku pembunuhan 1965.

Di Inggris, pekan lalu hingga beberapa pekan mendatang, kembali ditayangkan film tentang pembunuhan massal 1965 di berbagai bioskop.

Pertengahan Maret lalu film ini sebenarnya juga sudah ditayangkan di beberapa bioskop di London, bersamaan dengan festival hak asasi.

Film dokumenter berjudul The Act of Killing ini merupakan karya warga Amerika Serikat, Joshua Oppenheimer dan meraih penghargaan di beberapa festival film internasional.

Film ini sudah pernah diputar di sejumlah tempat di Indonesia oleh klub film maupun kelompok pegiat HAM dan bukan di bioskop umum. Sempat muncul kontroversi seusai pemutarannya.

Peristiwa pembunuhan massal 1965 atas para anggota Partai Komunis Indonesia, PKI, maupun simpatisannya atau yang dianggap terkait dengan partai itu masih menjadi kontroversi hingga saat ini, setelah 48 tahun kemudian.

Jadi wajar pula jika catatan tentang peristiwa itu, baik dalam bentuk buku atau film, selalu mengundang kontroversi.

Banyak aspek pro dan kontranya; antara lain tentang jumlah korban yang tewas maupun tentang alasan pembantaian itu. Sebagian mengatakan jumlah korban jiwa sampai 1 juta jiwa namun ada yang mengatakan ratusan ribu.

Pemeran utama

Image captionCarmel Budiarjo (duduk), mantan tahanan politik 1965, saat perayaan 40 tahun Tapol.

Mungkin Anda masih ingat kontroversi di seputar film Pengkhianatan G30S PKI, yang dibuat pemerintah Orde Baru pimpinan mendiang Suharto -yang secara politis paling dekat untuk diminta pertanggung jawabannya walau sudah tidak mungkin lagi.

Diwajibkan untuk ditonton oleh semua siswa sekolah, tetap saja tak sedikit yang mengecamnya, walau ketika rezim Orde Baru masih kuat berkuasa maka suara penentangan tidak muncul terang-terangan.

The Act of Killing -yang diterjemahkan sebagai Jagal- adalah salah seorang pelaku pembantaian di Medan, Anton Congo, dan komplotannya.

Mereka diminta merekonstruksi pembunuhan yang mereka lakukan namun dengan seting mereka sendiri. Maka ada adegan dengan pakaian ala koboi, dan ada juga dengan pakaian biasa.

Film TAOK mengkaitkan pembantaian massal pascaperistiwa 30 September dengan Pemuda Pancasila. Sejumlah tokoh PP, termasuk pendirinya Yapto Soerjosoemarno dan beberapa pemimpinnya di Sumatera Utara dan Medan.

Tapi hanya sampai di situ saja.

Kampanye minta maaf

Image captionKarya Joshua Oppenheimer ini mendapat berbagai penghargaan internasional.

Seorang pengamat film ASEAN di School of Oriental Studies, SOAS, di London, Dr Ben Murtagh, dalam salah satu perbincangan dengan saya usai menontonnya -yang ketiga kali bagi saya- mengkritik film itu karena dinilai tidak mencerminkan kenyataan.

Menurut Dr Murtagh, pembunuhan 1965 tidak seluruhnya berlangsung dalam suasana kekacauan. Memang suasana kacau pada saat itu, tambahnya, tapi apakah peran tentara atau CIA, sama sekali tidak ada?

Saya mengangguk setuju.

Cuma pada saat bersamaan saya pikir mungkin ada juga baiknya meminggirkan semua elemen politik dalam pembantaian yang mengerikan itu.

Biarkan saja penonton melihatnya sebagai sebuah tragedi kemanusiaan: 'sekelompok orang membantai sekelompok orang'.

Dengan semangat itu pula lah agaknya Tapol -sebuah LSM hak asasi manusia yang bermarkas di London yang didirikan mantan tahanan 1965, Carmel Budiarjo- menggelar kampanye internasional berjudul Minta Maaf atau Saysorryfor65.

Kampanye diluncurkan bersamaan dengan ulang tahun ke-40 Tapol pekan lalu dengan tujuannya adalah menekan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar minta maaf kepada keluarga korban maupun korban yang dipenjara tanpa proses pengadilan.

Rasanya itu bukan kampanye yang mudah mengingat peristiwa 1965 jelas masih mengandung kontroversi karena tampaknya masih memecah sikap dan opini bangsa Indonesia.

Bagaimanapun, The Act of Killing dan Tapol, sudah mengambil langkah pertama.

http://www.bbc.com/indonesia/blogs/2013/07/130709_blog_ham

Read More

Bung Karno: Pancasila Adalah Kiri!

Selasa, 23 April 2013 | 18:11 WIB

  

Setelah peristiwa G.30/S, orang-orang kiri mulai dikejar-kejar. Banyak yang ditangkap, dipenjara tanpa pengadilan, dan dibunuh. Segala yang berbau kiri mulai dilarang.

Saat itu, November 1965, pamor kekuasaan Bung Karno sudah menurun. Beberapa kali himbauannya, agar semua kelompok menahan diri dan tidak terprovokasi, tidak dihiraukan. “Ucapan di mulut katanya taat, tetapi di dalam perbuatannya saya merasa oleh mereka itu dikentukin sama sekali,” keluhnya.

Ironisnya, mereka yang anti-kiri ini mengklaim diri sebagai “penyelamat Pancasila”. Revolusi Indonesia, yang susah payah diperjuangkan sejak Agustus 1945, makin bergeser ke kanan. Pancasila pun hendak diselewengkan menjadi kanan.

Tanggal 6 November 1965, saat sidang paripurna Kabinet Dwikora, di Istana Bogor, Bung Karno marah besar atas upaya menyelewengkan Pancasila menjadi kanan itu. Dengan tegas Bung Karno menyatakan, “Pancasila adalah Kiri.”

Tentu ada alasannya Bung Karno menyebut Pancasila itu kiri. Namun, sebelum kita membahas hal itu, kita periksa dulu defenisi kiri menurut Bung Karno.

Bagi Bung Karno, kiri tidak hanya anti-imperialisme. Tapi, katanya, kiri itu adalah anti segala bentuk eksploitasi (uit-buiting). Menurutnya, kiri adalah menghendaki suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang di dalamnya tidak ada kapitalisme, tidak ada lagi exploitation de I’homme par I’homme—penghisapan manusia atas manusia.

Pendek kata, Bung Karno mendefenisikan kiri sebagai sikap politik yang menentang segala bentuk penghisapan dan penindasan. Politik kiri menentang penghisapan manusia atas manusia dan penghisapan bangsa atas bangsa. Dengan demikian, politik kiri mestilah anti-kapitalisme, anti-otoritarianisme, dan anti-imperialisme.

Lantas, apa alasannya bung Karno menyebut Pancasila itu kiri?
Bung Karno mengatakan, unsur utama Pancasila adalah keadilan sosial. Selain itu, Pancasila juga anti-kapitalisme. Pancasila juga menentang exploitation de nation par nation. 

“Karena itulah Pancasila kiri,” tegas Bung Karno.

Sekarang, kita mengarah ke pertanyaan lebih lanjut: benarkan Pancasila menentang kapitalisme?

Mari kita periksa pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila.

Dalam pidato 1 Juni 1945 itu, Bung Karno mengajukan 5 prinsip, yakni (1) Kebangsaan Indonesia; (2) Internasionalisme atau perikemanusiaan; (3) Mufakat atau demokrasi; (4) Kesejahteraan sosial; dan (5) Ketuhanan yang Maha Esa.

Menurut Bung Karno, lima prinsip itu—yang kemudian dinamainya Panca Sila—bisa diperas menjadi tiga prinsip atau tiga sila, yaitu sosio-nasionalisme (penggabungan dari kebangsaan dan internasionalisme), sosio-demokrasi (penggabungan dari demokrasi dengan kesejahteraan sosial), dan Ketuhanan.

Inilah yang patut diulas. Dalam artikelnya berjudul “Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi,” yang dimuat di Fikiran Ra’jat tahun 1932, Bung Karno mendefenisikan sosio-nasionalisme sebagai nasionalisme massa-rakyat, yaitu nasionalisme yang mencari selamatnya massa-rakyat.

Sosio-nasionalisme, menurut Bung Karno, akan menjadi menghilangkan kepincangan di dalam masyarakat, sehingga tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi kaum yang celaka, dan tidak ada lagi kaum yang papa-sengsara. Karena itu, Bung Karno menegaskan, sosio-nasionalisme menolak borjuisme (kapitalisme) yang menjadi penyebab kepincangan di dalam masyarakat itu.

Bung Karno sadar, Indonesia merdeka bukanlah jaminan rakyat Indonesia akan terbebas dari eksploitasi. Terlebih, jika Indonesia sudah merdeka, masih ada kelompok “kapitalis bangsa sendiri” dan kaum ningrat yang berkeinginan menjadi “penindas baru”.

Makanya, ia selalu berpesan, “dalam perjuangan habis-habisan mendatangkan Indonesia Merdeka, kaum Marhaen harus menjaga agar jangan sampai nanti mereka yang kena getahnya, tetapi kaum borjuis atau ningrat yang memakan nangkanya.”

Karena itu, Bung Karno selalu mengingatkan bahwa Indonesia merdeka hanyalah “jembatan emas”. Frase “jembatan emas” ini menyiratkan kemerdekaan hanyalah “fase prasyarat” atau “tahapan” menuju tujuan yang lebih tinggi.

Proses pemerdekaan hanyalah upaya penciptaan gedung bernama “Indonesia Merdeka”, yang di dalamnya tidak ada lagi penindasan dari eksternal, yakni kolonialisme, tetapi di dalamnya ada perjuangan menghapuskan imperialisme dan kapitalisme. Sebab, syarat memujudkan masyarakat adil dan makmur adalah penghapusan imperialisme dan kapitalisme.

Supaya perjuangan menghapus kapitalisme dan imperialisme di dalam Indonesia merdeka itu bisa berjalan sukses, Bung Karno mengharuskan agar kekuasaan politik (politieke macht) ada di tangan kaum tertindas, yakni kaum buruh dan marhaen.

Nah, inilah esensi sosio-demokrasi. Sosio-demokrasi secara harfiah berarti demokrasi massa-rakyat. Esensi lain dari sosio-demokrasi adalah pengawinan demokrasi ekonomi dan demokrasi politik. Atau, sederhananya, sosio-demokrasi berbicara soal kekuasaan ekonomi-politik di tangan rakyat.

