Bung Karno: Ya, Aku Marxis!

29 MARET 2013 | 17:45

Februari 1966. Suasana Ibukota Republik Indonesia, Jakarta, masih genting. Anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dikejar-kejar, disiksa, dipenjara, dan dibantai. Kantor Central Comite (CC) PKI di Jalan Kramat 81, Jakarta Pusat, sudah ludes dibakar massa anti-komunis.

Kekuasaan Bung Karno diujung tanduk. Kudeta merangkak yang dirancang Soeharto dan CIA memang menyasar Bung Karno. Maklum, di bawah kekuasaan Bung Karno, haluan ekonomi-politik Indonesia sangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme.

Soeharto dan kelompoknya berusaha menyeret Bung Karno ke dalam peristiwa G/30/S. Untuk itu, disusunlah propaganda mendiskreditkan Bung Karno. Poster dan famplet, yang didalamnya menyebut Soekarno seorang marxis, disebar dan ditempel dimana-mana.

Bung Karno tidak gentar. Tanggal 28 Februari 1966, di hadapan peserta Sapta Warsa Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI), Bung Karno terang-terangan mengakui dirinya seorang marxis. “Aku tegaskan dengan tanpa tedeng aling-aling, ya, aku marxis,” kata Bung Karno.

Itu bukan pertama kalinya Bung Karno menyebut diri marxis. Tanggal 6 September 1966, ketika menerima delegasi Angkatan 45 di Istana Negara, Bung Karno juga menyatakan dirinya seorang marxis. Bahkan, menurut pengakuannya, sejak tahun 1928, Ia sudah menjadi marxis, sekaligus nasionalis dan agamais. “Marxisme adalah isi dada saya,” ujar Bung Karno.

Bahkan, di pertemuan dengan Angkatan 45 itu, Bung Karno sempat mengungkapkan kemarahannya kepada MPRS yang berkeinginan melarang ajaran marxisme. “Kalau engkau (MPRS) mengambil keputusan melarang Marxisme, Leninisme, Komunisme, saya akan ketawa,” tegasnya.

Bagi Bung Karno, sebuah ideologi atau ajaran tidak boleh dilarang. Yang harus dilarang, katanya, adalah kegiatan marxisme atau komunisme yang merugikan negara. Ia sadar, sebuah ajaran atau pemikiran tidak terlepas dari sociaal economische verhoudingen (relasi sosial ekonomi). Ia mencontohkan, marxisme tidak akan pernah bisa dihilangkan jikalau sociaal economische verhoudingen masih sangat buruk. Sebab, marxisme adalah senjatanya kaum tertindas untuk membebaskan diri dari segala bentuk penghisapan.

Marxisme sendiri sangat mempengaruhi Bung Karno. Dalam artikel berjudul “Menjadi Pembantu Pemandangan: Soekarno, oleh…Soekarno sendiri”, yang dimuat di Pemandangan, 1941, Bung Karno menganggap marxisme sebagai teori yang paling kompeten untuk memecahkan soal sejarah, politik, dan sosial-kemasyarakatan.

Bung Karno juga mengakui, berkat kontribusi marxisme, ajaran nasionalismenya tidak tergelincir ke chauvinisme dan fasisme. Memang, di banyak negara, terutama di Eropa, ajaran nasionalisme cenderung menjadi chauvinis dan fasistik.

Di tahun 1920, era ketika Bung Karno mulai tampil di pentas pergerakan, pengaruh marxisme sangat kuat. Hampir semua tokoh pergerakan saat itu, termasuk Tjokroaminoto, sangat terpengaruh marxisme. Banyak Haji-Haji  dan pemuka agama juga menjadi marxis, seperti Haji Misbach, Haji Datuk Batuah, KH Tubagus Achmad Chatib, Natar Zainuddin, dan lain-lain.

Soekarno mengaku belajar marxisme sejak usia 16 tahun. Di Surabaya, saat mondok di rumah HOS Tjokroaminoto, Soekarno menyelami marxisme. Awalnya, ia mempelajari marxisme dari para penafsir marxisme. Setelah itu, ia mulai membaca karya-karya Marx dan Engels. “Pada waktu muda-mudi yang lain menemukan kasihnya satu sama lain, aku mendekam dengan Das Capital. Aku menyelam lebih dalam dan lebih dalam lagi,” kenang Bung Karno dalam otobiografinya yang ditulis Cindy Adams, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.

Rumah Tjokro sendiri sering berfungsi sebagai tempat mangkalnya aktivis pergerakan. Tokoh-tokoh komunis, seperti Semaun, Sneevliet, Alimin, dan Musso, serang datang ke rumah Tjokro. Di situlah Bung Karno muda mengenal tokoh-tokoh marxis tersebut. “Bahanku juga dari marxisme, yang aku dapat dari Semaun, yang aku dapat dari pemimpin-pemimpin Belanda seperti Hartogh dan Sneevliet,” kata Bung Karno seperti dikutip Budi Setiyono dan Bonnie Triyana dalam buku kumpulan pidato, Revolusi Belum Selesai.

Dengan menjadikan marxisme sebagai alat analisanya, Bung Karno berusaha menganalisa situasi dan perkembangan masyarakat Indonesia. Hasilnya jelas: Marhaenisme. Dan ajaran Marhaenisme ini, seperti sering ditegaskan Bung Karno, adalah Marxisme yang diselenggarakan, dicocokkan, dilaksanakan di Indonesia.

Marxisme juga mempengaruhi ajaran Bung Karno yang lain, terutama Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi. Bahkan, kalau mau jujur, Pancasila sendiri sangat kental dengan pengaruh marxisme. Nama Lenin, pemimpin komunis Uni Soviet, juga beberapa kali disebut dalam Pidato 1 Juni 1945—lahirnya Pancasila.

Para pendiri bangsa, seperti Bung Hatta dan Sjahrir, juga sangat dipengaruhi Marxisme. Penyusunan konstitusi kita, UUD 1945, banyak disumbangkan oleh tokoh-tokoh bangsa beraliran marxis. Sampai-sampai mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, menyebut UUD 1945 sangat dipengaruhi “Das Capital”.

Bung Karno juga sering murka kepada kaum intelektual, termasuk professor, yang mengabaikan Marxisme. Pada saat pembukaan Upgrading Wartawan PWI di Istana Bogor, 12 Februari 1966, Bung Karno menyindir professor ekonomi yang hanya mengajarkan liberalisme ekonomi kepada mahasiswa Universitas, tetapi mengabaikan marxisme dan ajaran-ajaran Karl Marx.

Marxisme dengan berbagai variannya sangat berkontribusi dalam perjuangan nasional Indonesia. Para pendiri bangsa juga banyak dipengaruhi oleh marxisme. Karena itu, tak bisa disangkal lagi, berdirinya NKRI ini tidak lepas dari kontribusi marxisme.

Ironisnya, dalam pembahasan Rancangan KUHP, DPR masih berusaha keras menempatkan ajaran Marxisme sebagai musuh NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Bahkan, tindakan yang dianggap menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme akan diganjar hukuman penjara 7 tahun.

Saya bisa menyimpulkan: kalau DPR sampai tetap melakukan itu, berarti mereka telah menyangkal dan mengharamkan pemikiran Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, dan lain-lain. Artinya, mereka telah berusaha mengubur pemikiran yang berkontribusi dalam perjuangan bangsa ini.

Rudi Hartono, pengurus Komite Pimpinan Pusat– Partai Rakyat Demokratik (PRD); Pimred Berdikari Online

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/bung-karno-aku-marxis/#ixzz3voXZtArZ 

Read More

Kongres ke-32 Kaum Marxis Pakistan, sebuah Langkah Maju bagi Gerakan Sosialis Asia

Selasa, 19 Maret 2013 | Koresponden IMT di Pakistan

 

Berikut ini kami sajikan laporan dari Kongres ke-32 dari The Struggle, sebuah organisasi Marxis di Pakistan yang merupakan seksi dari International Marxist Tendency (IMT), yang dihadiri lebih dari 2500 kamerad. Kongres akbar ini menunjukkan kekuatan Marxisme di tengah kegelapan reaksioner rejim Pakistan, dimana gagasan Marx, Engels, Lenin, dan Trotsky dapat dibangun bahkan di tengah situasi yang teramat sulit.

Hari Pertama

Kongres ke-32 kaum Marxis Pakistan dibuka pada Sabtu, 9 Maret 2013. Jumlah kamerad dan simpatisan yang hadir sungguh di luar dugaan. Sebanyak 2769 kamerad mendaftarkan diri pada hari pertama. Hal ini membuat perhelatan tersebut menjadi kongres yang paling besar dari yang pernah diadakan sebelumnya. Kamerad-kamerad kita datang dari seantero Pakistan dengan antusiasme yang luar biasa. Sementara itu, Pakistan sedang terjerumus ke dalam krisis yang paling dalam di sepanjang sejarahnya.
Menghadiri kongres yang digelar di Lahore ini, kamerad-kamerad kita datang dari daerah-daerah yang jauh. Sejatinya ini tidak gampang. Sebab mereka harus memikul banyak kesulitan, termasuk ongkos naik kereta dan bus yang melonjak. Jawatan Kereta Api Pakistan sedang mengalami krisis yang serius. Banyak kereta tidak diberangkatkan. Kereta-kereta itu dicoret dari jadwal atau diprivatisasi. Ini semakin mempersulit para penumpang. Karena kelangkaan BBM dan gas, untuk datang tepat waktu di kongres sudah sangat sulit. Kendati demikian, Kamerad-kamerad kita telah membajakan tekad. Mereka berangkat satu hari sebelum waktu yang dijadwalkan. Mereka ingin memastikan agar mereka tidak tertunda barang sekejap pun untuk mengikuti kongres.

Banyak mahasiswa, kaum muda yang menganggur, dan buruh tidak bisa membayar ongkos transport dan iuran kongres. Tapi mereka berupaya dengan sungguh-sungguh. Selama beberapa bulan terakhir mereka urunan menggalang dana. Sebab mereka tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menghadiri kongres. Mereka juga ingin berperan penting dalam pengambilan-pengambilan keputusan yang akan dilakukan dalam kongres.
Kongres dibuka dengan cara yang sudah menjadi tradisi kaum Marxis Pakistan. Sebuah puisi revolusioner dibacakan dalam berbagai bahasa yang digunakan di negeri itu: Pushto, Sindhi, Saraiki, Urdu, Punjabi, dan Darri (campuran bahasa Persia dan bahasa Pushto).

Setelah itu Kamerad Hamid Khan tampil. Dalam pidatonya ia mendedikasikan kongres untuk mengenang Ted Grant. Spanduk kongres tahun ini merayakan seratus tahun kelahiran Ted Grant. Kamerad Hamid menjelaskan, berkat perjuangan yang dilakukan Ted Grant seumur hidupnya untuk menegakkan idea-idea Marxisme yang sejati, secara khusus perjuangannya melawan Stalinisme, Tendensi Marxis Internasional eksis hari ini.

Kemudian Hamid menyambut semua kamerad yang hadir di gedung pertemuan, yang terdiri dari kaum muda (80% dari mereka yang hadir adalah kaum muda!), kamerad-kamerad dari serikat buruh, dan kaum perempuan. Jumlah perempuan yang hadir dalam kongres ini dua kali lebih banyak daripada kongres tahun lalu. Ini merupakan pencapaian yang sangat bermakna. Betapa tidak! Segregasi yang diterapkan dalam masyarakat Pakistan telah mengurung kaum perempuan dalam penjara-penjara domestik – rumah tangga mereka.