Sosio-demokrasi ini adalah antitesa dari demokrasi borjuis di barat, yang hanya memberikan kesetaraan di bidang politik tetapi memelihara ketidaksetaraan di bidang ekonomi. Akibatnya, kendati secara politik orang diakui sama, tetapi secara ekonomi mereka terbelah antara pemilik alat produksi dan klas pekerja. Pada prakteknya, menurut Soekarno, karena alat produksi di kuasai oleh kaum borjus, maka kekuasaan politik atau parlemen pun dikuasai oleh kaum borjuis.

Konsep sosio-demokrasi mengisyaratkan dua hal pokok: pertama, kekuasaan politik di tangan rakyat. Kedua, demokrasi ekonomi atau pemilikan alat produksi di tangan rakyat. Dengan demikian, sosio-demokrasi sangat anti-kapitalisme.

Dengan demikian, Pancasila—yang didalamnya tertancap kuat sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi—memang sangat anti-kapitalisme dan segala bentuk ekspolitasi lainnya yang merendahkan nilai-nilai perikemanusiaan.

Selain itu, dalam pidato 1 Juni 1945, Bung Karno mengatakan, “jika yang lima saya peras menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan Gotong-Royong.”

Menurutnya, negara Indonesia yang didirikan haruslah negara yang gotong-royong, yaitu pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat semua, keringat semua buat semua.

Artinya jelas: semua bekerja bersama-sama, membanting tulang bersama-sama, dan hasilnya untuk bersama-sama. Itu kan hampir sama dengan prinsip sosialisme Indonesia: sama rasa, sama rata. Artinya jelas: Pancasila itu anti segala bentuk penghisapan dan penindasan. Ya, Pancasila memang kiri!

Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara atau “Weltanschauung” (pandangan hidup) bermakna memastikan perjalanan bangsa Indonesia tetap di jalur kiri, yakni anti-penghisapan dan penindasan. Proses penyelenggaraan negara harus berdasarkan Pancasila. Artinya, semua produk kebijakan negara harus bersifat anti-eksploitasi dan penghisapan.

Artinya, kalau ada organisasi atau lembaga negara yang melarang pemikiran atau organisasi kiri menggunakan Pancasila, berarti mereka telah menyelewengkan Pancasila yang dipidatokan oleh Bung Karno tanggal 1 Juni 1945.

Rudi Hartono, pengurus Komite Pimpinan Pusat– Partai Rakyat Demokratik (PRD); Pimred Berdikari Online

http://www.berdikarionline.com/bung-karno-pancasila-adalah-kiri/

Read More

Kisah ‘Haji Merah’ Dari Sumatera Barat

oleh: Rudi Hartono

Pada tahun 1920-an, ketika benih marxisme mulai masuk ke Indonesia, yang menyebarkannya ke bumi—rakyat—adalah para Haji. Mereka mengibarkan panji-panji “Islam Komunis”.

Di Jawa, penggerak utamanya bernama Haji Misbach. Ia adalah seorang mubaligh didikan pesantren. Selain itu, Misbach sudah menunaikan ibadah Haji di Tanah Mekah. Dan, jangan salah, dia bisa berbahasa Arab.

Di Sumatera Barat, orang seperti Haji Misbach juga ada. Namanya: Haji Ahmad Khatib alias Haji Datuk Batuah. Ia lahir tahun 1895, di Koto Laweh, Padang Panjang. Ayahnya, Syekh Gunung Rajo, adalah seorang pemimpin Tarekat Syattariyah.

Datuk Batuah sempat mengenyam pendidikan dasar di sekolah Belanda. Setelah tamat, ia menuntut ilmu di Tanah Mekah selama 6 tahun, yakni dari tahun 1909 hingga 1915. Di sana ia berguru pada Syech Ahmad Khatib al-Minangkabawi.

Saat itu, di Sumatera Barat, sudah berdiri perguruan Islam bernama “Sumatra Thawalib”. Perguruan ini didirikan oleh kaum modernis Islam, yang berusaha melakukan pembaruan Islam melalui pendidikan. Salah satu gurunya bernama Haji Rasul—ayah dari Buya Hamka.

Audrey Kahin, dalam bukunya “Dari Pemberontakan ke Integrasi”, mencatat bahwa beberapa guru di Sumatera Thawalib tidak melarang murid-muridnya mempelajari teori-teori radikal, termasuk marxisme.

Begitu pulang dari Mekah, Datuk Batuah langsung bergabung dengan Sumatera Thawalib. Awalnya, ia menjadi murid Haji Rasul. Dia dianggap murid paling cerdas dan dinamis. Karena itu, ia pun diangkat menjadi Asisten pengajar oleh Haji Rasul.

Namun, karena pengaruh teori-teori radikal, Datuk Batuah sering berseberangan pendapat dengan Haji Rasul. Haji Rasul sendiri sangat otokratis dan konservatif. Ia menentang ide-ide radikal yang digandrungi oleh muridnya.

Pada tahun 1920-an, Haji Datuk Batuah ditugasi oleh Haji Rasul untuk meninjau keadaan sekolah Thawalib di Aceh. Namun, siapa sangka, di perjalanan inilah Ia bertemu dengan Natar Zainuddin, seorang propagandis serikat buruh kereta api (VSTP).

Datuk Batuah dan Natar Zainuddin langsung berkawan akrab. Pada tahun 1923, keduanya berangkat ke Jawa. Entah sengaja atau tidak, keberangkatan mereka bertepatan dengan Kongres Partai Komunis Indonesia (PKI)/Sarekat Rakyat (SR) di Bandung, Jawa Barat.

Datuk Batuah dan Natar Zainuddin jadi peserta di kongres itu. Saat itu, seorang Haji dari Surakarta, yaitu Haji Misbach, tampil berpidato di Kongres. “Saya bukan Haji, tapi Mohammad Misbach, seorang Jawa, yang telah memenuhi kewajibannya sebagai muslim dengan melakukan perjalanan suci ke Mekah dan Medinah,” begitulah Misbach memperkenalkan dirinya.

Namun, begitu Misbach masuk ke inti pidatonya, Datuk Batuah langsung terperangah. Menurut Misbach, ada kesesuaian antara ajaran Al-Quran dan Komunisme. Antara lain, Al-Quran mengajarkan bahwa setiap muslim harus mengakui hak azasi manusia. Tetapi hal itu juga menjadi prinsip dalam program komunis.

Selain itu, kata Misbach, Tuhan memerintahkan untuk melawan segala bentuk penghisapan dan penindasan. Hal itu juga menjadi jiwanya kaum komunis. Lebih penting lagi, komunisme tidak mentolerir diskriminasi pangkat dan ras. Ajaran Karl Marx ini juga mengutuk klas-klas di dalam masyarakat. Slogannya: Sama rasa, Sama rata!

“Siapa yang tidak bisa menerima prinsip-prinsip komunisme berarti dia belum benar-benar muslim,” kata Misbach di akhir pidatonya.

Pidato Misbach sangat membekas dalam pikiran Datuk Batuah. Begitu pulang ke Sumatera Barat, ia segera menyebarkan pandangan “Islam Komunis” ala Misbach itu kepada murid-muridnya di Perguruan Thawalib dan melalui koran “Pemandangan Islam”.

Sementara Natar Zainuddin, yang kembali ke Sumatera Barat pada Mei 1923, segera menyebarkan gagasannya melalui koran “Djago-Djago”. Dua koran ini pula yang menjadi terompet perjuangan menentang kolonialisme di Sumatera Barat.

Pada tanggal 20 November 1923, berdirilah PKI seksi Padang Panjang dengan susunan pengurus: Haji Dt. Batuah (Ketua), Djamaluddin Tamim (sekretaris dan bendahara), Natar Zainuddin (anggota), dan Dt. Machudum Sati (anggota).

Sejak itu, Datuk Batuah menjelma menjadi “propagandis komunis”. Rakyat banyak menyebutnya “ilmu kuminih”. Banyak pedagang terseret dalam propaganda “Islam Komunis”. Maklum, Islam mengharamkan praktek “Riba” dan melarang umatnya menumpuk harta. Ini selaras dengan propaganda Marxisme menentang kapitalisme.

Haji Datuk Batuah menikah dengan Saadiah. Hasil perkawinannya dikaruniahi tiga anak. Salah seorang anaknya diberinama: LENIN. Lalu, Datuk Batuah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Zainab. Ia dikaruniai seorang putri bernama KARTINI.

Sebagai seorang komunis, Haji Datuk Batuah tetap taat pada agamanya. Audrey Kahim mengutip pernyataan Buya Hamka tentang Haji Datuk Batuah: “Rupanya dia menjadi pengikut setia komunisme hanya untuk hal-hal yang menyangkut (ajaran) ekonomi, tidak dalam hal-hal materialisme historisnya. Jadi, dia komunis tulen yang masih memeluk agama Islam. Konon kabarnya, orang-orang komunis yang anti-agama harus hormat kepadanya. Sebab dia tidak keberatan bersikap keras terhadap orang-orang yang mencela agamanya.”

Propaganda “Islam Komunis” sangat membumi. Rakyat pun berbondong-bondong menjadi anggoat PKI. PKI Padang Panjang punya pusat propaganda bernama: International Debating Club (IDC). Namun, rupanya, Belanda sangat khawatir dengan hal itu. Maklum, PKI adalah organisasi paling radikal dan paling keras menentang kolonialisme Belanda.

Akhirnya, baru 2 bulan beraktivitas di Padang Panjang, Belanda menggeledah IDC. Itu terjadi tanggal  11 November 1923. Saat itu, aktivis IDC sedang melipat-lipat koran Djago-Djago! Tiba-tiba datang Polisi bersenjata lengkap menggeledah tempat itu.

Natar Zainuddin dan Datuk Batuah ditangkap. Sehari kemudian, para aktivis PKI Padang Panjang dan anggota Redaksi Djago-Djago juga mulai ditangkapi oleh Belanda. Sebulan kemudian, Djamaluddin Tamin juga ditangkap.

Datuk Batuah dan Natar Zaimuddin dibuang ke Timor (NTT). Natar Zainuddin dibuang ke Kafannanoe (Kefamenanu), sedangkan Datuk Batuah dibuang ke Kalabai (Kalabahi, Alor). Namun, meski di pembuangan, Datuk Batuah tetap aktif berjuang.

Bersama dengan  Christian Pandie, aktivis Timor, mendirikan organisasi bernama Partai Serikat Timor. Tak lama kemudian, partai ini berganti nama menjadi Partai Serikat Rakyat. Azasnya tetap: Komunisme! Sayang, ketika meletus pemberontakan PKI tahun 1926, aktivis Partai Sarekat Rakyat turut ditumpas Belanda.

Pada tahun 1927, Datuk Batuah dan Natar Zainuddin dipindahkan ke Boven Digul, Papua. Tidak banyak dokumentasi terkait kehidupan Datuk Batuah dan Natar selama di Digul. Begitu Jepang merengsek masuk Indonesia, Datuk Batuah dipindahkan New South Wales, Australia.

Konon kabarnya, Datuk Batuah dan istrinya, Saadiah, sempat kembali ke Indonesia dan tinggal di Solo, Jawa Tengah. Dalam buku Soe Hok Gie, Orang-Orang Di Persimpangan Kiri Jalan, disebutkan bahwa Datuk Batuah masuk daftar anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Ia mewakili Solo bersama DN Aidit dan Alimin.

Tahun 1948, Ia kembali ke kampung halamannya: Koto Laweh, Padang Panjang. Di sana ia tetap berpropaganda komunisme. Datuk Batuah meninggal dunia tahun 1949.

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/kisah-haji-merah-dari-sumatera-barat/

Read More

Bung Karno: Ya, Aku Marxis!

29 MARET 2013 | 17:45

Februari 1966. Suasana Ibukota Republik Indonesia, Jakarta, masih genting. Anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dikejar-kejar, disiksa, dipenjara, dan dibantai. Kantor Central Comite (CC) PKI di Jalan Kramat 81, Jakarta Pusat, sudah ludes dibakar massa anti-komunis.

Kekuasaan Bung Karno diujung tanduk. Kudeta merangkak yang dirancang Soeharto dan CIA memang menyasar Bung Karno. Maklum, di bawah kekuasaan Bung Karno, haluan ekonomi-politik Indonesia sangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme.

Soeharto dan kelompoknya berusaha menyeret Bung Karno ke dalam peristiwa G/30/S. Untuk itu, disusunlah propaganda mendiskreditkan Bung Karno. Poster dan famplet, yang didalamnya menyebut Soekarno seorang marxis, disebar dan ditempel dimana-mana.

Bung Karno tidak gentar. Tanggal 28 Februari 1966, di hadapan peserta Sapta Warsa Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI), Bung Karno terang-terangan mengakui dirinya seorang marxis. “Aku tegaskan dengan tanpa tedeng aling-aling, ya, aku marxis,” kata Bung Karno.

Itu bukan pertama kalinya Bung Karno menyebut diri marxis. Tanggal 6 September 1966, ketika menerima delegasi Angkatan 45 di Istana Negara, Bung Karno juga menyatakan dirinya seorang marxis. Bahkan, menurut pengakuannya, sejak tahun 1928, Ia sudah menjadi marxis, sekaligus nasionalis dan agamais. “Marxisme adalah isi dada saya,” ujar Bung Karno.

Bahkan, di pertemuan dengan Angkatan 45 itu, Bung Karno sempat mengungkapkan kemarahannya kepada MPRS yang berkeinginan melarang ajaran marxisme. “Kalau engkau (MPRS) mengambil keputusan melarang Marxisme, Leninisme, Komunisme, saya akan ketawa,” tegasnya.

Bagi Bung Karno, sebuah ideologi atau ajaran tidak boleh dilarang. Yang harus dilarang, katanya, adalah kegiatan marxisme atau komunisme yang merugikan negara. Ia sadar, sebuah ajaran atau pemikiran tidak terlepas dari sociaal economische verhoudingen (relasi sosial ekonomi). Ia mencontohkan, marxisme tidak akan pernah bisa dihilangkan jikalau sociaal economische verhoudingen masih sangat buruk. Sebab, marxisme adalah senjatanya kaum tertindas untuk membebaskan diri dari segala bentuk penghisapan.

Marxisme sendiri sangat mempengaruhi Bung Karno. Dalam artikel berjudul “Menjadi Pembantu Pemandangan: Soekarno, oleh…Soekarno sendiri”, yang dimuat di Pemandangan, 1941, Bung Karno menganggap marxisme sebagai teori yang paling kompeten untuk memecahkan soal sejarah, politik, dan sosial-kemasyarakatan.

Bung Karno juga mengakui, berkat kontribusi marxisme, ajaran nasionalismenya tidak tergelincir ke chauvinisme dan fasisme. Memang, di banyak negara, terutama di Eropa, ajaran nasionalisme cenderung menjadi chauvinis dan fasistik.

Di tahun 1920, era ketika Bung Karno mulai tampil di pentas pergerakan, pengaruh marxisme sangat kuat. Hampir semua tokoh pergerakan saat itu, termasuk Tjokroaminoto, sangat terpengaruh marxisme. Banyak Haji-Haji  dan pemuka agama juga menjadi marxis, seperti Haji Misbach, Haji Datuk Batuah, KH Tubagus Achmad Chatib, Natar Zainuddin, dan lain-lain.

Soekarno mengaku belajar marxisme sejak usia 16 tahun. Di Surabaya, saat mondok di rumah HOS Tjokroaminoto, Soekarno menyelami marxisme. Awalnya, ia mempelajari marxisme dari para penafsir marxisme. Setelah itu, ia mulai membaca karya-karya Marx dan Engels. “Pada waktu muda-mudi yang lain menemukan kasihnya satu sama lain, aku mendekam dengan Das Capital. Aku menyelam lebih dalam dan lebih dalam lagi,” kenang Bung Karno dalam otobiografinya yang ditulis Cindy Adams, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.

Rumah Tjokro sendiri sering berfungsi sebagai tempat mangkalnya aktivis pergerakan. Tokoh-tokoh komunis, seperti Semaun, Sneevliet, Alimin, dan Musso, serang datang ke rumah Tjokro. Di situlah Bung Karno muda mengenal tokoh-tokoh marxis tersebut. “Bahanku juga dari marxisme, yang aku dapat dari Semaun, yang aku dapat dari pemimpin-pemimpin Belanda seperti Hartogh dan Sneevliet,” kata Bung Karno seperti dikutip Budi Setiyono dan Bonnie Triyana dalam buku kumpulan pidato, Revolusi Belum Selesai.

Dengan menjadikan marxisme sebagai alat analisanya, Bung Karno berusaha menganalisa situasi dan perkembangan masyarakat Indonesia. Hasilnya jelas: Marhaenisme. Dan ajaran Marhaenisme ini, seperti sering ditegaskan Bung Karno, adalah Marxisme yang diselenggarakan, dicocokkan, dilaksanakan di Indonesia.

Marxisme juga mempengaruhi ajaran Bung Karno yang lain, terutama Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi. Bahkan, kalau mau jujur, Pancasila sendiri sangat kental dengan pengaruh marxisme. Nama Lenin, pemimpin komunis Uni Soviet, juga beberapa kali disebut dalam Pidato 1 Juni 1945—lahirnya Pancasila.

Para pendiri bangsa, seperti Bung Hatta dan Sjahrir, juga sangat dipengaruhi Marxisme. Penyusunan konstitusi kita, UUD 1945, banyak disumbangkan oleh tokoh-tokoh bangsa beraliran marxis. Sampai-sampai mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, menyebut UUD 1945 sangat dipengaruhi “Das Capital”.

Bung Karno juga sering murka kepada kaum intelektual, termasuk professor, yang mengabaikan Marxisme. Pada saat pembukaan Upgrading Wartawan PWI di Istana Bogor, 12 Februari 1966, Bung Karno menyindir professor ekonomi yang hanya mengajarkan liberalisme ekonomi kepada mahasiswa Universitas, tetapi mengabaikan marxisme dan ajaran-ajaran Karl Marx.

Marxisme dengan berbagai variannya sangat berkontribusi dalam perjuangan nasional Indonesia. Para pendiri bangsa juga banyak dipengaruhi oleh marxisme. Karena itu, tak bisa disangkal lagi, berdirinya NKRI ini tidak lepas dari kontribusi marxisme.

Ironisnya, dalam pembahasan Rancangan KUHP, DPR masih berusaha keras menempatkan ajaran Marxisme sebagai musuh NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Bahkan, tindakan yang dianggap menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme akan diganjar hukuman penjara 7 tahun.

Saya bisa menyimpulkan: kalau DPR sampai tetap melakukan itu, berarti mereka telah menyangkal dan mengharamkan pemikiran Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, dan lain-lain. Artinya, mereka telah berusaha mengubur pemikiran yang berkontribusi dalam perjuangan bangsa ini.

Rudi Hartono, pengurus Komite Pimpinan Pusat– Partai Rakyat Demokratik (PRD); Pimred Berdikari Online

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/bung-karno-aku-marxis/#ixzz3voXZtArZ 

Read More

Kongres ke-32 Kaum Marxis Pakistan, sebuah Langkah Maju bagi Gerakan Sosialis Asia

Selasa, 19 Maret 2013 | Koresponden IMT di Pakistan

 

Berikut ini kami sajikan laporan dari Kongres ke-32 dari The Struggle, sebuah organisasi Marxis di Pakistan yang merupakan seksi dari International Marxist Tendency (IMT), yang dihadiri lebih dari 2500 kamerad. Kongres akbar ini menunjukkan kekuatan Marxisme di tengah kegelapan reaksioner rejim Pakistan, dimana gagasan Marx, Engels, Lenin, dan Trotsky dapat dibangun bahkan di tengah situasi yang teramat sulit.

Hari Pertama

Kongres ke-32 kaum Marxis Pakistan dibuka pada Sabtu, 9 Maret 2013. Jumlah kamerad dan simpatisan yang hadir sungguh di luar dugaan. Sebanyak 2769 kamerad mendaftarkan diri pada hari pertama. Hal ini membuat perhelatan tersebut menjadi kongres yang paling besar dari yang pernah diadakan sebelumnya. Kamerad-kamerad kita datang dari seantero Pakistan dengan antusiasme yang luar biasa. Sementara itu, Pakistan sedang terjerumus ke dalam krisis yang paling dalam di sepanjang sejarahnya.
Menghadiri kongres yang digelar di Lahore ini, kamerad-kamerad kita datang dari daerah-daerah yang jauh. Sejatinya ini tidak gampang. Sebab mereka harus memikul banyak kesulitan, termasuk ongkos naik kereta dan bus yang melonjak. Jawatan Kereta Api Pakistan sedang mengalami krisis yang serius. Banyak kereta tidak diberangkatkan. Kereta-kereta itu dicoret dari jadwal atau diprivatisasi. Ini semakin mempersulit para penumpang. Karena kelangkaan BBM dan gas, untuk datang tepat waktu di kongres sudah sangat sulit. Kendati demikian, Kamerad-kamerad kita telah membajakan tekad. Mereka berangkat satu hari sebelum waktu yang dijadwalkan. Mereka ingin memastikan agar mereka tidak tertunda barang sekejap pun untuk mengikuti kongres.