Kamerad Lal Khan, pendiri The Struggle (seksi Pakistan IMT) kemudian dipanggil ke podium. Ia menjelaskan bahwa dengan jumlah kamerad yang sudah hadir, dan dengan mereka yang akan datang pada hari berikutnya, kongres ini akan menjadi kongres yang paling besar dari seksi Pakistan IMT. Jumlah kamerad yang terdaftar membenarkan pernyataan Lal Kahn.
Mata acara selanjutnya adalah menyimak kutipan-kutipan pidato Ted Grant dalam Rally Militant pada 1984. Almarhum Kamerad Ted Grant memberi penjelasan tentang krisis kapitalisme dan peran yang harus dimainkan kaum Marxis dalam mentransformasi gerakan buruh. Pidatonya kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu, yang disambut dengan tepuk tangan yang riuh dan seruan Inqalab, Inqalab, Socialist Inqalab [Revolusi, Revolusi, Revolusi Sosialis]. Slogan ini memang sering mengiringi berbagai pidato selama kongres, ketika secara spontan Kamerad-kamerad kita mengumandangkan nyanyian revolusioner.

Tahun ini Kamerad Alan Woods tidak bisa hadir. Tapi ia menyampaikan pesan melalui rekaman video. Alan memberi salam kepada kongres. Ia menjelaskan bahwa kongres tersebut digelar pada momen kunci dalam sejarah, yakni ketika kapitalisme telah masuk ke dalam krisis yang paling serius di sepanjang riwayatnya. Penjelasan Kamerad Alan Woods juga disambut dengan gemuruh sorak-sorai dan nyanyian.

Beberapa pesan dari berbagai seksi IMT juga dibacakan dalam bahasa Urdu, termasuk dari  Venezuela dan Prancis, juga pesan video dari Kamerad John Peterson, sekretaris Workers’ International League di Amerika Serikat. Masing-masing pesan disambut dengan tepuk-tangan yang bergemuruh.


Pesan dari Malala

Kamerad Javed Iqbal, seorang kamerad Pakistan dari Birmingham, Inggris,  membacakan pesan yang dikirim oleh Malala Yousafzai. Malala adalah simpatisan muda Tendensi Marxis. Ia termashyur karena turut memperjuangkan hak atas pendidikan bagi anak-anak perempuan Pakistan. Malala pernah turut serta dalam Sekolah Marxis Musim Panas yang digelar Juli tahun lalu di Swat oleh kamerad-kamerad The Struggle. Tragisnya, ia ditembak di bagian kepala dalam sebuah serangan biadab yang dilakukan oleh para fundamentalis. Kejadian ini kemudian menjadi berita di halaman depan koran-koran di seluruh dunia. Syukurlah sekarang ia sedang menjalani proses pemulihan di Inggris.
Berikut pesan yang dikirim Malala:
“Terutama saya ingin mengucapkan terimakasih kepada The Struggle dan IMT karena memberiku kesempatan untuk berbicara tahun lalu di Sekolah Marxis Musim Panasdi Swat, juga memperkenalkan kepadaku Marxisme dan Sosialisme. Saya hanya ingin mengatakan bahwa dalam soal pendidikan, seperti halnya dalam masalah-masalah lainnya di Pakistan, sekaranglah waktunya bagi kita untuk melakukan sesuatu. Penting untuk mengambil prakarsa. Kita tidak bisa menunggu kedatangan orang lain yang akan melakukannya. Mengapa kita harus menunggu seseorang untuk datang dan membereskan segalanya? Mengapa bukan kita sendiri saja yang melakukannya?”

“Dengan sepenuh hati saya ingin mengirimkan salamku kepada kongres. Saya yakin bahwa Sosialisme adalah satu-satunya jalan, dan saya mendesak semua Kamerad untuk membawa perjuangan ini sampai ke kemenangan akhirnya. Hanya ini yang akan membebaskan kita dari rantai belenggu keterbelakangan dan eksploitasi.”

Pembacaan surat Malala juga menjadi salah satu peristiwa yang mengharukan dalam kongres. Seorang sahabat karib Malala hadir dalam kongres. Ia ada dalam bus ketika para fundamentalis menyerang gadis-gadis itu. Ia berbicara, dengan memberi beberapa komentar dan membacakan sebuah puisi. Kamerad perempuan yang masih muda ini adalah satu contoh dari kualitas Kamerad-kamerad yang tergabung dalam IMT di Pakistan. Faktanya, selama kongres, Kamerad-kamerad datang dari daerah-daerah di mana perkelahian antar-geng, pembunuhan-pembunuhan, ledakan-ledakan bom, serangan-serangan pesawat tanpa awak (drone attacks), dan peperangan yang meluas, sedang terjadi. Menyimak penuturan mereka membuat darah kita mendidih. Ya, penuturan mereka begitu jelas menggambarkan kontradiksi-kontradiksi dan ketidakdilan yang terjadi dalam masyarakat yang terbelah ke dalam kelas-kelas ini.


Revolusi-revolusi Eropa dan Timur Tengah

Sesi utama yang pertama adalah tentang Perspektif Dunia, dengan penekanan pada perkembangan-perkembangan di Eropa dan Timur Tengah. Kamerad Fred Weston dari Tendensi Marxis Internasional (IMT) menjadi pembicaranya. Sesi ini diketuai oleh Kamerad Hamid Khan. Fred Weston menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi pada 2008. Ia menjelaskan terakumulasinya kontradiksi-kontradiksi di dalam sistem kapitalis dunia, ekspansi kredit besar-besaran pada level dunia, serta overproduksi yang terjadi dalam skala raksasa. Semuanya ini menyebabkan krisis perbankan, yang sebenarnya hanya merupakan suatu cerminan dari krisis umum kapitalisme secara keseluruhan.

Kamerad Fred Weston menjabarkan kondisi-kondisi sosial yang memburuk, serangan-serangan terhadap program-program sosial, serangan-serangan terhadap hak-hak kaum buruh, dan angka pengangguran yang terus melonjak. Ia juga menunjukkan bagaimana semuanya ini menyebabkan ledakan perjuangan kelas di seluruh Eropa. Ia menjelaskan bagaimana ledakan itu terjadi pada mata rantai yang paling lemah, yang dimulai dari Yunani, tapi dengan sangat cepat meluas ke negeri-negeri seperti Portugal dan Spanyol. Ia menjelaskan tumbuhnya radikalisasi di kalangan buruh dan kaum muda, yang tidak terbatas pada negeri-negeri Eropa selatan, tapi juga sedang dirasakan di utara, seperti Denmark dan Inggris. Semuanya ini sedang membuat banyak orang mempertanyakan kapitalisme di seluruh Eropa.

Fred Weston juga memaparkan analisis atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di Timur Tengah. Pertama-tama ia menjelaskan latar belakang dari peristiwa-peristiwa revolusioner 2011, yakni kondisi-kondisi sosial dan ekonomi yang menyiapkan peristiwa-peristiwa tersebut. Dalam menyoroti peristiwa-peristiwa revolusioner itu, Kawan Fred Weston juga menjelaskan bahwa kendati massa rakyat memiliki enerji revolusioner yang sangat besar, terjadi kevakuman kepemimpinan karena tidak adanya sebuah partai massa yang revolusioner milik kelas pekerja. Kekosongan itu kemudian diisi oleh kaum Islamis, seperti Ikhwanul Muslimin. Namun, karena kekuatan-kekuatan itu tidak mempunyai jawaban terhadap krisis kapitalisme, begitu mereka berkuasa atau memerintah, dengan sangat cepat mereka terekspos di depan mata massa rakyat Mesir dan Tunisia. Sekarang, baik di Mesir maupun Tunisia, gelombang revolusioner yang baru sedang bergulir, ketika kaum buruh dan kaum muda mulai menarik kesimpulan-kesimpulan dari pengalaman-pengalaman mutakhir mereka. Begitu juga di Timur Tengah. Kita menyaksikan massa rakyat semakin mengalami radikalisasi, sementara pada saat yang sama kaum kapitalis meningkatkan tekanan dengan melakukan semakin banyak serangan.

Kendati dimulai dengan kondisi-kondisi ekonomi dan sosial yang sangat berbeda, proses-proses yang terjadi di Eropa dan Timur Tengah adalah bagian dari proses yang sama dari revolusi dunia. Secara tak terelakkan, proses ini akan berdampak juga pada Pakistan.

Claudio Bellotti, seorang kamerad Italia, anggota Komite Eksekutif Rifondazione Comunista (Partai Refondasi Komunis) dan kader terkemuka FalceMartello, seksi Italia IMT, juga hadir dalam kongres. Kamerad Belloti berbicara tentang situasi terakhir di Italia setelah pemilu yang digelar baru-baru ini. Ia menjelaskan krisis serius yang melanda Italia dan dampaknya terhadap Uni Eropa secara keseluruhan. Kamerad Belloti juga mempersembahkan puisi. Kali ini dari Inferno, karya pujangga Italia, Dante. Persembahan puisi tersebut juga mendapat apresiasi dari para kamerad peserta kongres.

Arsalan Ghani, Presiden Serikat Pasca-Sarjana di Universitas Cambridge, Inggris, juga mengintervensi. Ia menjelaskan situasi yang dihadapi para mahasiswa di Inggris. Biaya kuliah naik. Mahasiswa juga menghadapi serangan-serangan yang lain. Ia menjelaskan bagaimana mula-mula di Belgia dan kemudian di Inggris ia turut serta dalam aktivitas-aktivitas solidaritas dengan kaum buruh. Ia juga menekankan perlunya turut serta dalam perjuangan di mana pun kamerad-kamerad berada.

Banyak pertanyaan diajukan kepada Kamerad Fred Weston berkenaan dengan peran agama, masa depan Revolusi Venezuela dan Revolusi Mesir, dan situasi di Iran dan Afghanistan, dan banyak lagi yang lainnya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Fred Weston menjelaskan tidak ada jaminan kemenangan bagi revolusi sosialis. Sejarah telah memperlihatkannya berkali-kali. Yang dibutuhkan adalah pembangunan tendensi-tendensi Marxis dan partai-partai revolusioner milik kelas pekerja, yang mampu memberikan kepemimpinan revolusioner kepada kaum buruh. Menjawab pertanyaan tentang agama, ia mengemukakan bahwa agama mencengkeram pikiran banyak orang karena kondisi-kondisi yang parah yang di dalamnya mereka hidup. Tapi ketimbang mendiskusikan “dunia yang akan datang”, justru kita harus bekerja sama untuk mengubah dunia yang sekarang ini. Ia menutup uraiannya dengan menekankan perlunya membangun kekuatan-kekuatan Marxisme di Pakistan dan di seluruh dunia.


Perspektif Pakistan

Sesi berikutnya diketuai oleh Kamerad Ghufran Ahad. Sesi ini mengenai krisis ekonomi, politik, dan sosial Pakistan, serta perspektif bagi revolusi sosialis. Adam Pal membuka sesi ini dengan pidato yang sangat berapi-api dan bergelora. Dalam pidato itu ia memaparkan kondisi-kondisi yang menyedihkan yang diderita massa rakyat Pakistan, pengangguran dan kemiskinan yang semakin parah, runtuhnya infrastruktur, dan tutupnya seluruh kawasan industri. Dalam konteks ini terjadi banyak konflik etnis lokal, seperti di Baluchistan atau Sindh. Faksi-faksi yang berbeda dari kelas penguasa, yang didukung oleh kekuatan imperialis yang ini atau yang itu, sedang menyulut konflik etnis untuk memenangkan agenda masing-masing.

Ia menggambarkan tumbuhnya kebencian massa rakyat terhadap kaum elit kaya-raya. Kenyataan ini sedang membiakkan antagonisme yang semakin luas terhadap kemapanan secara keseluruhan. Yang sedang disiapkan adalah suatu ledakan dari bawah yang sebanding dengan apa yang kita lihat di Mesir dan Tunisia dua tahun yang silam.