Banyak mahasiswa, kaum muda yang menganggur, dan buruh tidak bisa membayar ongkos transport dan iuran kongres. Tapi mereka berupaya dengan sungguh-sungguh. Selama beberapa bulan terakhir mereka urunan menggalang dana. Sebab mereka tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menghadiri kongres. Mereka juga ingin berperan penting dalam pengambilan-pengambilan keputusan yang akan dilakukan dalam kongres.
Kongres dibuka dengan cara yang sudah menjadi tradisi kaum Marxis Pakistan. Sebuah puisi revolusioner dibacakan dalam berbagai bahasa yang digunakan di negeri itu: Pushto, Sindhi, Saraiki, Urdu, Punjabi, dan Darri (campuran bahasa Persia dan bahasa Pushto).

Setelah itu Kamerad Hamid Khan tampil. Dalam pidatonya ia mendedikasikan kongres untuk mengenang Ted Grant. Spanduk kongres tahun ini merayakan seratus tahun kelahiran Ted Grant. Kamerad Hamid menjelaskan, berkat perjuangan yang dilakukan Ted Grant seumur hidupnya untuk menegakkan idea-idea Marxisme yang sejati, secara khusus perjuangannya melawan Stalinisme, Tendensi Marxis Internasional eksis hari ini.

Kemudian Hamid menyambut semua kamerad yang hadir di gedung pertemuan, yang terdiri dari kaum muda (80% dari mereka yang hadir adalah kaum muda!), kamerad-kamerad dari serikat buruh, dan kaum perempuan. Jumlah perempuan yang hadir dalam kongres ini dua kali lebih banyak daripada kongres tahun lalu. Ini merupakan pencapaian yang sangat bermakna. Betapa tidak! Segregasi yang diterapkan dalam masyarakat Pakistan telah mengurung kaum perempuan dalam penjara-penjara domestik – rumah tangga mereka.

Kamerad Lal Khan, pendiri The Struggle (seksi Pakistan IMT) kemudian dipanggil ke podium. Ia menjelaskan bahwa dengan jumlah kamerad yang sudah hadir, dan dengan mereka yang akan datang pada hari berikutnya, kongres ini akan menjadi kongres yang paling besar dari seksi Pakistan IMT. Jumlah kamerad yang terdaftar membenarkan pernyataan Lal Kahn.
Mata acara selanjutnya adalah menyimak kutipan-kutipan pidato Ted Grant dalam Rally Militant pada 1984. Almarhum Kamerad Ted Grant memberi penjelasan tentang krisis kapitalisme dan peran yang harus dimainkan kaum Marxis dalam mentransformasi gerakan buruh. Pidatonya kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu, yang disambut dengan tepuk tangan yang riuh dan seruan Inqalab, Inqalab, Socialist Inqalab [Revolusi, Revolusi, Revolusi Sosialis]. Slogan ini memang sering mengiringi berbagai pidato selama kongres, ketika secara spontan Kamerad-kamerad kita mengumandangkan nyanyian revolusioner.

Tahun ini Kamerad Alan Woods tidak bisa hadir. Tapi ia menyampaikan pesan melalui rekaman video. Alan memberi salam kepada kongres. Ia menjelaskan bahwa kongres tersebut digelar pada momen kunci dalam sejarah, yakni ketika kapitalisme telah masuk ke dalam krisis yang paling serius di sepanjang riwayatnya. Penjelasan Kamerad Alan Woods juga disambut dengan gemuruh sorak-sorai dan nyanyian.

Beberapa pesan dari berbagai seksi IMT juga dibacakan dalam bahasa Urdu, termasuk dari  Venezuela dan Prancis, juga pesan video dari Kamerad John Peterson, sekretaris Workers’ International League di Amerika Serikat. Masing-masing pesan disambut dengan tepuk-tangan yang bergemuruh.


Pesan dari Malala

Kamerad Javed Iqbal, seorang kamerad Pakistan dari Birmingham, Inggris,  membacakan pesan yang dikirim oleh Malala Yousafzai. Malala adalah simpatisan muda Tendensi Marxis. Ia termashyur karena turut memperjuangkan hak atas pendidikan bagi anak-anak perempuan Pakistan. Malala pernah turut serta dalam Sekolah Marxis Musim Panas yang digelar Juli tahun lalu di Swat oleh kamerad-kamerad The Struggle. Tragisnya, ia ditembak di bagian kepala dalam sebuah serangan biadab yang dilakukan oleh para fundamentalis. Kejadian ini kemudian menjadi berita di halaman depan koran-koran di seluruh dunia. Syukurlah sekarang ia sedang menjalani proses pemulihan di Inggris.
Berikut pesan yang dikirim Malala:
“Terutama saya ingin mengucapkan terimakasih kepada The Struggle dan IMT karena memberiku kesempatan untuk berbicara tahun lalu di Sekolah Marxis Musim Panasdi Swat, juga memperkenalkan kepadaku Marxisme dan Sosialisme. Saya hanya ingin mengatakan bahwa dalam soal pendidikan, seperti halnya dalam masalah-masalah lainnya di Pakistan, sekaranglah waktunya bagi kita untuk melakukan sesuatu. Penting untuk mengambil prakarsa. Kita tidak bisa menunggu kedatangan orang lain yang akan melakukannya. Mengapa kita harus menunggu seseorang untuk datang dan membereskan segalanya? Mengapa bukan kita sendiri saja yang melakukannya?”

“Dengan sepenuh hati saya ingin mengirimkan salamku kepada kongres. Saya yakin bahwa Sosialisme adalah satu-satunya jalan, dan saya mendesak semua Kamerad untuk membawa perjuangan ini sampai ke kemenangan akhirnya. Hanya ini yang akan membebaskan kita dari rantai belenggu keterbelakangan dan eksploitasi.”

Pembacaan surat Malala juga menjadi salah satu peristiwa yang mengharukan dalam kongres. Seorang sahabat karib Malala hadir dalam kongres. Ia ada dalam bus ketika para fundamentalis menyerang gadis-gadis itu. Ia berbicara, dengan memberi beberapa komentar dan membacakan sebuah puisi. Kamerad perempuan yang masih muda ini adalah satu contoh dari kualitas Kamerad-kamerad yang tergabung dalam IMT di Pakistan. Faktanya, selama kongres, Kamerad-kamerad datang dari daerah-daerah di mana perkelahian antar-geng, pembunuhan-pembunuhan, ledakan-ledakan bom, serangan-serangan pesawat tanpa awak (drone attacks), dan peperangan yang meluas, sedang terjadi. Menyimak penuturan mereka membuat darah kita mendidih. Ya, penuturan mereka begitu jelas menggambarkan kontradiksi-kontradiksi dan ketidakdilan yang terjadi dalam masyarakat yang terbelah ke dalam kelas-kelas ini.


Revolusi-revolusi Eropa dan Timur Tengah

Sesi utama yang pertama adalah tentang Perspektif Dunia, dengan penekanan pada perkembangan-perkembangan di Eropa dan Timur Tengah. Kamerad Fred Weston dari Tendensi Marxis Internasional (IMT) menjadi pembicaranya. Sesi ini diketuai oleh Kamerad Hamid Khan. Fred Weston menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi pada 2008. Ia menjelaskan terakumulasinya kontradiksi-kontradiksi di dalam sistem kapitalis dunia, ekspansi kredit besar-besaran pada level dunia, serta overproduksi yang terjadi dalam skala raksasa. Semuanya ini menyebabkan krisis perbankan, yang sebenarnya hanya merupakan suatu cerminan dari krisis umum kapitalisme secara keseluruhan.

Kamerad Fred Weston menjabarkan kondisi-kondisi sosial yang memburuk, serangan-serangan terhadap program-program sosial, serangan-serangan terhadap hak-hak kaum buruh, dan angka pengangguran yang terus melonjak. Ia juga menunjukkan bagaimana semuanya ini menyebabkan ledakan perjuangan kelas di seluruh Eropa. Ia menjelaskan bagaimana ledakan itu terjadi pada mata rantai yang paling lemah, yang dimulai dari Yunani, tapi dengan sangat cepat meluas ke negeri-negeri seperti Portugal dan Spanyol. Ia menjelaskan tumbuhnya radikalisasi di kalangan buruh dan kaum muda, yang tidak terbatas pada negeri-negeri Eropa selatan, tapi juga sedang dirasakan di utara, seperti Denmark dan Inggris. Semuanya ini sedang membuat banyak orang mempertanyakan kapitalisme di seluruh Eropa.

Fred Weston juga memaparkan analisis atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di Timur Tengah. Pertama-tama ia menjelaskan latar belakang dari peristiwa-peristiwa revolusioner 2011, yakni kondisi-kondisi sosial dan ekonomi yang menyiapkan peristiwa-peristiwa tersebut. Dalam menyoroti peristiwa-peristiwa revolusioner itu, Kawan Fred Weston juga menjelaskan bahwa kendati massa rakyat memiliki enerji revolusioner yang sangat besar, terjadi kevakuman kepemimpinan karena tidak adanya sebuah partai massa yang revolusioner milik kelas pekerja. Kekosongan itu kemudian diisi oleh kaum Islamis, seperti Ikhwanul Muslimin. Namun, karena kekuatan-kekuatan itu tidak mempunyai jawaban terhadap krisis kapitalisme, begitu mereka berkuasa atau memerintah, dengan sangat cepat mereka terekspos di depan mata massa rakyat Mesir dan Tunisia. Sekarang, baik di Mesir maupun Tunisia, gelombang revolusioner yang baru sedang bergulir, ketika kaum buruh dan kaum muda mulai menarik kesimpulan-kesimpulan dari pengalaman-pengalaman mutakhir mereka. Begitu juga di Timur Tengah. Kita menyaksikan massa rakyat semakin mengalami radikalisasi, sementara pada saat yang sama kaum kapitalis meningkatkan tekanan dengan melakukan semakin banyak serangan.