Kamerad-kamerad Khukula Bacha dari Swat, Paras Jan dari Karachi, Nazar Mengal dari Baluchistan, dokter Aftap, anggota YDA (Young Doctors’ Association/Asosiasi Dokter Muda), Ilyas Khan, pemimpin PPP yang termashyur dari Multan, Saadullha Mehwand, seorang kamerad Afghanistan, dan Gurdas Singh, seorang kamerad Sikh, semuanya berintervensi dalam perdebatan. Changez Khan dari Punjab Utara membacakan sebuah puisi dalam bahasa Urdu dalam sesi tersebut.

Selanjutnya konferensi dipecah ke dalam tiga komisi tentang Kerja Serikat Buruh, Kerja Mahasiswa, dan Kerja Perempuan. Tujuannya untuk mendiskusikan secara mendalam dan terperinci bidang-bidang aktivitas yang penting itu. Laporan tentang komisi-komisi akan dibuat dalam kongres hari kedua.

Sebelum mengakhiri sesi malam hari, penyanyi kondang Jawad Ahmed tampil di panggung dan memaparkan garis besar album terbarunya, yang mencakup dua lagu yang sangat mengharukan. Satu lagu tentang kematian yang mengerikan dari hampir 300 buruh dalam sebuah kebakaran pabrik di Karachi. Lagu yang lain bertutur tentang Bhagat Singh, seorang pejuang sosialis yang revolusioner yang digantung penjajah Inggris pada 1931. Jawad juga telah menulis sebuah versi Urdu yang baru dari Internationale, yang juga dimuat dalam album terbarunya.

Kemudian Jawad mengundang Fred Weston dan Lal Khan ke podium, sementara ia mempersiapkan hadirin untuk menyanyikan versi baru Internationale. Banyak kamerad yang lain juga bergabung dengannya. Kemudian segenap kongres, dengan dipandu oleh Jawad, menyanyikan lagu gerakan sosialis internasional itu. Sungguh suatu momen yang sangat mengharukan, yang dengan tepat menutup kongres hari pertama.


Hari Kedua

Dengan beberapa kamerad yang mendaftar pada Minggu pagi tanggal 10 Maret, jumlah keseluruhan yang menghadiri kongres mencapai lebih dari 2800. Diskusi-diskusi utama pada hari kedua adalah tentang kampanye pemilu yang akan datang, organisasi, dan kerja-kerja IMT secara internasional.

Seperti hari pertama, kongres hari kedua dibuka dengan puisi revolusioner yang dibacakan oleh beberapa kamerad kita. Di sebuah negeri yang sarat dengan kontradiksi, di mana segelintir elit minoritas hidup dalam kemewahan sementara mayoritas sangat luas hidup dalam kemiskinan yang sangat parah, penderitaan rakyat jelata pembanting tulang diekspresikan dalam lagu dan puisi. Ini merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam kongres.


Nyanyian Jawad tentang Kematian Kaum Buruh dalam Kebakaran Pabrik di Karachi

Kamerad Qamar Uz mengetuai sesi pertama. Tugasnya yang pertama adalah menyajikan kepada hadirin sebuah video lagu-lagu Jawad Ahmed. Sebagaimana telah disebutkan dalam laporan hari pertama, salah satu lagu Jawad bertutur tentang kematian hampir 300 orang buruh dalam kebakaran pabrik di Karachi tahun lalu.

Video dimulai dengan foto-foto para buruh yang tewas di pabrik Union Carbide di Bhopal, India, di sebuah pabrik di Bangladesh, dan di Karachi. Video ini adalah rekaman konser yang diadakan Jawad, khususnya untuk keluarga-keluarga dari mereka yang tewas di Karachi. Ketika Jawad menyanyikan lagunya, kamera bergerak di seputar hadirin. Anda bisa melihat putera-puteri, saudara laki-laki dan saudara perempuan, ayah-ibu dan kakek-nenek para korban pada saat mereka mengangkat foto-foto orang-orang yang mereka cintai, yang tewas terbakar api. Anda melihat wajah-wajah yang senyap dengan air mata bercucuran dalam duka dan kepedihan saat mereka mendengarkan kata demi kata dari lagu itu.

Lagu itu memang bertutur tentang kesengsaraan kaum buruh. Tapi lagu itu juga mengatakan bahwa kitalah, kaum buruh, yang memproduksi segala sesuatu, dan bahwa kita tidak akan mentolerir lagi kesengsaraan kita. Pada puncaknya, lagu itu berkata, “Kaum buruh dunia, bersatulah!” Seluruh lagu sangat emosional dan sangat mengharukan. Jelang akhir lagu itu, orang-orang di kerumunan menyanyi bersama Jawad dengan semangat perlawanan. Ketika video berakhir, segenap kongres mengumandangkan lagi, “Inqalab, Inqalab, Socialist Inqalab”. Revolusi, Revolusi, Revolusi Sosialis! Ini menjadi nada bagi sesi penting berikutnya. Seruan itu kemudian disusul oleh Kamerad Rauf Lund, yang membacakan puisi revolusioner lainnya.


Kampanye Pemilu
Kamerad Qamar kemudian mempersilakan Kamerad Lal Khan, yang berbicara tentang kampanye pemilu yang akan datang. Parlemen akan didemisionserkan pada 16 Maret. Pemilu akan digelar sekitar April atau Mei. Lal Khan memaparkan strategi dan taktik dalam pemilu ini.
Pemilu digelar pada saat krisis akut sedang menjangkiti masyarakat Pakistan. Kemiskinan yang memang sudah parah semakin buruk, sementara IMF dan Bank Dunia memperkuat tekanannya terhadap negeri itu. Tapi siapakah yang benar-benar merepresentasikan kepentingan-kepentingan kaum buruh, tani, pengangguran, dan kaum miskin pada umumnya? Partai Rakyat Pakistan didirikan pada akhir dekade 1960-an berdasarkan program sosialis yang radikal. Tapi hari ini, para pemimpin PPP sudah lima tahun duduk di pemerintahan dengan melaksanakan instruksi-instruksi imperialisme, melanjutkan program privatisasi dan pemotongan-pemotongan subsidi untuk kaum miskin. Akibatnya adalah alienasi yang meluas terhadap semua politisi. Semua politisi dipandang sedang mengisi pundi-pundi mereka ketimbang melakukan sesuatu yang serius untuk massa rakyat.

Dalam konteks ini, perolehan suara PPP bisa merosot tajam hingga ke titik 17% setelah melambung tinggi dalam pemilu 2008, dan karena hal ini Nawaz Sharif bisa tampil lagi. Kebanyakan orang sangat mungkin akan menjadi golput, atau, sebagaimana dikemukakan Lal Khan, malah menjual suara mereka sebagai kegunaan satu-satunya dari memiliki hak suara! Setidaknya itu akan memberi makan kepada mereka dan keluarga-keluarga mereka meski hanya untuk sehari!

Lal Khan menjelaskan pandangan Marxis tentang pemilu. Ia menjelaskan bahwa mereka akan berintervensi dan menyuarakan pesan tentang revolusi sosialis di manapun massa berkumpul. Ia menjelaskan peran parlemen dalam demokrasi burjuis, juga peran demokrasi “burjuis” secara umum. Demokrasi “burjuis” bukanlah sebuah sistem, melainkan suatu metode untuk menjalankan sistem. (Sistem itu sendiri adalah kapitalisme, red). Ia mengutip Marx, yang menjelaskan bahwa pemilu di negeri-negeri kapitalis berarti massa rakyat diizinkan untuk memilih setiap lima tahun orang-orang yang akan menindas mereka.

Di beberapa daerah kaum Marxis mungkin akan berhasil dinominasikan sebagai kandidat. Dalam konteks itu, para kamerad akan bermobilisasi untuk membuat suara Marxisme sejati masuk ke dalam parlemen. Tapi, ini bukan tujuan finalnya. Tujuan dari membuat kaum Marxis terpilih dan masuk ke dalam parlemen adalah seperti tujuan para deputi atau wakil Bolshevik dalam Duma atau parlemen-nya Tsar: yaitu mengeksposnya dari dalam dan menyebarluaskan gagasan-gagasan tentang sosialisme revolusioner kepada khalayak yang lebih luas.

Lal Khan menunjukkan bahwa krisis sistem kapitalis tercermin dalam pembusukan di segala tingkatan, dengan korupsi yang merajalela di mana-mana. Tapi krisis itu juga tercermin dalam pembusukan budaya, pembusukan kemanusiaan itu sendiri. Semuanya ini tercermin dalam kondisi politik. Lal Khan menekankan bahwa inilah juga yang terjadi di Eropa. Hanya saja, di Pakistan, krisis ini jauh lebih parah.

Peristiwa-peristiwa di Lahore sehari sebelumnya, pada hari Sabtu, menggarisbawahi krisis ini. Rumah-rumah dan toko-toko dari 160 keluarga Kristen telah dibakar. Orang-orang Kristen itu terpaksa mengungsi. Inilah dalih yang dikemukakan oleh gerombolan pembakar itu: ada seorang Kristen yang bersalah karena melakukan penistaan. Dalam kenyataannya, metode-metode macam begini digunakan oleh para gangster biadab untuk menyerobot tanah dan mengembangkan real estate . Dan negara hanya menonton, tidak berbuat apa-apa!

Lal Khan menunjuk pada banyak “pelawak” di dunia politik Pakistan, dari para Zardari sampai para Sharif. Ia menunjuk pula pada Imran Khan, mullah/ulama yang datang dari Kanada, Qadri, dan para pemimpin MQM yang sovinis. Tidak seorang pun di antara mereka mempunyai solusi yang bisa ditawarkan kepada massa rakyat.

Namun, kaum Marxis tidak berposisi golput dalam pemilu, tapi menggunakan pemilu untuk mengkampanyekan gagasan-gagasan mereka, untuk menunjukkan alternatif yang sejati,  yakni Sosialisme.
Beberapa kamerad dari seluruh negeri berintervensi dalam perdebatan, seperti Ghufran Ahad dari Malakand. Ia mengekspos penipuan demokrasi burjuis. Ia menunjukkan bahwa ketimbang “pemerintahan oleh rakyat” (government BY the people), yang kita miliki adalah “pemerintahan membeli rakyat” (government BUY the people); dan ketimbang “pemerintahan untuk rakat” (government FOR the people), yang kita miliki adalah “pemerintahan yang jauh dari rakyat” (government FAR the people). Kamerad Ghufran Ahad menjelaskan bahwa seorang kandidat Marxis tidak boleh masuk ke dalam parlemen untuk menjadi korup, tapi justru untuk mengekspos sistem yang korup itu.

Paparan Ghufran Ahad disusul oleh Kamerad Asaf dari Rawalpindi. Asaf menggarisbawahi peran kaum muda dalam kampanye. Riaz Lund, yang tampil sebagai seorang kandidat Marxis dalam pemilu 2008 juga angkat bicara. Setiap orang tahu bahwa sebenarnya ia menang dalam pemilu 2008. Tapi hasil penghitungan suara ditahan sampai tiga hari, dan penghitungan dimanipulasi untuk mengalahkan Lund. Kameras Riaz Lund menjelaskan bahwa kaum buruh di Karachi sepenuhnya sadar akan hal ini dan mereka mendukung para kamerad The Struggle. Ia memaparkan bahwa pemimpin MQM, kelompok yang sovinis dan reaksioner yang bertanggungjawab atas terbunuhnya banyak aktivis dalam gerakan buruh, baru-baru ini telah menyatakan bahwa musuh utama mereka adalah “Marxisme”.
Kamerad Kadir dari Peshawar, dengan menggunakan kata-kata Lenin, mengatakan bahwa parlemen ini adalah “dapurnya para pencuri”, sebuah dapur “di mana tidak ada makanan buat si miskin”. Ia berkata bahwa kaum Marxis harus ambil bagian dalam pemilu parlementer, tapi saatnya akan datang ketika alih-alih memberikan suara dengan tangan, mereka akan memberikan suara dengan kaki, yakni ketika mereka bermobilisasi dan bangkit melawan sistem.