Kendati dimulai dengan kondisi-kondisi ekonomi dan sosial yang sangat berbeda, proses-proses yang terjadi di Eropa dan Timur Tengah adalah bagian dari proses yang sama dari revolusi dunia. Secara tak terelakkan, proses ini akan berdampak juga pada Pakistan.

Claudio Bellotti, seorang kamerad Italia, anggota Komite Eksekutif Rifondazione Comunista (Partai Refondasi Komunis) dan kader terkemuka FalceMartello, seksi Italia IMT, juga hadir dalam kongres. Kamerad Belloti berbicara tentang situasi terakhir di Italia setelah pemilu yang digelar baru-baru ini. Ia menjelaskan krisis serius yang melanda Italia dan dampaknya terhadap Uni Eropa secara keseluruhan. Kamerad Belloti juga mempersembahkan puisi. Kali ini dari Inferno, karya pujangga Italia, Dante. Persembahan puisi tersebut juga mendapat apresiasi dari para kamerad peserta kongres.

Arsalan Ghani, Presiden Serikat Pasca-Sarjana di Universitas Cambridge, Inggris, juga mengintervensi. Ia menjelaskan situasi yang dihadapi para mahasiswa di Inggris. Biaya kuliah naik. Mahasiswa juga menghadapi serangan-serangan yang lain. Ia menjelaskan bagaimana mula-mula di Belgia dan kemudian di Inggris ia turut serta dalam aktivitas-aktivitas solidaritas dengan kaum buruh. Ia juga menekankan perlunya turut serta dalam perjuangan di mana pun kamerad-kamerad berada.

Banyak pertanyaan diajukan kepada Kamerad Fred Weston berkenaan dengan peran agama, masa depan Revolusi Venezuela dan Revolusi Mesir, dan situasi di Iran dan Afghanistan, dan banyak lagi yang lainnya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Fred Weston menjelaskan tidak ada jaminan kemenangan bagi revolusi sosialis. Sejarah telah memperlihatkannya berkali-kali. Yang dibutuhkan adalah pembangunan tendensi-tendensi Marxis dan partai-partai revolusioner milik kelas pekerja, yang mampu memberikan kepemimpinan revolusioner kepada kaum buruh. Menjawab pertanyaan tentang agama, ia mengemukakan bahwa agama mencengkeram pikiran banyak orang karena kondisi-kondisi yang parah yang di dalamnya mereka hidup. Tapi ketimbang mendiskusikan “dunia yang akan datang”, justru kita harus bekerja sama untuk mengubah dunia yang sekarang ini. Ia menutup uraiannya dengan menekankan perlunya membangun kekuatan-kekuatan Marxisme di Pakistan dan di seluruh dunia.


Perspektif Pakistan

Sesi berikutnya diketuai oleh Kamerad Ghufran Ahad. Sesi ini mengenai krisis ekonomi, politik, dan sosial Pakistan, serta perspektif bagi revolusi sosialis. Adam Pal membuka sesi ini dengan pidato yang sangat berapi-api dan bergelora. Dalam pidato itu ia memaparkan kondisi-kondisi yang menyedihkan yang diderita massa rakyat Pakistan, pengangguran dan kemiskinan yang semakin parah, runtuhnya infrastruktur, dan tutupnya seluruh kawasan industri. Dalam konteks ini terjadi banyak konflik etnis lokal, seperti di Baluchistan atau Sindh. Faksi-faksi yang berbeda dari kelas penguasa, yang didukung oleh kekuatan imperialis yang ini atau yang itu, sedang menyulut konflik etnis untuk memenangkan agenda masing-masing.

Ia menggambarkan tumbuhnya kebencian massa rakyat terhadap kaum elit kaya-raya. Kenyataan ini sedang membiakkan antagonisme yang semakin luas terhadap kemapanan secara keseluruhan. Yang sedang disiapkan adalah suatu ledakan dari bawah yang sebanding dengan apa yang kita lihat di Mesir dan Tunisia dua tahun yang silam.

Kamerad-kamerad Khukula Bacha dari Swat, Paras Jan dari Karachi, Nazar Mengal dari Baluchistan, dokter Aftap, anggota YDA (Young Doctors’ Association/Asosiasi Dokter Muda), Ilyas Khan, pemimpin PPP yang termashyur dari Multan, Saadullha Mehwand, seorang kamerad Afghanistan, dan Gurdas Singh, seorang kamerad Sikh, semuanya berintervensi dalam perdebatan. Changez Khan dari Punjab Utara membacakan sebuah puisi dalam bahasa Urdu dalam sesi tersebut.

Selanjutnya konferensi dipecah ke dalam tiga komisi tentang Kerja Serikat Buruh, Kerja Mahasiswa, dan Kerja Perempuan. Tujuannya untuk mendiskusikan secara mendalam dan terperinci bidang-bidang aktivitas yang penting itu. Laporan tentang komisi-komisi akan dibuat dalam kongres hari kedua.

Sebelum mengakhiri sesi malam hari, penyanyi kondang Jawad Ahmed tampil di panggung dan memaparkan garis besar album terbarunya, yang mencakup dua lagu yang sangat mengharukan. Satu lagu tentang kematian yang mengerikan dari hampir 300 buruh dalam sebuah kebakaran pabrik di Karachi. Lagu yang lain bertutur tentang Bhagat Singh, seorang pejuang sosialis yang revolusioner yang digantung penjajah Inggris pada 1931. Jawad juga telah menulis sebuah versi Urdu yang baru dari Internationale, yang juga dimuat dalam album terbarunya.

Kemudian Jawad mengundang Fred Weston dan Lal Khan ke podium, sementara ia mempersiapkan hadirin untuk menyanyikan versi baru Internationale. Banyak kamerad yang lain juga bergabung dengannya. Kemudian segenap kongres, dengan dipandu oleh Jawad, menyanyikan lagu gerakan sosialis internasional itu. Sungguh suatu momen yang sangat mengharukan, yang dengan tepat menutup kongres hari pertama.


Hari Kedua

Dengan beberapa kamerad yang mendaftar pada Minggu pagi tanggal 10 Maret, jumlah keseluruhan yang menghadiri kongres mencapai lebih dari 2800. Diskusi-diskusi utama pada hari kedua adalah tentang kampanye pemilu yang akan datang, organisasi, dan kerja-kerja IMT secara internasional.

Seperti hari pertama, kongres hari kedua dibuka dengan puisi revolusioner yang dibacakan oleh beberapa kamerad kita. Di sebuah negeri yang sarat dengan kontradiksi, di mana segelintir elit minoritas hidup dalam kemewahan sementara mayoritas sangat luas hidup dalam kemiskinan yang sangat parah, penderitaan rakyat jelata pembanting tulang diekspresikan dalam lagu dan puisi. Ini merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam kongres.


Nyanyian Jawad tentang Kematian Kaum Buruh dalam Kebakaran Pabrik di Karachi

Kamerad Qamar Uz mengetuai sesi pertama. Tugasnya yang pertama adalah menyajikan kepada hadirin sebuah video lagu-lagu Jawad Ahmed. Sebagaimana telah disebutkan dalam laporan hari pertama, salah satu lagu Jawad bertutur tentang kematian hampir 300 orang buruh dalam kebakaran pabrik di Karachi tahun lalu.

Video dimulai dengan foto-foto para buruh yang tewas di pabrik Union Carbide di Bhopal, India, di sebuah pabrik di Bangladesh, dan di Karachi. Video ini adalah rekaman konser yang diadakan Jawad, khususnya untuk keluarga-keluarga dari mereka yang tewas di Karachi. Ketika Jawad menyanyikan lagunya, kamera bergerak di seputar hadirin. Anda bisa melihat putera-puteri, saudara laki-laki dan saudara perempuan, ayah-ibu dan kakek-nenek para korban pada saat mereka mengangkat foto-foto orang-orang yang mereka cintai, yang tewas terbakar api. Anda melihat wajah-wajah yang senyap dengan air mata bercucuran dalam duka dan kepedihan saat mereka mendengarkan kata demi kata dari lagu itu.

Lagu itu memang bertutur tentang kesengsaraan kaum buruh. Tapi lagu itu juga mengatakan bahwa kitalah, kaum buruh, yang memproduksi segala sesuatu, dan bahwa kita tidak akan mentolerir lagi kesengsaraan kita. Pada puncaknya, lagu itu berkata, “Kaum buruh dunia, bersatulah!” Seluruh lagu sangat emosional dan sangat mengharukan. Jelang akhir lagu itu, orang-orang di kerumunan menyanyi bersama Jawad dengan semangat perlawanan. Ketika video berakhir, segenap kongres mengumandangkan lagi, “Inqalab, Inqalab, Socialist Inqalab”. Revolusi, Revolusi, Revolusi Sosialis! Ini menjadi nada bagi sesi penting berikutnya. Seruan itu kemudian disusul oleh Kamerad Rauf Lund, yang membacakan puisi revolusioner lainnya.


Kampanye Pemilu
Kamerad Qamar kemudian mempersilakan Kamerad Lal Khan, yang berbicara tentang kampanye pemilu yang akan datang. Parlemen akan didemisionserkan pada 16 Maret. Pemilu akan digelar sekitar April atau Mei. Lal Khan memaparkan strategi dan taktik dalam pemilu ini.
Pemilu digelar pada saat krisis akut sedang menjangkiti masyarakat Pakistan. Kemiskinan yang memang sudah parah semakin buruk, sementara IMF dan Bank Dunia memperkuat tekanannya terhadap negeri itu. Tapi siapakah yang benar-benar merepresentasikan kepentingan-kepentingan kaum buruh, tani, pengangguran, dan kaum miskin pada umumnya? Partai Rakyat Pakistan didirikan pada akhir dekade 1960-an berdasarkan program sosialis yang radikal. Tapi hari ini, para pemimpin PPP sudah lima tahun duduk di pemerintahan dengan melaksanakan instruksi-instruksi imperialisme, melanjutkan program privatisasi dan pemotongan-pemotongan subsidi untuk kaum miskin. Akibatnya adalah alienasi yang meluas terhadap semua politisi. Semua politisi dipandang sedang mengisi pundi-pundi mereka ketimbang melakukan sesuatu yang serius untuk massa rakyat.