Kamerad Kadir disusul oleh Kamerad Adil dari Faisalabad dan Kamerad Ilyas Khan. Kamerad Ilyan Khan menyampaikan pidato yang sangat berapi-api. Ia menggugat apa yang telah dilakukan para pemimpin PPP. Ia memaparkan apa yang harus dilakukan kaum Marxis untuk menawarkan alternatif kepada kaum buruh. Kamerad Rauf Lund mengemukakan bahwa meskipun semua yang lain berupaya memecahbelah rakyat, kaum Marxis bekerja untuk mempersatukan kaum buruh dari berbagai kelompok etnis dan agama.
Selanjutnya seorang kamerad perempuan, Jalila dari Quetta, angkat bicara. Ia berbicara tentang banyaki perempuan yang dibunuh di Pakistan dan kekerasan umum yang dialami kaum perempuan Pakistan. Ia menggambarkan bagaimana ia mengumpulkan bagian-bagian tubuh para perempuan yang tewas dalam ledakan-ledakan bomb, kejadian sehari-hari di Baluchistan. Karena aktivitasnya, sebuah Fatwa dikeluarkan untuk membungkamnya. Tapi Kamerad Jalila tetap bertekad untuk melanjutkan perjuangan. Ia mengakhiri intervensinya dengan sebuah puisi yang dipersembahkan kepada perempuan-perempuan yang dirujuknya dalam pidatonya. Kamerad yang lain membacakan sebuah puisi yang pada intinya mengatakan. “Jangan mempercayai para perampok ini.”

Kamerad Lal Khan kemudian merangkum diskusi, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menyusun benang merah diskusi.
Sesi berikutnya adalah laporan organisasi yang disampaikan oleh Kamerad Paras Jan dari Karachi. Sesi ini diketuai oleh Kamerad Yasir Irshad. Kamerad Paras mengisi sebagian besar pidatonya dengan memaparkan apa yang dituntut dari para kamerad dalam periode krisis yang akut ini. Ia menjelaskan perlunya memastikan bahwa setiap aspek pekerjaan terorganisir secara cermat dan rapi. Ia memandang sangat penting jalannya sel-sel, dan aktivitas rutin harian dan mingguan mereka. Karena sudah ada banyak rekrut muda dalam kurun waktu belakangan ini, sangat perlu untuk mendidik mereka dalam tradisi-tradisi dari metode organisasi Marxis.
Laporan memperlihatkan bahwa kondisi-kondisi obyektif yang berubah telah memacu pertumbuhan keanggotaan pada bulan-bulan terakhir. Laporan juga mendiskusikan kesempatan-kesempatan di tahun yang akan datang.


Serikat Buruh

Laporan Kamerad Yasir Irshad disusul oleh laporan komisi-komisi. Kamerad Nazer Mengal memberikan laporan tentang Komisi Serikat Buruh. Ia menjelaskan bahwa Kampanye Pertahanan Serikat Buruh Pakistan (Pakistan Trade Union Defence Campaign, PTUDC) akan memproduksi pamflet khusus tentang pemilu dalam koran kaum buruh untuk digunakan oleh para kamerad.

Ia juga menjabarkan jumlah serikat buruh dan tempat kerja di mana Tendensi Marxis telah hadir. Tumbuhnya pengaruh Tendensi kita bisa dilihat dari jumlah kamerad dari berbagai serikat buruh yang hadir dalam kongres:
Pakistan Steel Mills (Karachi), Pakistan Railways, Pakistan International Airlines (PIA), Water & Power Development Authority (WAPDA), Karachi Electric Supply Corporation (KESC), Karachi Port Trust (KPT), Post Office, Ordinance Factory Wah Cant, Unilever, Coca Cola, Nestle Kabirwala, Pakistan Tobacco Company, All Pakistan Clerk Association (APCA), Pakistan Telecommunication Authority (PTCL), Merk Pharmaceuticals, Power Looms, Professor & Lecturer Association (Punjab, Sindh, Baluchistan, Kashmir), Young Doctors Association (Lahore General Hospital, Jinnah Hospital Lahore, Children Hospital Lahore, Services Hospital Lahore, Punjab Institute of Cardiology Lahore, Mayo Hospital Lahore, Sir Ganga Ram Hospital Lahore, Nishtar Hospital Multan, Victoria Hospital Bahawalpur, Allied Hospital Faisalabad and District Headquarter Hospitals all over Punjab), Pakistan Institute of Medical Sciences Islamabad, Paramedical Alliance Punjab, EMCO Tiles Lahore, Treet Blade, Rustam Towels Lahore, Jamshoro Power house, Kot Addu Power Company, Pak Arab Oil Refinery, Sui Gas (SNGPL, SSGC), Water and Sewerage Authority, Journalists Union, Oil and Gas Development Corporation (OGDCL), State Bank of Pakistan, Habib Bank, Allied Bank, National Bank, Employees of Municipal Authorities dari seluruh Pakistan, Peasants Associations (Perhimpunan-perhimpunan Tani) dari daerah-daerah yang berbeda.


Kerja Kaum Muda

Kamerad Amjad memberi laporan tentang Komisi Kaum Muda. Ia memaparkan beberapa aktivitas tahun lalu, termasuk dua Sekolah Marxis (satu saat Musim Panas, satu lagi pada Musim Dingin). Komite koordinasi yang baru telah ditetapkan untuk melaksanakan kerja-kerja kaum muda, dengan badan-badan di tingkat regional dan lokal. Tahun lalu daerah-daerah kerja yang baru telah dibuka untuk front pemuda. Daftar organisasi kaum muda dan lembaga pendidikan (yang di dalamnya kamerad-kamerad kita memiliki basis) memberi kita gambaran tentang cakupan bidang aktivitas yang penting ini:

Organisasi Kaum Muda: Jammu Kashmir National Student Federation (JKNSF), Jammu Kashmir Student Liberation Front (JKSLF), Peoples Student Federation (PSF), Baloch Student Organization (BSO), Pashtun Student Organization (PSO), Pashtun Student Federation, Inqilabi Council, Unemployed Youth Movement (BNT), Jammu Kashmir Peoples Student Federation (JKPSF), Peoples Student Federation Gilgit Baltistan.
Universitas & Sekolah Tinggi: Punjab University, Government College University Lahore, University of Engineering & Technology Lahore, FAST University Lahore, LUMS Lahore, MAO College Lahore, National College of Arts Lahore (NCA), University of Central Punjab Lahore (UCP), Services Institute of Medical Sciences Lahore, International Islamic University Islamabad, Government College University Faisalabad, Sarghoda University, Agriculture University Faisalabad, Allama Iqbal Open University, Gorden College Rawalpindi, University of Engineering & Technology Taxila (UET), Peshawar University, Balochistan University Quetta, Khuzdar University, Sarhad University Peshawar, Malakand University, Gomal University D.I. Khan, Gomal Medical College D.I. Khan, Azad Jammu Kashmir Universiry Muzaffarabad (AJK University), MUST University Mirpur, Bahauddin Zikriya University Multan (BZU), Islamia University Bahawlpur, Sindh University Jamshoro, Shah Abdul Latif Bhittai University Khairpur, Liaqat Medical University Jamshoro, Karachi University, Federal Urdu University, Sheikh Zayed Medical College Rahim Yar Khan, Khawaja Fareed College Rahim Yar Khan, Murray College Sialkot.


Kaum Perempuan

Hari Perempuan juga dirayakan dalam kongres. Kaum perempuan buruh dan mahasiswa dari seluruh Pakistan ambil bagian dengan semangat yang revolusioner. Bekerja di kalangan perempuan tidak mudah di Pakistan. Kendati demikian, dalam laporannya tentang Komisi Perempuan, Kamerad Anam menjelaskan bahwa The Struggle memiliki 132 kamerad perempuan, dan lebih dari separuh di antara mereka menghadiri kongres. Kamerad-kamerad kita sepakat untuk bekerja lebih keras untuk merekrut kaum perempuan. Mereka memasang target bagi diri mereka: tahun depan The Struggle akan memiliki 193 kamerad perempuan!


Kata Penutup

Kamerad Fred Weston menutup kongres dengan menyampaikan laporan tentang kerja-kerja internasional IMT. Ia memberikan gambaran tentang negeri-negeri di mana IMT bekerja, dari Amerika Utara ke Amerika Selatan, Afrika, Asia, dan Eropa. Kamerad-kamerad kita mendengarkan dengan seksama ketika Fred memberikan rincian dari tiap-tiap seksi. Laporan-laporan tentang Venezuela dan Brazil secara khusus mendapat apresiasi, seperti halnya laporan-laporan tentang AS, Kanada, dan Meksiko. Para kamerad juga cermat menyimak laporan tentang kerja-kerja di Eropa, di Yunani, Italia, Prancis, Inggris, dan semua negeri lainnya. Mereka memberikan tepuk tangan meriah ketika mengetahui bahwa biografi Ted Grant yang ditulis oleh Alan Woods akan diterbitkan.

Ini merupakan sebuah sesi yang penting, karena hanya beberapa kamerad Pakistan saja yang telah beroleh visa untuk menghadiri konferensi-konferensi internasional IMT dan berjumpa dengan kamerad-kamerad dari negeri-negeri yang lain. Sesi ini adalah yang paling akrab, di mana sebagian terbesar dari mereka pernah berjumpa dengan kamerad dari Internasional. Fred menjelaskan kepada mereka bahwa kamerad-kamerad di seluruh dunia mengikuti dengan seksama kerja-kerja para kamerad Pakistan. Kerja-kerja itu telah menjadi inspirasi bagi kamerad-kamerad di seluruh dunia, sebagaimana kamerad-kamerad Pakistan telah diinspirasikan oleh kerja-kerja seluruh Internasional.

Fred menekankan tugas kunci mendidik semua kamerad dan mempersiapkan mereka untuk menyongsong pertempuran-pertempuran yang akan datang. Ia mengakhiri pemaparannya dengan mendedikasikan sekali lagi kongres itu kepada perjuangan Kawan Ted Grant. Ia menjelaskan bahwa periode yang paling sulit bagi Ted adalah dekade 1950-an, ketika kapitalisme sedang mengalami booming sehebat-hebatnya, Stalinisme kelihatan semakin kuat, dan gagasan tentang revolusi tampak sangat jauh dari dunia kapitalis maju.
Tapi Ted memiliki optimisme yang menakjubkan terhadap masa depan. Ia mengerti bahwa kapitalisme telah ditakdirkan untuk masuk ke dalam krisis pada momen tertentu, dan ini akan memperbarui perjuangan kelas. Berkat perjuangan Kawan Ted Grant, IMT eksis hari ini.