Dalam konteks ini, perolehan suara PPP bisa merosot tajam hingga ke titik 17% setelah melambung tinggi dalam pemilu 2008, dan karena hal ini Nawaz Sharif bisa tampil lagi. Kebanyakan orang sangat mungkin akan menjadi golput, atau, sebagaimana dikemukakan Lal Khan, malah menjual suara mereka sebagai kegunaan satu-satunya dari memiliki hak suara! Setidaknya itu akan memberi makan kepada mereka dan keluarga-keluarga mereka meski hanya untuk sehari!

Lal Khan menjelaskan pandangan Marxis tentang pemilu. Ia menjelaskan bahwa mereka akan berintervensi dan menyuarakan pesan tentang revolusi sosialis di manapun massa berkumpul. Ia menjelaskan peran parlemen dalam demokrasi burjuis, juga peran demokrasi “burjuis” secara umum. Demokrasi “burjuis” bukanlah sebuah sistem, melainkan suatu metode untuk menjalankan sistem. (Sistem itu sendiri adalah kapitalisme, red). Ia mengutip Marx, yang menjelaskan bahwa pemilu di negeri-negeri kapitalis berarti massa rakyat diizinkan untuk memilih setiap lima tahun orang-orang yang akan menindas mereka.

Di beberapa daerah kaum Marxis mungkin akan berhasil dinominasikan sebagai kandidat. Dalam konteks itu, para kamerad akan bermobilisasi untuk membuat suara Marxisme sejati masuk ke dalam parlemen. Tapi, ini bukan tujuan finalnya. Tujuan dari membuat kaum Marxis terpilih dan masuk ke dalam parlemen adalah seperti tujuan para deputi atau wakil Bolshevik dalam Duma atau parlemen-nya Tsar: yaitu mengeksposnya dari dalam dan menyebarluaskan gagasan-gagasan tentang sosialisme revolusioner kepada khalayak yang lebih luas.

Lal Khan menunjukkan bahwa krisis sistem kapitalis tercermin dalam pembusukan di segala tingkatan, dengan korupsi yang merajalela di mana-mana. Tapi krisis itu juga tercermin dalam pembusukan budaya, pembusukan kemanusiaan itu sendiri. Semuanya ini tercermin dalam kondisi politik. Lal Khan menekankan bahwa inilah juga yang terjadi di Eropa. Hanya saja, di Pakistan, krisis ini jauh lebih parah.

Peristiwa-peristiwa di Lahore sehari sebelumnya, pada hari Sabtu, menggarisbawahi krisis ini. Rumah-rumah dan toko-toko dari 160 keluarga Kristen telah dibakar. Orang-orang Kristen itu terpaksa mengungsi. Inilah dalih yang dikemukakan oleh gerombolan pembakar itu: ada seorang Kristen yang bersalah karena melakukan penistaan. Dalam kenyataannya, metode-metode macam begini digunakan oleh para gangster biadab untuk menyerobot tanah dan mengembangkan real estate . Dan negara hanya menonton, tidak berbuat apa-apa!

Lal Khan menunjuk pada banyak “pelawak” di dunia politik Pakistan, dari para Zardari sampai para Sharif. Ia menunjuk pula pada Imran Khan, mullah/ulama yang datang dari Kanada, Qadri, dan para pemimpin MQM yang sovinis. Tidak seorang pun di antara mereka mempunyai solusi yang bisa ditawarkan kepada massa rakyat.

Namun, kaum Marxis tidak berposisi golput dalam pemilu, tapi menggunakan pemilu untuk mengkampanyekan gagasan-gagasan mereka, untuk menunjukkan alternatif yang sejati,  yakni Sosialisme.
Beberapa kamerad dari seluruh negeri berintervensi dalam perdebatan, seperti Ghufran Ahad dari Malakand. Ia mengekspos penipuan demokrasi burjuis. Ia menunjukkan bahwa ketimbang “pemerintahan oleh rakyat” (government BY the people), yang kita miliki adalah “pemerintahan membeli rakyat” (government BUY the people); dan ketimbang “pemerintahan untuk rakat” (government FOR the people), yang kita miliki adalah “pemerintahan yang jauh dari rakyat” (government FAR the people). Kamerad Ghufran Ahad menjelaskan bahwa seorang kandidat Marxis tidak boleh masuk ke dalam parlemen untuk menjadi korup, tapi justru untuk mengekspos sistem yang korup itu.

Paparan Ghufran Ahad disusul oleh Kamerad Asaf dari Rawalpindi. Asaf menggarisbawahi peran kaum muda dalam kampanye. Riaz Lund, yang tampil sebagai seorang kandidat Marxis dalam pemilu 2008 juga angkat bicara. Setiap orang tahu bahwa sebenarnya ia menang dalam pemilu 2008. Tapi hasil penghitungan suara ditahan sampai tiga hari, dan penghitungan dimanipulasi untuk mengalahkan Lund. Kameras Riaz Lund menjelaskan bahwa kaum buruh di Karachi sepenuhnya sadar akan hal ini dan mereka mendukung para kamerad The Struggle. Ia memaparkan bahwa pemimpin MQM, kelompok yang sovinis dan reaksioner yang bertanggungjawab atas terbunuhnya banyak aktivis dalam gerakan buruh, baru-baru ini telah menyatakan bahwa musuh utama mereka adalah “Marxisme”.
Kamerad Kadir dari Peshawar, dengan menggunakan kata-kata Lenin, mengatakan bahwa parlemen ini adalah “dapurnya para pencuri”, sebuah dapur “di mana tidak ada makanan buat si miskin”. Ia berkata bahwa kaum Marxis harus ambil bagian dalam pemilu parlementer, tapi saatnya akan datang ketika alih-alih memberikan suara dengan tangan, mereka akan memberikan suara dengan kaki, yakni ketika mereka bermobilisasi dan bangkit melawan sistem.

Kamerad Kadir disusul oleh Kamerad Adil dari Faisalabad dan Kamerad Ilyas Khan. Kamerad Ilyan Khan menyampaikan pidato yang sangat berapi-api. Ia menggugat apa yang telah dilakukan para pemimpin PPP. Ia memaparkan apa yang harus dilakukan kaum Marxis untuk menawarkan alternatif kepada kaum buruh. Kamerad Rauf Lund mengemukakan bahwa meskipun semua yang lain berupaya memecahbelah rakyat, kaum Marxis bekerja untuk mempersatukan kaum buruh dari berbagai kelompok etnis dan agama.
Selanjutnya seorang kamerad perempuan, Jalila dari Quetta, angkat bicara. Ia berbicara tentang banyaki perempuan yang dibunuh di Pakistan dan kekerasan umum yang dialami kaum perempuan Pakistan. Ia menggambarkan bagaimana ia mengumpulkan bagian-bagian tubuh para perempuan yang tewas dalam ledakan-ledakan bomb, kejadian sehari-hari di Baluchistan. Karena aktivitasnya, sebuah Fatwa dikeluarkan untuk membungkamnya. Tapi Kamerad Jalila tetap bertekad untuk melanjutkan perjuangan. Ia mengakhiri intervensinya dengan sebuah puisi yang dipersembahkan kepada perempuan-perempuan yang dirujuknya dalam pidatonya. Kamerad yang lain membacakan sebuah puisi yang pada intinya mengatakan. “Jangan mempercayai para perampok ini.”

Kamerad Lal Khan kemudian merangkum diskusi, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menyusun benang merah diskusi.
Sesi berikutnya adalah laporan organisasi yang disampaikan oleh Kamerad Paras Jan dari Karachi. Sesi ini diketuai oleh Kamerad Yasir Irshad. Kamerad Paras mengisi sebagian besar pidatonya dengan memaparkan apa yang dituntut dari para kamerad dalam periode krisis yang akut ini. Ia menjelaskan perlunya memastikan bahwa setiap aspek pekerjaan terorganisir secara cermat dan rapi. Ia memandang sangat penting jalannya sel-sel, dan aktivitas rutin harian dan mingguan mereka. Karena sudah ada banyak rekrut muda dalam kurun waktu belakangan ini, sangat perlu untuk mendidik mereka dalam tradisi-tradisi dari metode organisasi Marxis.
Laporan memperlihatkan bahwa kondisi-kondisi obyektif yang berubah telah memacu pertumbuhan keanggotaan pada bulan-bulan terakhir. Laporan juga mendiskusikan kesempatan-kesempatan di tahun yang akan datang.


Serikat Buruh

Laporan Kamerad Yasir Irshad disusul oleh laporan komisi-komisi. Kamerad Nazer Mengal memberikan laporan tentang Komisi Serikat Buruh. Ia menjelaskan bahwa Kampanye Pertahanan Serikat Buruh Pakistan (Pakistan Trade Union Defence Campaign, PTUDC) akan memproduksi pamflet khusus tentang pemilu dalam koran kaum buruh untuk digunakan oleh para kamerad.

Ia juga menjabarkan jumlah serikat buruh dan tempat kerja di mana Tendensi Marxis telah hadir. Tumbuhnya pengaruh Tendensi kita bisa dilihat dari jumlah kamerad dari berbagai serikat buruh yang hadir dalam kongres:
Pakistan Steel Mills (Karachi), Pakistan Railways, Pakistan International Airlines (PIA), Water & Power Development Authority (WAPDA), Karachi Electric Supply Corporation (KESC), Karachi Port Trust (KPT), Post Office, Ordinance Factory Wah Cant, Unilever, Coca Cola, Nestle Kabirwala, Pakistan Tobacco Company, All Pakistan Clerk Association (APCA), Pakistan Telecommunication Authority (PTCL), Merk Pharmaceuticals, Power Looms, Professor & Lecturer Association (Punjab, Sindh, Baluchistan, Kashmir), Young Doctors Association (Lahore General Hospital, Jinnah Hospital Lahore, Children Hospital Lahore, Services Hospital Lahore, Punjab Institute of Cardiology Lahore, Mayo Hospital Lahore, Sir Ganga Ram Hospital Lahore, Nishtar Hospital Multan, Victoria Hospital Bahawalpur, Allied Hospital Faisalabad and District Headquarter Hospitals all over Punjab), Pakistan Institute of Medical Sciences Islamabad, Paramedical Alliance Punjab, EMCO Tiles Lahore, Treet Blade, Rustam Towels Lahore, Jamshoro Power house, Kot Addu Power Company, Pak Arab Oil Refinery, Sui Gas (SNGPL, SSGC), Water and Sewerage Authority, Journalists Union, Oil and Gas Development Corporation (OGDCL), State Bank of Pakistan, Habib Bank, Allied Bank, National Bank, Employees of Municipal Authorities dari seluruh Pakistan, Peasants Associations (Perhimpunan-perhimpunan Tani) dari daerah-daerah yang berbeda.


Kerja Kaum Muda

Kamerad Amjad memberi laporan tentang Komisi Kaum Muda. Ia memaparkan beberapa aktivitas tahun lalu, termasuk dua Sekolah Marxis (satu saat Musim Panas, satu lagi pada Musim Dingin). Komite koordinasi yang baru telah ditetapkan untuk melaksanakan kerja-kerja kaum muda, dengan badan-badan di tingkat regional dan lokal. Tahun lalu daerah-daerah kerja yang baru telah dibuka untuk front pemuda. Daftar organisasi kaum muda dan lembaga pendidikan (yang di dalamnya kamerad-kamerad kita memiliki basis) memberi kita gambaran tentang cakupan bidang aktivitas yang penting ini:

Organisasi Kaum Muda: Jammu Kashmir National Student Federation (JKNSF), Jammu Kashmir Student Liberation Front (JKSLF), Peoples Student Federation (PSF), Baloch Student Organization (BSO), Pashtun Student Organization (PSO), Pashtun Student Federation, Inqilabi Council, Unemployed Youth Movement (BNT), Jammu Kashmir Peoples Student Federation (JKPSF), Peoples Student Federation Gilgit Baltistan.
Universitas & Sekolah Tinggi: Punjab University, Government College University Lahore, University of Engineering & Technology Lahore, FAST University Lahore, LUMS Lahore, MAO College Lahore, National College of Arts Lahore (NCA), University of Central Punjab Lahore (UCP), Services Institute of Medical Sciences Lahore, International Islamic University Islamabad, Government College University Faisalabad, Sarghoda University, Agriculture University Faisalabad, Allama Iqbal Open University, Gorden College Rawalpindi, University of Engineering & Technology Taxila (UET), Peshawar University, Balochistan University Quetta, Khuzdar University, Sarhad University Peshawar, Malakand University, Gomal University D.I. Khan, Gomal Medical College D.I. Khan, Azad Jammu Kashmir Universiry Muzaffarabad (AJK University), MUST University Mirpur, Bahauddin Zikriya University Multan (BZU), Islamia University Bahawlpur, Sindh University Jamshoro, Shah Abdul Latif Bhittai University Khairpur, Liaqat Medical University Jamshoro, Karachi University, Federal Urdu University, Sheikh Zayed Medical College Rahim Yar Khan, Khawaja Fareed College Rahim Yar Khan, Murray College Sialkot.


Kaum Perempuan

Hari Perempuan juga dirayakan dalam kongres. Kaum perempuan buruh dan mahasiswa dari seluruh Pakistan ambil bagian dengan semangat yang revolusioner. Bekerja di kalangan perempuan tidak mudah di Pakistan. Kendati demikian, dalam laporannya tentang Komisi Perempuan, Kamerad Anam menjelaskan bahwa The Struggle memiliki 132 kamerad perempuan, dan lebih dari separuh di antara mereka menghadiri kongres. Kamerad-kamerad kita sepakat untuk bekerja lebih keras untuk merekrut kaum perempuan. Mereka memasang target bagi diri mereka: tahun depan The Struggle akan memiliki 193 kamerad perempuan!


Kata Penutup

Kamerad Fred Weston menutup kongres dengan menyampaikan laporan tentang kerja-kerja internasional IMT. Ia memberikan gambaran tentang negeri-negeri di mana IMT bekerja, dari Amerika Utara ke Amerika Selatan, Afrika, Asia, dan Eropa. Kamerad-kamerad kita mendengarkan dengan seksama ketika Fred memberikan rincian dari tiap-tiap seksi. Laporan-laporan tentang Venezuela dan Brazil secara khusus mendapat apresiasi, seperti halnya laporan-laporan tentang AS, Kanada, dan Meksiko. Para kamerad juga cermat menyimak laporan tentang kerja-kerja di Eropa, di Yunani, Italia, Prancis, Inggris, dan semua negeri lainnya. Mereka memberikan tepuk tangan meriah ketika mengetahui bahwa biografi Ted Grant yang ditulis oleh Alan Woods akan diterbitkan.

Ini merupakan sebuah sesi yang penting, karena hanya beberapa kamerad Pakistan saja yang telah beroleh visa untuk menghadiri konferensi-konferensi internasional IMT dan berjumpa dengan kamerad-kamerad dari negeri-negeri yang lain. Sesi ini adalah yang paling akrab, di mana sebagian terbesar dari mereka pernah berjumpa dengan kamerad dari Internasional. Fred menjelaskan kepada mereka bahwa kamerad-kamerad di seluruh dunia mengikuti dengan seksama kerja-kerja para kamerad Pakistan. Kerja-kerja itu telah menjadi inspirasi bagi kamerad-kamerad di seluruh dunia, sebagaimana kamerad-kamerad Pakistan telah diinspirasikan oleh kerja-kerja seluruh Internasional.

Fred menekankan tugas kunci mendidik semua kamerad dan mempersiapkan mereka untuk menyongsong pertempuran-pertempuran yang akan datang. Ia mengakhiri pemaparannya dengan mendedikasikan sekali lagi kongres itu kepada perjuangan Kawan Ted Grant. Ia menjelaskan bahwa periode yang paling sulit bagi Ted adalah dekade 1950-an, ketika kapitalisme sedang mengalami booming sehebat-hebatnya, Stalinisme kelihatan semakin kuat, dan gagasan tentang revolusi tampak sangat jauh dari dunia kapitalis maju.
Tapi Ted memiliki optimisme yang menakjubkan terhadap masa depan. Ia mengerti bahwa kapitalisme telah ditakdirkan untuk masuk ke dalam krisis pada momen tertentu, dan ini akan memperbarui perjuangan kelas. Berkat perjuangan Kawan Ted Grant, IMT eksis hari ini.

Para kamerad menutup kongres dengan menyanyikan Internationale, yang sekali lagi dipandu oleh Kamerad Jawad. Antusiasime yang terpapar dalam momen ini sulit dilukiskan dengan kata-kata. Kita harus ada di sana untuk mengalaminya! Dengan antusiasme dan tekad itu, kita memiliki setiap keyakinan akan keberhasilan kaum Marxis Pakistan di masa depan. ***

Foto:
https://picasaweb.google.com/103315366936682530345/CongressOfTheStruggle2013
https://picasaweb.google.com/103315366936682530345/PakistanCongress2013DayTwo

Diterjemahkan oleh Pandu Jakasurya dari koresponden IMT di Lahore, Historic 32nd congress of Pakistani section of IMT – First Day dan Historic 32nd congress of Pakistani section of IMT – Second Day, 10 dan 11 Maret 2013,
 

 

http://www.militanindonesia.org/internasional/asia/pakistan/8397-kongres-ke-32-kaum-marxis-pakistan-sebuah-langkah-maju-bagi-gerakan-sosialis-asia.html 

Read More

Penantian Panjang Korban Pelanggaran HAM

Feb 28, 2013

Tahun demi tahun telah berlalu tanpa ada penyelesaian tuntas atas tuntutan keadilan dari jutaan korban pelanggaran HAM di Tanah Air. Masih adakah secercah harapan untuk mereka? Gurat-gurat kelelahan dan keputusasaan tampak di wajah wanit paruh baya tersebut. Ia adalah Karsiah Sie, salah seorang dari orang tua sejumlah mahasiswa yang menjadi korban dalam kasus tewasnya mahasiswa Trisakti pada 12 ei 1998. Sepuluh tahun silam, putranya, Hendriawan Sie, yang saat itu berusia 20 tahun, adalah salah seorang aktivis mahasiswa yang berdemonstrasi melawan kediktatoran mantan Presiden Soeharto dan harus tersungkur lantaran dihantam kerasnya timah panas yang mengenai tubuhnya.

Memang, akhirnya rezim Soeharto tumbang dan Era Reformasi bergulir, tetapi bertahun-tahun kemudian tetap saja KArsiah Sie belum juga mendapatkan keadilan atas tewasnya sang putra tercinta. Karsiah Sie sudah berkali-kali dating ke DPR dan ke Kejaksaan Agung untuk meminta keadilan, namun tak pernah mendapatkannya. Melihat kurangnya niat pemerintah dan DPR dalam menyelesaikan kasus Trisakti itu, Karsiah Sie jelas terpukul walaupun para korban sudah mendapatkan pernghargaan bintang jasa Adi Pratama Pejuang Reformasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selama sepuluh tahun kami merasa terombang-ambing, saya lelah. Sampai sekarang, kasusnya belun tuntas-tuntas, belum ada kemajuan,” kata Karsiah Sie usai konferensi pers yang entah untuk ke berapa kalinya itu demi penuntasan kasus Tragedi Trisakti dan Semanggi (TTS), pada Selasa, 26 Februari 2008.

Ungkapan perasaan pedih yang menggumpal di hati perempuan itu mungkin bisa juga diwakili oleh sikap penolakan untuk berkabung dari para keluarga korban pelanggaran HAM di era Soeharto tatkala pemerintah mengimbau masyarakat menaikkan bendera setengah tias pasca-meniggalnya sang mantan presiden itu.

Bendera Merah-Putih kami sudah lama berkibar, tentu tak bagus jika harus dinaikkan setengah tiang hanya untuk menghormati seorang terdakwa seperti Soeharto,” kata Koordinator KOmisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, pada 27 Januari 2008.
Pernyataan sikap dari para korban pelanggaran berat HAM masa lalu itu, antara lain diwakili oleh Lestari, Sri Sulistiowati, Bejo Untung, John Pakasi (korban pelanggaran HAM 1965), Djoko (perwakilan korban kasus Talangsari, Lampung 1989), Koordinator Tim Advokasi dan Rehabilitasi Korban Tragedi 1965, Witaryono Reksprojo, dan sejumlah korban Tanjung Priok, kasus 27 Juli 1996, kasus Mei 1998.

Para korban HAM itu menyatakan sangat kecewa karena hingga akhir hayat mantan Presiden Seoharto, pemerintah belum juga mampu menyelesaikan berbagai warisan masalah masa lalu, yakni korupsi masif dan palanggaran HAM. Sikap dari para korban pelanggaran berat HAM tersebut terbilang amat wajar. Selama ini, mereka telah berupaya dengan segala kemampuan untuk mendapatkan keadilan atas peristiwa yan gmenimpa diri atau keluarganya. Mereka, misalnya, berulang kali mendatangi DPR, Kejaksaan Agung, LBH, Komnas HAM, dan berbagai lembaga lain guna mendapatkan penyelesaian. Termasuk pula berunjuk rasa di berbagai tempat, seperti di depan Istana Negara, Tugu Proklamasi, sampai di Bundaran Hotel Indonesia. Tapi, semua itu belum juga membawa mereka kepada keadilan yang didambakan.