Para kamerad menutup kongres dengan menyanyikan Internationale, yang sekali lagi dipandu oleh Kamerad Jawad. Antusiasime yang terpapar dalam momen ini sulit dilukiskan dengan kata-kata. Kita harus ada di sana untuk mengalaminya! Dengan antusiasme dan tekad itu, kita memiliki setiap keyakinan akan keberhasilan kaum Marxis Pakistan di masa depan. ***

Foto:
https://picasaweb.google.com/103315366936682530345/CongressOfTheStruggle2013
https://picasaweb.google.com/103315366936682530345/PakistanCongress2013DayTwo

Diterjemahkan oleh Pandu Jakasurya dari koresponden IMT di Lahore, Historic 32nd congress of Pakistani section of IMT – First Day dan Historic 32nd congress of Pakistani section of IMT – Second Day, 10 dan 11 Maret 2013,
 

 

http://www.militanindonesia.org/internasional/asia/pakistan/8397-kongres-ke-32-kaum-marxis-pakistan-sebuah-langkah-maju-bagi-gerakan-sosialis-asia.html 

Read More

Penantian Panjang Korban Pelanggaran HAM

Feb 28, 2013

Tahun demi tahun telah berlalu tanpa ada penyelesaian tuntas atas tuntutan keadilan dari jutaan korban pelanggaran HAM di Tanah Air. Masih adakah secercah harapan untuk mereka? Gurat-gurat kelelahan dan keputusasaan tampak di wajah wanit paruh baya tersebut. Ia adalah Karsiah Sie, salah seorang dari orang tua sejumlah mahasiswa yang menjadi korban dalam kasus tewasnya mahasiswa Trisakti pada 12 ei 1998. Sepuluh tahun silam, putranya, Hendriawan Sie, yang saat itu berusia 20 tahun, adalah salah seorang aktivis mahasiswa yang berdemonstrasi melawan kediktatoran mantan Presiden Soeharto dan harus tersungkur lantaran dihantam kerasnya timah panas yang mengenai tubuhnya.

Memang, akhirnya rezim Soeharto tumbang dan Era Reformasi bergulir, tetapi bertahun-tahun kemudian tetap saja KArsiah Sie belum juga mendapatkan keadilan atas tewasnya sang putra tercinta. Karsiah Sie sudah berkali-kali dating ke DPR dan ke Kejaksaan Agung untuk meminta keadilan, namun tak pernah mendapatkannya. Melihat kurangnya niat pemerintah dan DPR dalam menyelesaikan kasus Trisakti itu, Karsiah Sie jelas terpukul walaupun para korban sudah mendapatkan pernghargaan bintang jasa Adi Pratama Pejuang Reformasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selama sepuluh tahun kami merasa terombang-ambing, saya lelah. Sampai sekarang, kasusnya belun tuntas-tuntas, belum ada kemajuan,” kata Karsiah Sie usai konferensi pers yang entah untuk ke berapa kalinya itu demi penuntasan kasus Tragedi Trisakti dan Semanggi (TTS), pada Selasa, 26 Februari 2008.

Ungkapan perasaan pedih yang menggumpal di hati perempuan itu mungkin bisa juga diwakili oleh sikap penolakan untuk berkabung dari para keluarga korban pelanggaran HAM di era Soeharto tatkala pemerintah mengimbau masyarakat menaikkan bendera setengah tias pasca-meniggalnya sang mantan presiden itu.

Bendera Merah-Putih kami sudah lama berkibar, tentu tak bagus jika harus dinaikkan setengah tiang hanya untuk menghormati seorang terdakwa seperti Soeharto,” kata Koordinator KOmisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, pada 27 Januari 2008.
Pernyataan sikap dari para korban pelanggaran berat HAM masa lalu itu, antara lain diwakili oleh Lestari, Sri Sulistiowati, Bejo Untung, John Pakasi (korban pelanggaran HAM 1965), Djoko (perwakilan korban kasus Talangsari, Lampung 1989), Koordinator Tim Advokasi dan Rehabilitasi Korban Tragedi 1965, Witaryono Reksprojo, dan sejumlah korban Tanjung Priok, kasus 27 Juli 1996, kasus Mei 1998.

Para korban HAM itu menyatakan sangat kecewa karena hingga akhir hayat mantan Presiden Seoharto, pemerintah belum juga mampu menyelesaikan berbagai warisan masalah masa lalu, yakni korupsi masif dan palanggaran HAM. Sikap dari para korban pelanggaran berat HAM tersebut terbilang amat wajar. Selama ini, mereka telah berupaya dengan segala kemampuan untuk mendapatkan keadilan atas peristiwa yan gmenimpa diri atau keluarganya. Mereka, misalnya, berulang kali mendatangi DPR, Kejaksaan Agung, LBH, Komnas HAM, dan berbagai lembaga lain guna mendapatkan penyelesaian. Termasuk pula berunjuk rasa di berbagai tempat, seperti di depan Istana Negara, Tugu Proklamasi, sampai di Bundaran Hotel Indonesia. Tapi, semua itu belum juga membawa mereka kepada keadilan yang didambakan.

Jeritan hati Karsiah Sie dan sejumlah korban pelanggran berat HAM tadi sebenarnya barulah memperlihatkan segelinitr saja derita para korban pelanggaran berat HAM yang selama ini terjadi di TanahAir. Di negeri ini, masih terdapat sejumlah kasus pelanggaran HAM yang tetap menimbulkan polemic berkepanjangan. Sebut saja pembataian sesama anak bangsa yang terjadi sebelum dan sesudah pecahnya peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) dengan jumlah korban sekitar 75 ribu – 1,5 juta orang, penembakan misterius “Petrus” 1982-1985 dengan jumlah korban sekitar 1.678 orang, kasus di Timor Timur pasca Referendum 1999 dengan korban 97 orang, juga kasus-kasus di Aceh pra DOM 1976-1989 dengan korban ribuan orang.

Selain itu, masih ada pula Kasus Tanjung Priok 1984 dengan korban 74 orang, kasus-kasus di Papua 1966-2007 dengan korban ribuan orang, kasus Dukun Santet Banyuwangi 1998 dengan korban puluhan orang, kasus Marsinah 1995, kasus hilangnya Wiji Thukul, kasus Bulukumba 2003 dengan 2 korban tewas dan puluhan luka-luka, Talangsari Lampung, 1989, dengan korban 803 orang, kasus 27 Juli 1996 dengan jumlah korban 1..317 orang, Penembakan Mahasiswa Trisakti 1998 dengan korban 31 orang, Kerusuhan Mei 1998 dengan jumlah korban 1.308, kasus Semanggi I 1998 dengan korban 473 orang, Semanggi II 1999 dengan korban 231 orang, serta Penculikan Aktivis 1998 dengan korban 23 orang.

Belum lagi bila dirinci dengan berbagai kasus yang terjadi di Aceh pada periode 1989-1998 hingga 2004 dan sejumlah kasus yang terjadi di Papua pasca-1998. Di Aceh tercatat DOM Aceh 1989-1998 (dengan jumlah korban 6.873 orang), Simpang KKA 1999 (korban: 200 orang), Kekerasan dalam Operasi Wibawa 1999 (korban: 73 orang), Pembantaian Tgk Bantaqiah dan santrina 1999 (korban: 57 orang), Pembantaian di Idi Cut 1999 (korban: 28 orang), Kasus Operasi Rajawali 2001 (korban: 1.216 orang), Darurat Militer I dan II 2003-2004 (korban: 1.326). Sedanglan di Papua pasca 1998, tercatat kasus Kimaam 2001 (dengan korban 18 orang), Pembunuhan di luar prosedur hokum terhadap Theys Hiyo Eluay dan penghilangan orang secara paksa terhadap Aristoteles Masoka 10 November 2011, kasus Wasior April-Oktober 2011 (korban: 117 orang), Kasus Abepura 2000 (korban: 63 orang), kekerasan terhadap masyarakat di Wamena 2003 (korban: 16 orang).

Tanah Air kita juga sempat tercoreng kasus kekerasan antar kelompok masyaraka yang berbau SARA seperti pada kasus Sampit 2001 yang menyebabkan 371 orang menjadi korban pada peristiwa konflik social antara komunitas Dayak dan Madura, kasus Ambon 1999 dan 2004 yang meyebabkan 1.775 orang menjadi korban dalam konflik sosial antara komunitas Islam dan Kristen di Maluku, serta kasus Poso 1998 dan 2004 yang menyebabkan 1.039 menjadi korban akibat konflik sosial yang terjadi antara komunitas Islam dan Kristen di Sulawesi Tengah.

Untuk kasus Poso dan Ambon, pemerintah menyelesaikannya dengan Deklarasi Malino I dan II, sedangkan kasus Sampit diselesaikan dengan mengungsikan Suku Madura dari wilayah konflik. Memang, sudah ada upaya penyelesaian terhadap sejumlah masalah pelanggaran HAM di Tanah Air.
Berbagai kasus di Aceh, misalnya, sebagian telah diselesaikan dengan peradilan militer dan dengan sejumlah langkah penyelesaian yang mirip dilakukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) meski dalam lingkup kecil dan tak ada kabar tentang tindak lanjut atas laporan komisi tersebut (Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh bentukan mantan Presiden B.J. Habibie). Belakangan, dengan disepakatinya Perjanjian Damai di Helsinky pada 15 Agustus 2005, penyelesaian kasus juga direkomendasikan dilaksanakan dengan KKR. Tapi, dengan dibatalkannya UU KKR oleh Mahkamah Konstitusi (MK), tentu perlu dipikirkan langkah penyelesaiannya dalam bentuk lain.

Demikian pula berbagai pelanggrana HAM di Papua, sebagian permasalahan HAM di sana telah diupayakan penyelesaiannya melalui peradilan militer meski terdapat ketidakpuasaan di sana-sini. Langkah penyelesaian lain yang telah dilaksanakan adalah digelarnya Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakata tahun 2002-2003 untuk kasus Timor Timur Pasca-Jajak Pendapat. Namun, ada penilaian bahwa pelaku utama tak tersentuh, proses pengadilan tidak kompeten, banyak putusan bebas bagi perwira militer, vonisnya terlalu ringan, dan tidak ada reparasi untuk korban. Memang, kemudian Pemerintah Timor Leste dan RI melakukan semacam rekonsiliasi dan tak lagi mempersoalkan lebih lanjut kasus ini. Kendati demikian, kasus ini sempat disorot di tingkat internasional (PBB) dengan kemungkinan digelarnya pengadilan HAM internasional. Ada pula pengadilan koneksitas tahun 2002 untuk Kasus 27 Juli 1996. Tapi, vonis dinilai hanya dijatuhkan kepada warga sipil, tak ada pejabat militer yang dihukum, tak menyentuh pelaku utama, dan tak ada reparasi bagi korban. Kemudian, ada pula pengadilan militer bagi pelaku lapangan (Tim Mawar) dan pemeriksaan oleh Dewan kehormatan Perwira bagi beberapa jenderal untuk kasus Penculikan Aktivis.

Pengadilan militer ini dinilai meghasilkan vonis ringan, pengadilannya eksklusif, tak menyentuh pelaku utama, dan sebagian aktivis masih tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, sudah digelar pula pengadilan militer bagi pelaku lapangan dalam kasus Penembakan Mahasiswa Trisakti 1998. Tapi, vonis dinilai terlalu ringan, terdakwa hanya aparat rendah di lapangan, tak menyentuh pelaku utama. Demikian pula dengan pengadilam HAM di Makassar untuk kasus Abepura, Papua, yang terdakwanya dinilai hanya aparat lapangan serta telah terjadinya penolakan atas gugatan reparasi dari korban.
Ketidakpuasaan yang sama terjadi pada pelaksanaan pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta tahun 2003-2004 untuk kasus Tanjung Priok 1984. Vonis dianggap terlalu ringan, ada vonis bebas, tidak menyentuh pelaku utama, serta terjadi initimidasi selama persidangan dan reparasi yang tidak memadai bagi korban.

Sejumlah upaya penegakan HAM juga telah dilakukan oleh Komnas HAM.
Tapi, selain keberhasilan membawa beberapa kasus ke pengadilan HAM Ad Hoc yang hasilnya dianggap belum memuaskan, lebih banyak lagi langkah Komnas HAM yang macet di tengah jalan. Penyebabnya, antara lain, karena tak ada tindak lanjut dari Kejaksaan Agung, serta tidak adanya rekomendasi DPR untuk dilanjutkan dengan pengadilan HAM Ad Hoc lantaran kasusnya dianggap bukan pelanggaran berat HAM. Berbagai kasus yang masih macet itu adalah Kasus Kerusuhan Mei 1998, Semanggi I 1998, Semanggi II 1999, dan Penembakan Mahasiswa Trisakri 1998.

Kasus Mei 1998, Komnas HAM telah membentuk KPP dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung, tapi Jaksa Agung mengembalikan lagi berkas ke Komnas HAM dengan alasan tidak lengkap dan sampai kini tak ada perkembangan lebih lanjut. Sedangkan untuk Kasus Trisakti dan Semanggi I dan II, Komnas HAM sudah membentuk KPP dan hasilnya telah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Tapi, Kejaksaan Agung kemudian mengembalikan berkas dengan alasan tidak lengkap atau lantaran DPR menyatakan tidak ada pelanggaran berat HAM dalam kasus tersebut sehingga tak bisa memberikan rekomendasi pembentukan Pengadilah HAM Ad Hoc.

Langkah penyelesaian kasus-kasus pelanggran berat HAM yang belum memuaskan – baik karena vonis yang dinilai terlalu ringan atau tak terjangkaunya “otak” di belakang kasus – serta tersendatnya upaya penyelesaian di Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan DPR itulah yang membuat para korban dan keluarganya nyaris berputus asa. Namun secercah asa sekarang mulai menyembul kembali setelah MK memutuskan bahwa DPR tak lagi berwenang menentukan apakah suatu kasus adalah pelanggarang berat HAM atau bukan. Inilah agaknya yang bakal meretas kisruh selama ini terjadi di antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dan meluluskan langkah menuju terbentuknya pengadilan HAM Ad Hoc atas sejumlah kasus HAM yang tersumbat. Dengan demikian, kesan bahwa DPR selama ini telah jadi “benteng perlindungan” para pelanggar HAM juga akan pupus tersapu angin kebenaran yang mulai bertiup kencang.

Peran Komnas HAM pun kini semakin penting semenjak dibatalkannya UU KKR oleh MK tersebut. Pengadilan HAM Ad Hoc yang pernah digelar sebelumnya – betapapun hasilnya belum memuaskan banyak pihak – tentu perlu segera diikuti dengan diwujudkannya pengadilan HAM Ad Hoc lainnya. Jadi, derita ribuan korban pelanggaran berat HAM tak harus terus berkepanjangan. Sehingga, nantinya tak akan ada jeritan korban yang memilukan itu lagi, “ Paling tidak, kami bisa tahu, kalau masih hidup, ia ada di mana, dan kalau memang sudah mati, lantas di mana kuburannya?

---

Sumber Berita : SubKomisi Pemantauan dan Penyelidikan

Read More

Sandyakala Andalusia

Kekuasaan Islam di Kordoba pernah mencapai puncak keemasan di bidang ilmu pengetahuan dan budaya.

Muhammad Husnil - 29 Desember 2012

DI KORDOBA, 1198, Ibnu Rusyd, ulama-cum-dokter yang di Barat dikenal sebagai Averous dan dianggap tokoh filsuf Rasionalisme, menghembuskan nafas penghabisan dalam kondisi mengenaskan. Banyak karyanya dibakar. Ajaran filsafatnya menjadi barang haram. Ramalannya mulai menuju kebenaran bahwa masa depan negaranya takkan ramah untuk orang-orang yang tercerahkan seperti dirinya.

Di tempat yang sama dan waktu hampir bersamaan, dokter, juru tulis, dan filsuf Yahudi Musa Ibn Maymun atau Maimonides harus angkat kaki dari kampung halamannya. Kordoba, yang dikuasai kerajaan-kerajaan kecil dan saling berperang, mulai menutup pintu bagi kaum Yahudi.

Bahkan ketika kaum Muwahidun berkuasa, mereka membantai ribuan orang Yahudi. Musa Ibn Maymun pindah ke Mesir. Di sana dia mendapatkan tempat terhormat dengan menjadi penasihat Salahuddin al-Ayubi, kelak dikenal sebagai penakluk Yerusalem, hingga meninggal dunia pada 1204.

Seiring kematian dua filsuf besar itu, Kordoba, tempat yang pernah menelurkan peradaban tinggi yang dikenal dengan Peradaban Andalusia, perlahan masuk liang lahat. Padahal, dua abad sebelumnya, tepatnya pada abad ke-9, Kordoba merupakan prototipe modernitas. Dari jendela istananya yang megah, Hisyam dan putra sekaligus penggantinya, al-Hakam I, menyaksikan kemajuan dan kemakmuran masyarakatnya.

Yang mengagumkan dari sejarah Andalusia, tiga agama besar: Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dan penuh toleransi –atau dalam bahasa Spanyol disebut convivencia. Kebijakan ini lahir dari tangan Abdurahman I, pemimpin kharismatik yang fasih bicara ihwal agama dan budaya di mimbar-mimbar masjid serta kerap menganggit puisi dan membacakannya di depan publik.

Selain menerbitkan harmoni sosial, kebijakan ini memberi kesempatan kepada kaum Yahudi dan Kristen untuk menjadi pejabat negara. Penerusnya, Abdurahman III, menjaganya dengan mengangkat Hasdai Ibn Shaprut, seorang Yahudi, sebagai penasihatnya dan Racemundo, seorang uskup Katolik Elvira, sebagai dutabesar Kordoba untuk Konstantinopel.

Pengadaptasian teknologi pembuatan kertas, yang didapatkan dari peradaban Tiongkok, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Perpustakaan-perpustakaan dipenuhi buku-buku berharga. Dari segi penyebaran ilmu pengetahuan, Kordoba hampir menyamai Baitul Hikmah di Baghdad, think thank pemerintahan Abbasiyah di Timur Tengah, yang sepanjang sejarah melahirkan segudang ilmuwan besar.

Di bawah bimbingan para ahli Muslim di Kordoba Khalifah al-Hakam II al-Mustansir, Gerbert dari Aurillac menerbitkan buku teks empat halamannya yang revolusioner tentang matematika baru. Buku ini mencampakkan cara berhitung Romawi yang rumit, seperti XXIV+XLIII=LXVII, dan menggantikannya dengan sembilan angka Hindu dan angka nol Arab.

Peradaban Andalusia, yang kosmopolitan, menghargai perbedaan, dan mendorong ilmu pengetahuan, menjulang tinggi. Meski diselingi satu-dua pertempuran kecil dan upaya untuk memperluas kekuasaan, kondisi masyarakatnya cukup stabil. Andalusia mencapai puncak keemasan pada abad ke-10 dan 11. Pada masanya ia kerap menjadi rujukan negara-negara lain.

Namun, harmoni mulai retak saat gelombang radikalisme agama mulai menggumpal, sementara kekuatan Islam moderat perlahan tapi pasti kian melemah. Ketika paham-paham keagamaan yang kaku merembes ke Andalusia melalui Afrika Utara dan penguasa lebih mendengarkan saran ulama-ulama konservatif, hampir tak ada kata ampun atas segala sesuatu yang dianggap penyimpangan. Kristenisasi dilarang dan hukuman mati ditimpakan pada setiap Muslim yang menjadi Kristen. Sebaliknya, tak ada hukuman sama sekali bila orang Kristen memeluk Islam.

Orang-orang Kristen fanatik tak rida melihat saudara-saudara seiman beralih ke Islam. Jumlah mereka kian berkurang, bahkan tak lagi menjadi mayoritas. Sebagai reaksi putus asa, sekelompok kecil Kristen Andalusia menentang rezim Muslim pada pertengahan abad ke-9. Para pendeta Kristen dan orang awam juga mulai secara terbuka menghina Islam.

Satu-dua peperangan antara Islam dan Kristen pun bergolak. Sementara kalangan Yahudi, yang sejak mula adalah minoritas, terjepit dalam peperangan ini, bahkan tak bisa berbuat banyak ketika menjadi sasaran kebencian Islam dan Kristen. Sejak itu, ketiga agama besar itu mulai mencopoti batu bata bangunan toleransi yang menjadi dasar peradaban Andalusia.

Ada satu faktor lagi yang ikut meruntuhkan Andalusia: lembeknya kelas menengah. Warga Andalusia –Kristen, Muslim, dan Yahudi– yang mendapatkan kemudahan dan kemewahan ekonomi lebih suka memikirkan bisnis dan keselamatan diri ketimbang menengahi berbagai kecamuk. Ketika keadaan makin gawat, kelas menengah ini berbondong-bondong pindah ke daerah lain untuk memulai lagi usaha mereka.

Tepat 38 tahun setelah kematian Ibnu Rusyd dan 32 tahun setelah kematian Musa Ibn Maymun, kekuasaan Islam di Kordoba kian berkurang dan akan berakhir dengan masuknya sang pemenang Ferdinand III dari Kastilia pada 1236. Bangunan-bangunan megah hanya tersisa beberapa, perpustakaan dan buku menjadi barang langka kembali, dan toleransi ketiga agama besarnya menjelma hanya menjadi catatan sejarah.

Historia.Id 

Read More

Prof. John Roosa: Identitas bangsa Indonesia berubah total sesudah 1965

17 September 2012

John Roosa, M. Zaki Hussein | Left Book Review 

BULAN September, bisa dibilang sebagai bulan paling bersejarah dalam cerita Indonesia modern. Pada bulan ini, terjadi satu peristiwa yang menjadi penanda lahirnya sebuah rezim politik paling berdarah dan paling kuat dalam sejarah Indonesia modern, rezim Orde Baru.

Cita-cita tentang Indonesia yang demokratis, yang menjunjung tinggi perikemanusiaan dan perikeadilan, yang meniscayakan kebhinekatunggalikaan, sejak September 1965 terkubur bersama jutaan bangkai manusia sebangsa.  Setelah September 1965, kita seperti orang mabuk yang berjalan terseok-seok, kumuh, dan sering beringas dalam menggapai dan merumuskan identitas sebagai sebuah bangsa. Tapi mengherankan, tidak banyak studi yang dilakukan dalam masa-masa paling gelap itu. Tidak ada ’seujung kuku’ jika dibandingkan dengan, misalnya, studi tentang Holocaus Nazi/Hitler terhadap bangsa Yahudi di Jerman pada masa Perang Dunia II. Padahal, Peristiwa G30S 1965 dan yang menyertainya, merupakan tragedi kemanusiaan terbesar kedua setelah Holocaus dalam rentang skala, waktu, dan jumlah korban yang ditimbulkannya. Kita seperti ingin melupakannya ketimbang merenungkannya, ingin membantahnya ketimbang  memahaminya.

Salah satu dari sedikit sarjana yang mendedikasikan dirinya dalam upaya mengungkap Peristiwa G30S tersebut adalah sejarahwan John Roosa, yang saat ini menjadi profesor di University of British Columbia (UBC), Kanada. Bukunya, Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup d’État in Indonesia, yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia menjadi Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto (Jakarta: ISSI dan Hasta Mitra, 2007), adalah bagian dari upayanya untuk memahami peristiwa tersebut. Untuk itu, bertepatan dengan bulan ‘gelap’ ini, M. Zaki Hussein dari Left Book Review (LBR), berbincang-bincang dengan John Roosa. Berikut petikannya:

Apa yang membuat Anda tertarik untuk meneliti G30S dan pembantaian orang-orang PKI serta sayap kiri pada 1965-1966?

Waktu saya belajar sejarah Asia Tenggara di universitas tahun 1990an, saya tidak habis pikir, kok bisa ada peristiwa sebesar dan sehebat ini tapi pengetahuan kita tentangnya sedemikian kecil. Sebagai sejarahwan, saya lihat ada kebutuhan untuk investigasi yang lebih mendalam guna membongkar sejarah yang digelapkan oleh pembunuh-pembunuh itu. Sebagai manusia biasa yang peduli dengan prinsip-prinsip moral, saya benci dengan rezim Suharto.
Rezim itu berfungsi sebagai attack dog buat modal asing dan jadi penuh dengan pejabat-pejabat bodoh dan brutal, orang dengan watak preman yang sama sekali tidak peduli dengan prinsip HAM, yang mengkhianati prinsip kemerdekaan, membunuh dan menyiksa orang Indonesia sendiri, dan kemudian menjual kekayaan tanah airnya kepada konglomerat multinasional dengan harga murah.
Akhir tahun 1990an, saya heran kenapa gerakan reformasi tidak mempersoalkan kejahatan-kejahatan yang terjadi waktu Orde Bobrok baru dimulai, tidak bisa melihat rezim itu sebagai satu package dari 1965 sampai 1998. Miseducation orang Indonesia selama 32 tahun cukup lengkap. Untuk mengerti rezim itu, kita harus kembali ke hari-hari lahirnya.