Jeritan hati Karsiah Sie dan sejumlah korban pelanggran berat HAM tadi sebenarnya barulah memperlihatkan segelinitr saja derita para korban pelanggaran berat HAM yang selama ini terjadi di TanahAir. Di negeri ini, masih terdapat sejumlah kasus pelanggaran HAM yang tetap menimbulkan polemic berkepanjangan. Sebut saja pembataian sesama anak bangsa yang terjadi sebelum dan sesudah pecahnya peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) dengan jumlah korban sekitar 75 ribu – 1,5 juta orang, penembakan misterius “Petrus” 1982-1985 dengan jumlah korban sekitar 1.678 orang, kasus di Timor Timur pasca Referendum 1999 dengan korban 97 orang, juga kasus-kasus di Aceh pra DOM 1976-1989 dengan korban ribuan orang.

Selain itu, masih ada pula Kasus Tanjung Priok 1984 dengan korban 74 orang, kasus-kasus di Papua 1966-2007 dengan korban ribuan orang, kasus Dukun Santet Banyuwangi 1998 dengan korban puluhan orang, kasus Marsinah 1995, kasus hilangnya Wiji Thukul, kasus Bulukumba 2003 dengan 2 korban tewas dan puluhan luka-luka, Talangsari Lampung, 1989, dengan korban 803 orang, kasus 27 Juli 1996 dengan jumlah korban 1..317 orang, Penembakan Mahasiswa Trisakti 1998 dengan korban 31 orang, Kerusuhan Mei 1998 dengan jumlah korban 1.308, kasus Semanggi I 1998 dengan korban 473 orang, Semanggi II 1999 dengan korban 231 orang, serta Penculikan Aktivis 1998 dengan korban 23 orang.

Belum lagi bila dirinci dengan berbagai kasus yang terjadi di Aceh pada periode 1989-1998 hingga 2004 dan sejumlah kasus yang terjadi di Papua pasca-1998. Di Aceh tercatat DOM Aceh 1989-1998 (dengan jumlah korban 6.873 orang), Simpang KKA 1999 (korban: 200 orang), Kekerasan dalam Operasi Wibawa 1999 (korban: 73 orang), Pembantaian Tgk Bantaqiah dan santrina 1999 (korban: 57 orang), Pembantaian di Idi Cut 1999 (korban: 28 orang), Kasus Operasi Rajawali 2001 (korban: 1.216 orang), Darurat Militer I dan II 2003-2004 (korban: 1.326). Sedanglan di Papua pasca 1998, tercatat kasus Kimaam 2001 (dengan korban 18 orang), Pembunuhan di luar prosedur hokum terhadap Theys Hiyo Eluay dan penghilangan orang secara paksa terhadap Aristoteles Masoka 10 November 2011, kasus Wasior April-Oktober 2011 (korban: 117 orang), Kasus Abepura 2000 (korban: 63 orang), kekerasan terhadap masyarakat di Wamena 2003 (korban: 16 orang).

Tanah Air kita juga sempat tercoreng kasus kekerasan antar kelompok masyaraka yang berbau SARA seperti pada kasus Sampit 2001 yang menyebabkan 371 orang menjadi korban pada peristiwa konflik social antara komunitas Dayak dan Madura, kasus Ambon 1999 dan 2004 yang meyebabkan 1.775 orang menjadi korban dalam konflik sosial antara komunitas Islam dan Kristen di Maluku, serta kasus Poso 1998 dan 2004 yang menyebabkan 1.039 menjadi korban akibat konflik sosial yang terjadi antara komunitas Islam dan Kristen di Sulawesi Tengah.

Untuk kasus Poso dan Ambon, pemerintah menyelesaikannya dengan Deklarasi Malino I dan II, sedangkan kasus Sampit diselesaikan dengan mengungsikan Suku Madura dari wilayah konflik. Memang, sudah ada upaya penyelesaian terhadap sejumlah masalah pelanggaran HAM di Tanah Air.
Berbagai kasus di Aceh, misalnya, sebagian telah diselesaikan dengan peradilan militer dan dengan sejumlah langkah penyelesaian yang mirip dilakukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) meski dalam lingkup kecil dan tak ada kabar tentang tindak lanjut atas laporan komisi tersebut (Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh bentukan mantan Presiden B.J. Habibie). Belakangan, dengan disepakatinya Perjanjian Damai di Helsinky pada 15 Agustus 2005, penyelesaian kasus juga direkomendasikan dilaksanakan dengan KKR. Tapi, dengan dibatalkannya UU KKR oleh Mahkamah Konstitusi (MK), tentu perlu dipikirkan langkah penyelesaiannya dalam bentuk lain.

Demikian pula berbagai pelanggrana HAM di Papua, sebagian permasalahan HAM di sana telah diupayakan penyelesaiannya melalui peradilan militer meski terdapat ketidakpuasaan di sana-sini. Langkah penyelesaian lain yang telah dilaksanakan adalah digelarnya Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakata tahun 2002-2003 untuk kasus Timor Timur Pasca-Jajak Pendapat. Namun, ada penilaian bahwa pelaku utama tak tersentuh, proses pengadilan tidak kompeten, banyak putusan bebas bagi perwira militer, vonisnya terlalu ringan, dan tidak ada reparasi untuk korban. Memang, kemudian Pemerintah Timor Leste dan RI melakukan semacam rekonsiliasi dan tak lagi mempersoalkan lebih lanjut kasus ini. Kendati demikian, kasus ini sempat disorot di tingkat internasional (PBB) dengan kemungkinan digelarnya pengadilan HAM internasional. Ada pula pengadilan koneksitas tahun 2002 untuk Kasus 27 Juli 1996. Tapi, vonis dinilai hanya dijatuhkan kepada warga sipil, tak ada pejabat militer yang dihukum, tak menyentuh pelaku utama, dan tak ada reparasi bagi korban. Kemudian, ada pula pengadilan militer bagi pelaku lapangan (Tim Mawar) dan pemeriksaan oleh Dewan kehormatan Perwira bagi beberapa jenderal untuk kasus Penculikan Aktivis.

Pengadilan militer ini dinilai meghasilkan vonis ringan, pengadilannya eksklusif, tak menyentuh pelaku utama, dan sebagian aktivis masih tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, sudah digelar pula pengadilan militer bagi pelaku lapangan dalam kasus Penembakan Mahasiswa Trisakti 1998. Tapi, vonis dinilai terlalu ringan, terdakwa hanya aparat rendah di lapangan, tak menyentuh pelaku utama. Demikian pula dengan pengadilam HAM di Makassar untuk kasus Abepura, Papua, yang terdakwanya dinilai hanya aparat lapangan serta telah terjadinya penolakan atas gugatan reparasi dari korban.
Ketidakpuasaan yang sama terjadi pada pelaksanaan pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta tahun 2003-2004 untuk kasus Tanjung Priok 1984. Vonis dianggap terlalu ringan, ada vonis bebas, tidak menyentuh pelaku utama, serta terjadi initimidasi selama persidangan dan reparasi yang tidak memadai bagi korban.

Sejumlah upaya penegakan HAM juga telah dilakukan oleh Komnas HAM.
Tapi, selain keberhasilan membawa beberapa kasus ke pengadilan HAM Ad Hoc yang hasilnya dianggap belum memuaskan, lebih banyak lagi langkah Komnas HAM yang macet di tengah jalan. Penyebabnya, antara lain, karena tak ada tindak lanjut dari Kejaksaan Agung, serta tidak adanya rekomendasi DPR untuk dilanjutkan dengan pengadilan HAM Ad Hoc lantaran kasusnya dianggap bukan pelanggaran berat HAM. Berbagai kasus yang masih macet itu adalah Kasus Kerusuhan Mei 1998, Semanggi I 1998, Semanggi II 1999, dan Penembakan Mahasiswa Trisakri 1998.

Kasus Mei 1998, Komnas HAM telah membentuk KPP dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung, tapi Jaksa Agung mengembalikan lagi berkas ke Komnas HAM dengan alasan tidak lengkap dan sampai kini tak ada perkembangan lebih lanjut. Sedangkan untuk Kasus Trisakti dan Semanggi I dan II, Komnas HAM sudah membentuk KPP dan hasilnya telah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Tapi, Kejaksaan Agung kemudian mengembalikan berkas dengan alasan tidak lengkap atau lantaran DPR menyatakan tidak ada pelanggaran berat HAM dalam kasus tersebut sehingga tak bisa memberikan rekomendasi pembentukan Pengadilah HAM Ad Hoc.

Langkah penyelesaian kasus-kasus pelanggran berat HAM yang belum memuaskan – baik karena vonis yang dinilai terlalu ringan atau tak terjangkaunya “otak” di belakang kasus – serta tersendatnya upaya penyelesaian di Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan DPR itulah yang membuat para korban dan keluarganya nyaris berputus asa. Namun secercah asa sekarang mulai menyembul kembali setelah MK memutuskan bahwa DPR tak lagi berwenang menentukan apakah suatu kasus adalah pelanggarang berat HAM atau bukan. Inilah agaknya yang bakal meretas kisruh selama ini terjadi di antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dan meluluskan langkah menuju terbentuknya pengadilan HAM Ad Hoc atas sejumlah kasus HAM yang tersumbat. Dengan demikian, kesan bahwa DPR selama ini telah jadi “benteng perlindungan” para pelanggar HAM juga akan pupus tersapu angin kebenaran yang mulai bertiup kencang.

Peran Komnas HAM pun kini semakin penting semenjak dibatalkannya UU KKR oleh MK tersebut. Pengadilan HAM Ad Hoc yang pernah digelar sebelumnya – betapapun hasilnya belum memuaskan banyak pihak – tentu perlu segera diikuti dengan diwujudkannya pengadilan HAM Ad Hoc lainnya. Jadi, derita ribuan korban pelanggaran berat HAM tak harus terus berkepanjangan. Sehingga, nantinya tak akan ada jeritan korban yang memilukan itu lagi, “ Paling tidak, kami bisa tahu, kalau masih hidup, ia ada di mana, dan kalau memang sudah mati, lantas di mana kuburannya?

---

Sumber Berita : SubKomisi Pemantauan dan Penyelidikan

Read More