’Saya tidak habis pikir, kok bisa ada peristiwa sebesar dan sehebat ini tapi pengetahuan kita tentangnya sedemikian kecil.’

Sekalipun sekarang sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut kewenangan Kejaksaan untuk melarang buku, tetapi buku Anda, Dalih Pembunuhan Massal, pernah dilarang oleh Kejaksaan Agung pada 2009. Apa komentar Anda mengenai hal ini?

Dari satu segi, pelarangan itu bisa dianggap sebagai penghargaan. Ternyata kekuatan buku saya tinggi sekali, sampai pejabat-pejabat takut buku itu bisa mempengaruhi rakyat Indonesia. Dan pejabat-pejabat di Clearing house-nya Kejaksaan Agung teliti sekali waktu membaca Dalih. Konon, mereka telah siapkan laporan panjang dan mendaftar 143 kesalahan dari Dalih. Tapi, dari segi lain, pembredelan itu tentu saja, menyedihkan. Kok di era reformasi dan era internet ada pejabat yang mengira mereka masih bisa membredel buku. Saya lihat kemenangan kami di MK tahun 2010 sebagai  kemenangan untuk rule of law dan hak kebebasan berekspresi. Yang tetap menjengkelkan, Kejaksaan Agung tidak mau membuka laporannya. Saya masih penasaran, apa keberatan mereka terhadap buku saya dan kenapa mereka membredel Dalih?

Anda menyebutkan bahwa PKI sebagai organisasi tidak terlibat dalam G30S, tapi ada individu PKI yang terlibat tanpa persetujuan partai, bisa anda jelaskan secara singkat hal ini?

G30S itu operasi rahasia. Badan-badan partai, seperti Central Committee (CC) dan CDB-CDB (Comite Daerah Besar)  di tingkat propinsi, tidak pernah membicarakan G30S, apalagi ambil keputusan. Menurut Iskandar Subekti, panitera Politbiro, banyak dari anggota Politbiro itu sendiri tidak tahu persis apa itu G30S (Di Politbiro ada kira-kira 12 orang: Aidit, Lukman, Sudisman, dll.).
Soal yang dibicarakan di Politbiro adalah: lebih baik PKI mendukung para perwira progresif untuk mendahului Dewan Jenderal (DJ) atau tunggu sampai DJ melakukan kudeta. Politbiro ambil keputusan bahwa PKI harus mendukung para perwira progresif dan Aidit ditugaskan untuk melaksanakan keputusan itu.
Sehingga anggota Politbiro tidak melihat G30S sebagai aksi partai. Aidit membentuk tim inti yang terdiri dari beberapa anggota Politbiro, misalnya Sudisman dan Oloan Hutapea, dan hanya tim inti itu, tim ad hoc di luar institusi formal di partai, yang bekerja dengan Sjam di Biro Khusus untuk merancang operasi G30S. Tapi, belum tentu tim inti itu tahu persis apa itu G30S.
Tampaknya, Aidit dan pemimpin PKI lain di tim inti itu tetap berpikir bahwa kelompok perwira progresif (Untung cs.) yang memegang peran utama dalam aksi G30S. Mereka kira Untung, Latief, dan Suyono punya kekuatan militer yang cukup untuk melawan jenderal-jenderal kanan dan punya rencana yang jelas. Padahal, Untung cs. berpikir bahwa pemimpin PKI yang memegang peran utama. Dua kelompok itu (orang PKI di tim intinya Aidit dan perwira militer) tidak pernah duduk bersama untuk menyusun G30S. Karena Sjam jadi perantaranya, persiapan aksi itu jadi kacau.

Rezim Suharto menangkap lebih dari satu juta orang atas nama ’penumpasan G30S.’ Jelas penangkapan semasif itu sebenarnya tidak perlu sebagai reaksi terhadap aksi kecil. Pepatah yang dipakai Sukarno benar: tentara ’membakar rumah untuk membunuh tikus.’ G30S merupakan dalih saja untuk kepentingan yang lebih besar.

’Kelompok Suharto mau membuktikan kesetiaannya kepada kampanye antikomunis Amerika Serikat (AS), supaya AS membantu tentara bertahan lama sebagai penguasa.’

Anda mengatakan bahwa peristiwa G30S itu sebenarnya merupakan dalih untuk sebuah pembantaian massal. Lalu, apa sebenarnya tujuan utama di balik pembantaian massal itu?

Ada dua hal: represi terhadap gerakan nasionalis kiri (pengangkapan massal, penahanan massal) dan pembunuhan terhadap gerakan itu. Kalau represi, tujuan utamanya menghancurkan kekuatan petani, yang sedang mendukung proses land reform, dan kekuatan buruh, yang sedang mengambil alih banyak perusahaan milik modal asing. Represi itu sebenarnya bisa dilakukan tanpa pembunuhan. Waktu itu PKI tidak melawan. Kenapa kelompok Suharto di dalam Angkatan Darat (AD) memilih membunuh orang yang sudah ditahan? Ada beberapa kemungkinan, tapi satu poin yang cukup penting: kelompok Suharto mau membuktikan kesetiaannya kepada kampanye antikomunis Amerika Serikat (AS), supaya AS membantu tentara bertahan lama sebagai penguasa. Suharto sadar bahwa rezim dia akan bergantung kepada bantuan finansial dari AS untuk memperbaiki ekonomi Indonesia.

Anda nyaris tidak membahas apa yang terjadi di Lubang Buaya saat peristiwa G30S, kenapa demikian? Apakah karena kurangnya data atau karena kejadian-kejadian di Lubang Buaya memang tidak signifikan untuk merekonstruksi narasi tentang peristiwa G30S?

Memang tidak  banyak informasi yang bisa diandalkan tentang apa persisnya yang terjadi di Lubang Buaya. Hampir semua orang yang hadir di sana, tidak mau mengakui kehadiran mereka atau tidak mau cerita secara jelas dan jujur tentang kejadian-kejadian di sana. Wajar, kalau kita ingat teror yang mereka alami. Yang jelas, propaganda kelompok Suharto tentang Lubang Buaya itu bohong belaka. Ya, rezim itu sendiri tidak peduli dengan fakta: mereka tidak pernah membuat investigasi dengan benar. Malah, mereka memaksa beberapa gadis yang tidak punya hubungan dengan peristiwa itu mengaku membunuh para jenderal. Ada buku baru yang mengharukan tentang hal ini: Aku Bukan Jamilah (2011), oleh R. Juki Ardi. Kalau geng Suharto mau menghargai jenderal-jenderal itu, seharusnya mereka melacak kejadian di Lubang Buaya sampai bisa tahu persis siapa yang membunuh mereka dan atas perintah siapa. Kalau informasi itu bisa diketahui, kita bisa memahami proses pengambilan keputusan di dalam kelompok G30S (Sjam, Untung cs).

 

Presiden Suharto di Museum ‘Lubang Buaya’, foto: Setneg 

Anda menyebutkan bahwa Amerika Serikat memiliki kontak dengan kelompok Jenderal Angkatan Darat yang dinamakan ‘brain trust.’ Apakah kelompok ini yang disebut dengan ’Dewan Jenderal?’ Seberapa erat sebenarnya hubungan mereka dengan Amerika Serikat?

’Brain trust’ itu istilah yang dipakai oleh CIA sendiri dalam laporan tentang G30S tahun 1968. Saya kira, tidak ada satu kelompok perwira AD yang sering rapat dan menyusun bersama strategi yang jelas untuk semacam konfrontasi terhadap PKI. Organisasi mereka lebih informal dan strateginya disusun dalam pertemuan-pertemuan biasa. Yang jelas, jenderal Abdul Haris Nasution menjadi pemimpin para perwira antikomunis dan dia sering bicara dengan perwira lain tentang strategi untuk menghancurkan PKI. Hubungan antara pimpinan AD dan AS erat sekali sebelum dan sesudah G30S. Banyak perwira AD diterbangkan ke AS untuk latihan militer dan sebagian di antara mereka rela jadi informant untuk militer AS. AS kasih senjata, alat komunikasi, bantuan material, seperti beras, dan bantuan finansial serta daftar nama anggota PKI. AS membantu tentara menciptakan psychological warfare campaign. Perusahaan-perusahaan AS berhenti membayar royalti ke pemerintah Sukarno di awal tahun 1966 dan mulai mengirim uang itu ke rekening Suharto.

 ’Pembunuhan massal terjadi sesudah banyak orang PKI rela masuk kamp-kamp penahanan. Kemudian tugas milisi menjadi algojo saja. Kalau tidak ada backing dari tentara, orang sipil di milisi-milisi itu tidak bisa berbuat banyak.’

Ada yang menyatakan bahwa sekalipun pembantaian 1965-1966 diorganisir oleh Angkatan Darat, tetapi adanya ketegangan dan persaingan tajam antara kelompok komunis dan nonkomunis juga menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pembantaian tersebut. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini?

Ketegangan antara PKI dan organisasi anti-komunis sebelum G30S, misalnya antara PKI dan PNI di Bali, atau PKI dan NU di Jawa Timur, tidak bisa menjelaskan pembunuhan massal. Orang sipil yang ikut milisi, seperti Tameng di Bali dan Ansor di Jawa Timur, tidak mampu membunuh sebegitu banyak orang sendirian. Paling-paling mereka bisa mengorganisir tawuran-tawuran.
Dalam tawuran-tawuran seperti itu, orang PKI berani melawan dan tidak akan banyak orang yang gugur. Pembunuhan massal terjadi sesudah banyak orang PKI rela masuk kamp-kamp penahanan. Kemudian tugas milisi menjadi algojo saja. Kalau tidak ada backing dari tentara, orang sipil di milisi-milisi itu tidak bisa berbuat banyak. Sekejam apapun orang PKI sebelum G30S (dan kekejaman itu juga terlalu sering dibesar-besarkan), tetap tidak bisa membenarkan tindakan extra-judicial killing yang dilakukan milisi maupun tentara. Seharusnya para pelaku pembunuhan itu malu dan menyesal dengan apa yang mereka perbuat: membunuh orang yang telah tidak berdaya. Mereka adalah pengecut yang kemudian berpose sebagai pahlawan perang. Tidak ada perang waktu itu, kecuali dalam imajinasi orang yang tidak tahu apa itu perang yang sebenarnya.

Menurut Anda, apa dampak pembantaian 1965-1966 yang sampai sekarang masih terasa, baik terhadap korban maupun rakyat Indonesia secara umum?

Ya jelas masih terasa. Identitas banga Indonesia berubah total sesudah 1965. Semangat antikolonialisme hilang dan anti-komunisme menjadi dasar identitas bangsa. Ini berarti kebencian terhadap sesama orang Indonesia menjadi basis untuk menentukan siapa warganegara yang jahat dan baik.  Sistem ekonomi dan sistem politik juga berubah total. Sesudah 1998 orang Indonesia menggali lagi ide-ide dari zaman pra-1965, dan juga pra-1959 (sebelum Demokrasi Terpimpin): ide-ide tentang rule of law, HAM, sekularisme, dll.

Apa pelajaran yang bisa diambil gerakan Progresif di Indonesia sekarang agar peristiwa mengerikan semacam G30S itu tidak terulang kembali? 

Peristiwa G30S sendiri sebenarnya tidak begitu mengerikan. Seperti Bung Karno katakan, G30S merupakan gelombang kecil dalam sejarah Indonesia yang penuh dengan perang (RMS, DI/TII, PRRI/Permesta) dan kerusuhan. Berapa kali Bung Karno mau dibunuh? G30S membunuh duabelas orang (enam jenderal, satu letnan, anaknya Nasution, satpam di rumah sebelah rumah Leimena, keponakan Maj. Gen. Panjaitan, dan dua perwira di Jawa Tengah). Yang jauh lebih mengerikan adalah pembunuhan massal yang terjadi sesudah G30S. Sekarang yang penting menurut saya adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran di Indonesia tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi pada waktu itu. Secara umum orang Indonesia tidak tahu apa-apa tentang kejahatan itu. Juga harus ada pengakuan dari negara bahwa memang tentara dan orang sipil yang melakukan kejahatan. Extra-judicial killings, penghilangan paksa, penyiksaan, mati kelaparan dalam penjara, semuanya tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa ditolerir.

Orang kiri sekarang harus mengoreksi diri juga: selama ini partai-partai Marxis-Leninis tidak menghargai prinsip-prinsip HAM. Kita harus belajar bagaimana berpolitik dan berperang melawan imperialisme dan kapitalisme seraya tetap memegang Universal Declaration of Human Rights dan Konvensi-konvensi Geneva.

http://indoprogress.com/2012/09/wawancara-2/

Read More

Douwes Dekker Dan Pergerakan Nasional Indonesia

18 April 2012 | 22:08
 

Nama Douwes Dekker mengacu pada nama dua orang. Yang pertama, Eduard Douwes Dekker, sering menggunakan nama pena “Multatuli”, adalah penulis novel terkenal berjudul “Max Havelelaar”. Sedangkan yang kedua adalah Ernest Douwes Dekker, punya nama Indonesia Danudirja Setiabudhi, adalah pelopor pergerakan nasional Indonesia dan pendiri organisasi politik bernama Indische Partij.

Kita akan bercerita tentang Ernest Douwes Dekker yang kedua. Ki Hajar Dewantara, salah seorang rekan seperjuangannya, menyebut Ernest Douwes Dekker sebagai pencipta Partai Kebangsaan Indonesia—sering disebut Indische Partij.

Tujuan Indische Partij adalah kemerdekaan Hindia. Saat itu, nama “Indonesia” belum dikenal. Nama “Indonesia” sendiri baru diciptakan oleh Perhimpunan Indonesia di Deen Haag, Negeri Belanda, pada tahun 1920-1921. Nama Indonesia resmi diadopsi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1922.

Indische Partij didirikan oleh Ernest Douwes Dekker bersama dua tokoh pergerakan Indonesia lainnya, Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara) dan Tjipto Mangunkusumo. Ketiganya sering dinamai “Tiga Serangkai”.


Dekat dengan rakyat pribumi

Ernest Douwes Dekker dilahirkan di Pasuruan, Jawa Timur, pada 8 Oktober 1879. Ayahnya bernama Auguste Henri Edouard Douwes Dekker, seorang agen perbankan. Sedangkan ibunya, Louisa Margaretha Neumann, seorang indo campuran Jerman-Jawa.

Selepas sekolah di HBS tahun 1897, Ernest harus bekerja sebagai pengawas di sebuah perusahaan perkebunan di kaki gunung Semeru. Ia menyaksikan penderitaan rakyat, khususnya buruh-buruh perkebunan kopi, yang diperlakukan sewenang-wenang oleh pengusaha kopi.

Ernest mundur dari pekerjaan. Konon, kepergiaannya dilepas dengan kesedihan oleh buruh-buruh di tempatnya bekerja. Ia kemudian pindah bekerja di sebuah perusahaan gula di Pasuruan. Di sana, ia juga menyaksikan pencurian air oleh tuan besar pemilik perkebunan. Tindakan itu sangat merugikan rakyat di sekitar perkebunan. Ernest pun meninggalkan pekerjaan.

Ernest begitu terpukul begitu ibunya meninggal tahun 1899. Ia sangat sedih dan frustasi. Di saat itulah ia mendengar berita tentang perang Boer di Afrika Selatan. Orang Boer adalah orang-orang Belanda yang bekerja sebagai petani dan memberontak melawan kesewenang-wenangan Inggris. Ernest pun memilih untuk menjadi pejuang Boer melawan Inggris.


Jurnalis kritis

Pada tahun 1903, ia kembali ke Jawa. Ernest, yang saat itu berusia 24 tahun, memilih bekerja sebagai wartawan. Ernest kini sudah berubah menjadi seorang yang berfikiran radikal dan anti-penjajahan. Ia sempat bekerja di surat kabar De Locomotief; dan kemudian bekerja di Surabajaas Handelsblad.

Tulisan-tulisannya sangat pedas mengiritik penguasa. Itu membuatnya terlempar dari surat kabar ke surat kabar. Sampai akhirnya, ia bekerja di surat kabar bernama Bataviaas Nieusblad. Di surat kabar ini, Ernest menempati posisi yang cukup vital: pejabat redaksi.

Ernest menjadikan surat kabar ini sebagai cikal bakal pembangunan gerakan. Di sana, ia merekrut banyak pemuda-pelajar: Soerjopranoto, Tjokrodirdjo, Tjipto, dan Gunawan Mangoenkoesoemo. Ia juga menjalin hubungan dengan pemuda-pemuda radikal di STOVIA. Rumahnya menjadi pusat pertemuan, diskusi, dan rapat-rapat pergerakan.

Bataviaas Nieusblad tak bisa lagi dijadikan alat pergerakan. Karenanya, Ernest pun keluar dan membuat surat kabar sendiri: mula-mula membuat majalah bulanan Het Tijdshrift, lalu kemudian mendirikan koran De Express. De Express benar-benar dibuatnya bergaris radikal. Orang-orang menyebutnya “Neo-Multatulian”.


Mendirikan Indische Partij

IP adalah partai politik pertama di Hindia yang menyerukan “Hindia untuk orang Hindia”. Artinya, kemerdekaan Hindia dari Belanda.

Bung Hatta, ketika memberi ceramah di Gedung Kebangkitan Nasional, 22 Mei 1974, berusaha mengurai perbedaan IP dan Sarekat Islam (SI) sebagai berikut: “Berlainan dengan Sarekat Islam yang tidak mau bicara politk dan melarang anggota-anggotanya berpolitik, Indische Partij tegas menghendaki kemerdekaan hindia dengan jalan parlementer. Jadi menuntut diadakannya suatu Dewan Perwakilan Rakyat.”

IP resmi berdiri melalui sebuah vergadering di Bandung, 25 Desember 1912. Sedangkan pembentukan IP dan kepengurusanya sudah dilakukan lebih dahulu. Duduk di kepengurusan pusat (Hoofdbestuur): Ernest Douwes Dekker sebagai ketua dan Tjipto Mangkukusumo sebagai wakil.

Tekanan propaganda IP adalah kalangan indo. Pada tahun 1913, dari dari 7000-an anggota IP, hanya 500-an orang yang pribumi. Takashi Shiraishi, dalam buku “Zaman Bergerak”, mengatakan, “sekalipun IP sangat didominasi oleh kaum indo, tetapi pengaruhnya di kalangan pribumi tidaklah kecil.”
Kehadiran IP sangat penting di masa awal pergerakan. Pertama, IP menampilkan politik yang sangat radikal. Slogan “Hindia untuk orang Hindia” sangat maju saat itu. Kedua, IP memperkenalkan vergadering-vergadering. HOS Tjokroaminoto, yang sukses menggelar vergadering di Surabaya pada tahun 1913, mengaku belajar dari pengalaman vergadering IP.

Douwes Dekker mengatakan, berdirinya IP adalah pernyataan perang, yaitu sinar terang yang melawan kegelapan, kebaikan melawan kejahatan, peradaban melawan tirani, budak pembayar pajak kolonial melawan negara pemungut pajak. “Ini pembalikan terhadap politik etis,” terang Takashi Shiraishi.

Pada November 1913, bertepatan dengan peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda atas penjajahan Perancis, ada keinginan pula membuat perayaan serupa di Indonesia. IP menganggap rencana peringatan itu sebagai penghinaan bagi bangsa Indonesia yang masih terjajah.

IP melawan rencana itu. Soewardi Soerjaningrat menulis karangan berjudul “Als ik een Nederlander was…” (“Kalau saya seorang Belanda…”) Soewardi antara lain menulis: “Apabila saya seorang belanda, saya tidak akan mengadakan pesta kemerdekaan dalam suatu negeri sedangkan kita menahan kemerdekaan bangsanya. Sejalan dengan pendapat ini bukan saja tidak adil melainkan juga tidak pantas apabila bumiputra disuruh menyumbangkan uang untuk keperluan dana pesta itu. Sudahlah mereka dihina dengan maksud mengadakan perayaan kemerdekaan Nederland itu, sekarang dompet mereka dikosongkan pula. Itulah suatu penghinaan moril dan pemerasan uang!

Gara-gara tulisan itu, Soewardi dan Tjipto ditangkap. Akhirnya, Douwes Dekker, yang baru pulang dari Belanda, menulis pula karangan berjudul : “Onze helden” (“Pahlawan Kita”). Ia memuji kepahlawanan Soewardi dan Tjipto. Douwes Dekker pun ditangkap.

Tiga serangkai ini kemudian dibuang ke eropa. Pada tahun itu juga IP dibubarkan oleh Gubernur Jenderal Belanda. Sekembalinya ke Jawa, tiga serangkai kembali berusaha terjun ke politik dengan bergabung di Insulinde. Namun, karena organisasi ini dianggap terlalu elitis, maka mereka mendirikan NIP (Nationaal Indische Partij). Organisasi ini pun segera dibubarkan penguasa kolonial.


Pro-Republik sampai akhir

Pada tahun 1940-an, menjelang kedatangan fasisme, terjadi penggeledahan besar-besaran terhadap sejumlah tokoh pergerakan di Indonesia. Douwes Dekker juga ditangkap dan ditahan di Ngawi.

Begitu jepang mendarat di Indonesia, Douwes Dekker diangkut ke Suriname—salah satu jajahan Belanda di Amerika Selatan. Di sanalah ia diasingkan oleh penguasa kolonial. Hampir 5 tahun ia ditahan di sana.

Pada tahun 21 januari 1947, melalui perjuangan yang berat, Douwes Dekker berhasil kembali ke Indonesia. Ia menyelundup dengan nama samara: Radjiman. Ia langsung bertemu dengan Bung Karno. Bung Karnolah yang memberi nama “Danudirja Setiabudhi”. Danudirja berarti banteng yang kuat. Sedangkan Setiabudhi berarti jiwa kuat yang setia.

Di kabinet Sjahrir, Douwes Dekker sempat menjadi salah seorang menteri pendidikan. Ia juga pernah menjadi penasehat Presiden, sekretaris politik Perdana Menteri, anggota Dewan Pertimbangan Agung, dan pengajar di Akademi Ilmu Politik di Jogjakarta. Pada saat agresi militer Belanda, hampir semua pemimpin Republik ditangka, termasuk Douwes Dekker.

Pada tahun 1949, Douwes Dekker kembali dan menempati rumah yang sudah reot di Bandung, Jawa Barat. Pada 28 Agustus 1950, Ernest Douwes Dekker menghembuskan nafas yang terakhir.

Rudi Hartono, pengurus Komite Pimpinan Pusat– Partai Rakyat Demokratik (PRD); Pimred Berdikari Online

http://www.berdikarionline.com/douwes-dekker-dan-perjuangan-nasional-indonesia/

Read More